Fri12152017

Last updateThu, 14 Dec 2017 2pm

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online

Bulletin DerapSerayu

Peringatan Hari AIDS sedunia Aktivis Bagikan Bunga Mawar dan Leaflet

Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 01 Desember diperingati oleh para aktivis HIV AIDS dari berbagai komponen dengan membagikan bunga mawar dan leaflet bagi pengendara mobil dan motor yang lewat di perempatan tugu alun-alun Banjarnegara.

Read more: Peringatan Hari AIDS sedunia Aktivis Bagikan Bunga Mawar dan Leaflet

Sutedjo Terpilih Sebagai Ketua HKTI

Sutedjo Slamet Utomo, yang juga Bupati Banjarnegara secara aklamasi kembali didaulat menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Banjarnegara periode 2015 – 2020.

Pemilihan Sutedjo sebagai ketuadilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Pendapa Dipayudha Adigraha (29/12).    

Read more: Sutedjo Terpilih Sebagai Ketua HKTI

Banjarnegara Menjadi Salah Satu Sentra Perikanan Budidaya Nasional

Banjarnegara Menjadi Salah Satu

Sentra Perikanan Budidaya Nasional

 

Banjarnegara saat ini telah menjadi salah satu sentra perikanan budidaya melalui keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan dan perikanan budi daya. Komoditas budidaya air tawar yang menjadi unggulan di Banjarnegara seperti Gurame, Nila, Lele, Mas dan Patin telah berkontribusi meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan menyerap tenaga kerja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto saat melakukan Kunjungan Kerja di SMK 1 Bawang Banjarnegara belum lama ini.Menurutnya pengembangan sentra perikanan budidaya melalui  pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya telah berhasil meningkatkan perekonomian daerah dengan mengandalkan usaha budidaya perikanan.“Salah satu kawasan minapolitan yang menonjol dan berhasil meraih penghargaan Juara I Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya adalah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Bahkan Benih Gurame dari Banjarnegara sudah digunakan di daerah lain untuk dibudidayakan seperti Lampung, Jawa Barat dan juga Jawa Timur,”kata Slamet.

Lebih jauh Slamet mengatakan bahwa produksi perikanan budidaya Banjarnegara selama kurun waktu lima tahun terakhir cukup menggembirakan. “Berdasarkan data sementara terjadi peningkatan produksi yang cukup signifikan yang mencapai hampir tiga kali lipat, yaitu dari 5.393,25 ton pada tahun 2010 menjadi 14.846,56 ton pada 2014,” lanjutnya.Peningkatan produksi lanjut Slamet juga merupakan bukti bahwa dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mengembangkan perikanan budidaya di wilayahnya. Melalui pengembangan kawasan Minapolitan di Banjarnegara, perikanan budidaya dapat diandalkan untuk mengembangkan perekonomian daerah. Di tempat yang sama, Bupati Banjarnegara, Sutedjo Utomo, mengatakan, Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara akan terus di kembangkan. “Kita telah buat sentra-sentra perikanan berdasarkan komoditasnya,” kata SutedjoSutedjo menambahkan saat ini ada sentra Budidaya Gurame berada di wilayah Rajapurbawa yaitu Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang dan Wanadadi.untuk mendukung permodalan, POKDAKAN juga diikutkan dalam program Sertifikasi Hak Atas SedangkanTanah Budidaya Ikan (SeHATKAN) dan dari 300 bidang tanah yang telah di sertifikat, 50 persenya telah dapat digunakan untuk mendapatkan akses modal melalui KUR dan KKE P senilai hampir Rp. 2,25 milyar. Semua program pemerintah pusat yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan kita dukung 100 persen,” jelas Sutedjo

Komunitas Fotografer Galang Dana untuk Korban Longsor

Komunitas Fotografer Galang Dana untuk Korban Longsor

Komunitas fotografi dari tujuh kota (Banjarnegara, Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Purworejo dan Cilacap) menggelar hunting bareng peduli bencana, Sabtu (20/12) di Jalan Dipayuda Banjarnegara. Kegiatan tersebut sebagai aksi nyata untuk menggalang dana bagi korban longsor di Banjarnegara, yang diprakarsai oleh Komunitas Penghobi dan Pencinta Fotografi Banjarnegara (KPFB)
Ketua KPFB, Aziz, didampingi ketua aksi peduli, Renda Sabita Noris mengatakan, hunting bareng yang mengambil tema “Berbuat Nyata untuk Sesama”.  Dalam aksi ini, pantia menampilkan delapan model dari Inggil Production, dan Embun Pagi Acustic sebagai pengisi acara. “Kita ingin mengajak sesama untuk peduli, hasil dari penggalangan ini langsung disumbangkan pada korban longsor Karangkobar. Semua terlibat sebagai bentuk kepedulian,” katanya.
Selain itu, sumbangan juga datang dari berbagai komponen yang peduli dengan bencana Banjarnegara melalui acara hunting bareng ini. Mereka merasa tergugah dan ingin ikut membantu dan meringankan beban sesama.
Acara hunting foto juga didukung oleh Kompo Motor, Forza Comunity, Candradimuka Jeep Comunity, Dapoer Central, Entik Cafe, Motor Banjarnegara. “Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak, termasuk yang dengan ikhlas menyediakan properti untuk kepentingan hunting bareng ini,” katanya.
Dari kegiatan tersebut, hanya dalam waktu tiga jam, terkumpul dana sebesar Rp 12.480.300. Dana yang terkumpul tersebut disalurkan ke Posko Bencana di Gedung Wanita Setda Banjarnegara, dan diterim oleh Kabag Kesra Drs. Wahyono, MM. “Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban saudara kita yang terkena musiban,” Nevi Restu saat menyampaikan bantuan mewakili organisasi. (mjp).

Hujan Deras, Sungai Serayu Meluap

Hujan Deras, Sungai Serayu Meluap

Hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara dan sekitar, sejak Rabu (10/12), membuat Sungai Serayu meluap. Akibatnya, puluhan rumah di tepian sungai itu terendam. Berdasarkan pantauan di Dusun Kunden, Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, sekitar sepuluh rumah terendam. Banjir juga melanda Desa Karangjati dan  Desa Dermasari Kecamatan Susukan.

Sementara mengenai kondisi Serayu di wilayah hulu Kabupaten Banjarnegara, ketinggian air sudah menyentuh jembatan Sempol di Kecamatