Fri03242017

Last updateThu, 23 Mar 2017 1pm

News Featured

Kemiskinan Berkurang Jika Kebutuhan Infrastruktur Terpenuhi

BANJARNEGARA- Penjabat Bupati Banjarnegara Prijo A...

Upaya Tingkatkan Kemampuan Kegawatdaruratan Perawat RSUD Ikuti Pelatihan BTCLS

BANJARNEGARA – Kasus kegawatdaruratan adalah kondi...

MPM Muhammadiyah Inventarisir Materi Perda Disabilitas

BANJARNEGARA – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MP...

Budi Sarwono, “Saya Tidak Butuh Pejabat Bertopeng”

BANJARNEGARA- Setelah ditetapkan sebagai Bupati te...

Bissa Ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih

BANJARNEGARA – KPU Banjarnegara menetapkan Budhi S...

Video Banjarnegara

  • Pengumuman

  • Prestasi Siswa

  • Adipura

Berita

SETTING

Siswa Siswi SD Muhammadiyah dikenalkan Pemadam Kebakaran

7 DAYS AGO  |  Admin2
Siswa Siswi SD Muhammadiyah dikenalkan Pemadam Kebakaran

BANJARNEGARA – Siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 / 4 Banjarnegara kelas III, IV, dan V dikenalkan pada tugas-tugas pemadam kebakaran. Pengenalan dimulai d...

Read more

Tusmino, Mantan TKI Sukses Jadi Petani Ikan

1 YEAR AGO  |  Admin2
Tusmino, Mantan TKI Sukses Jadi Petani Ikan

Berharap Ikan Yang Dikirim Ke Luar Negeri, Bukan  TKI
BANJARNEGARA- Setelah lima tahun menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan Tusmino, k...

Read more

Banjarnegara Raih 2 Perak dan 2 Perunggu

17 DAYS AGO  |  Admin2
Banjarnegara Raih 2 Perak dan 2 Perunggu

Lomba Sepatu Roda Nasional Bekasi Terbuka 2017
BANJARNEGARA – Atlit sepatu roda Banjarnegara torehkan prestasi membanggakan di Lomba Sepatu Roda tingka...

Read more

Kiat Jitu Menjaga Perasaan

1 YEAR AGO  |  psghumas

Oleh : Triyatno, S.Pd, M.M
----------------------------------
Bagaimana seseorang dapat menjaga perasaan? Bagaimana menjaga perasaan dalam 
menghadapi se...

Read more

Bulletin DerapSerayu

SETTING

Hujan, Antara Berkah dan Musibah

1 YEAR AGO  |  psghumas

Hujan pertama selalu indah. Bau harum tanah ditingkah senyum sumringah setelah lama
berbulan-bulan merasakan musim kemarau yang penuh gerah. Alhamdulil...

Read more

“ U P A ” Lilis Ujianti

1 YEAR AGO  |  psghumas

Upa, sega seblindi sing kapiran ora melu bathir mlebu maring cangkem. Sega sing  semangsang nang klambi utawa nang meja. Sega sing ora mlebu maring ca...

Read more

Sawang Sinawang

1 YEAR AGO  |  psghumas

Jere pedagang, dadi pegawai si kepenak gajihe rutin saben wulan ora nggrengga rugi. Jere petani, pedagang si seneng olih duwit saben dina. Jere pegawa...

Read more

Public Relations Sebagai Bagian dari Ilmu Komunikasi

1 YEAR AGO  |  psghumas

Ilmu Komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berkomunikasi serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana komunikasi kepa...

Read more

Fortuna ke Semi Final Dandim Cup

1 YEAR AGO  |  psghumas

Bermain taktis dan kompak, Fortuna Rakit menaklukkan PS BK Kutawuluh 3-0, pada laga perempat final turnamen Dandim Cup IV di Stadion Merden, Purwonego...

Read more

Wacana/Opini

SETTING

Indonesia Power Promosikan Batik Ramah Lingkungan

1 YEAR AGO  |  psghumas

  Selama dua hari pelaksanaan Pesona Citra Batik Gumelem Banjarnegara 2015, PT. Indonesia Power UPB Mrica menampilkan batik alam hasil kerajinan kelomp...

Read more

Back You are here: Home Wacana/Opini Wacana Umum Mari Segera Beralih ke Software Legal

Mari Segera Beralih ke Software Legal

Batas Akhir Toleransi Perangkat Lunak Non Legal telah lewat

Mari Segera Beralih ke Software / Perangkat lunak  Legal

Dengan berakhirnya batas waktu toleransi yang diberikan Per 31 Desember 2011 yang lalu, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan penggunaan perangkat lunak legal. OSS sebagai perangkat lunak legal tapi tidak berbayar temasuk menjadi alternatif pilihan yang dianjurkan sebagaimana tercantum dalam SE Menpan tersebut.

Masih ingat tentang Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara SE/01/M.PAN/3/2009?. Meski sudah beberapa kali tulisan dengan topik serupa “Pemanfataan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)“ kami sajikan di Majalah Derap Serayu ini, bahkan banyak kita temui pembahasan seperti ini menghiasi halaman  website pemerintah  maupun media massa. Blog-blog pribadi juga cukup intens atas SE tersebut.

Saya pun  memilih tulisan ini karena  isi dari surat edaran tersebut sangatlah penting, tetapi sampai  telah berakhirnya batas  waktu  toleransi yang sudah ditetapkan di Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009, kenyataannya sebagian  besar masih menggunakan perangkat lunak (software) non legal atau perangkat lunak yang tidak berlisensi resmi dari produsen. Dalam hal ini produsen yang mendominasi dunia adalah Microsoft.

Dengan jaringan kekuatannya, Microsoft menargetkan pada tahun 2012 ini seluruh perangkat lunak yang digunakan di Indonesia harus memiliki lisensi resmi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 maret 2009. Sebenarnya  dalam SE tersebut sudah jelas dan tegas dinyatakan bahwa semua instansi pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS, jika tetap akan menggunakan produk Microsoft jelas harus legal/berlisensi resmi, hanya saja kebutuhan untuk produk legal / berlisensi cukup mahal harganya sedangkan Personal Computer (PC) maupun notebook yang membutuhkan sistem tersebut jumlahnya cukup banyak, sehingga akan membebani anggaran pemerintah.

Alternatif pilihan sesuai SE tersebut pada point 2 berbunyi : “Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak open source, guna menghemat anggaran pemerintah“ dan tentunya legal / tak berbayar.

Kondisi di Banjarnegara

Sebenarnya OSS sudah cukup dikenal bahkan setiap Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia sudah melaksanakan tahapan-tahapan untuk  mengimplemetasikan SE tersebut, termasuk di Kabupaten Banjarnegara.

Pemkab Banjarnegara melalui Bagian Humas telah menjalin kerja sama dengan  Kemenkominfo maupun Kemenristek Jakarta dalam rangka menyukseskan amanat SE Menpan itu. Perhatian dari masyarakat / praktisi relawan Free Open Source pun sangat tinggi. Pemkab sangat terbantu oleh keberadaan Komunitas Linux Banjarnegara yang dengan senang hati membantu mengimpelementasi penggunaan OSS seperti dalam penyelenggarakan pelatihan  untuk staf  teknis diseluruh SKPD.

Sebelumnya telah diawali dengan tahapan  sosialisasi yang cukup panjang, bahkan instruksi Bupati pun telah dikeluarkan. Pelatihan tersebut sebagai salah satu strategi yang ditempuh  untuk mencapai target. Dengan harapan  bahwa staf teknis yang telah diberi pelatihan untuk mempraktekan dan berbagi ilmunya ke staf di lingkungan kerjanya masing-masing. Sayangnya, hingga batas waktu toleransi yang telah ditentukan, masih banyak personal computer yang belum  dimigrasi.

Memang, tidak dipungkiri, sejak awal belajar komputer, kita hanya kenal produk bernama Microsoft, hingga di tempat kerja selama bertahun-tahun kita hanya  menggunakan Microsoft, tidak disadari kalau sistem yang kita gunakan adalah bajakan (non legal). Dan kalau saat Ini harus belajar lagi dari awal menggunakan OSS sementara pekerjaan telah menumpuk, akhirnya tetap saja OSS tidak digunakan meskipun sudah latihan.

Sebenarnya kalau kita telah mantap bermigrasi ke OSS, semua itu hanya butuh pembiasaan saja, karena hampir semua fitur yang ada di Microsoft telah terjawab dengan sangat baik oleh OSS seperti Linux. Yang lebih utama adalah Kemauan kita untuk mau belajar dan bermigrasi / berpindah ke OSS. Jelas OSS itu legal dan bebas digunakan / FREE karena sifatnya open source dan  Pemanfaatan OSS adalah salah satu  Program Nasional Indonesia Go to Open Source! (IGOS).

Untuk mewujudkan instansi pemerintah bebas dari penggunaan perangkat lunak non legal memang dibutuhkan kerja keras, kesadaran, dan komitmen dari semua pihak di seluruh instansi karena jelas penggunaan perangkat lunak legal adalah untuk menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran UU No. 19 Tahun 2002 tentang pelanggaran hak cipta.(oleh  : Penny-humas)


Berikut untuk mengingatkan kembali isi dari SE dimaksud sesuai sumber aslinya:



MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA


Jakarta, 30 Maret 2009



Yth :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ;

2. Panglima TNI ;

3. Jaksa Agung ;

4. Kepala Kepolisian RI ;

5. Gubernur Bank Indonesia ;

6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;

7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Lainnya ;

8. Para Gubernur ;

9. Para Bupati/ Walikota ;

10. Para Direksi BUMN


di

Tempat


SURAT EDARAN

Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009

TENTANG

PEMANFATAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL

DAN OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS)


Dengan hormat diberitahukan, bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfataan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam rangka mendukung surat edaran tersebut, dimohon perhatian Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah beberapa hal sebagai berikut :

  1. Melakukan pengecekan penggunaan perangkat lunak di lingkungannya dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal, dan selanjutnya menggunakan Free Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal sebagai pengganti perangkat lunak tidak legal. Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

  2. Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak open source, guna menghemat anggaran pemerintah.

  3. Untuk mendorong penggunaan Free Open Source Software (FOSS), Pemerintah telah mendeklarasikan gerakan Indonesia Go Open Source atau IGOS-I pada tanggal 30 Juni 2004 yang ditanda tangani 5 (lima) Menteri, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya pada tanggal 27 mei 2008, dilakukan deklarasi IGOS-II yang penggunaannya diperluas meliputi 18 (delapan belas) kementerian dan Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND).

  4. Untuk memudahkan instansi pemerintah melakukan pemanfataan FOSS, diharapkan pimpiman instansi atau pejabat yang ditunjuk diminta menghubungi Kementerian Negara Riset dan Teknologi c.q Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK dan Departemen Komunikasi dan Informasika c.q Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika.

  5. Diharapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal. Untuk itu diharapkan instansi masing-masing mengatur agenda pentahapan untuk mencapai target selesai tahun 2011. Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.

  6. Pimpinan instansi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pemanfataan perangkak lunak legal di lingkungan masing-masing.


Demikian mohon menjadi maklum, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih


Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara



Taufiq Effendi



Tembusan :

1. Presiden RI

2. Wakil Presiden RI





Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan

Link Penting

SIM ONLINE

PPDI

  • Profil
  • Peraturan
  • Pedoman & Standar Pelayanan
  • Formulir Permintaan
  • Info Serta Merta
  • Info Setiap Saat
  • Hak dan Tata Cara
  • Pengaduan
Info Penting
  • Penelitian / Praktek Kerja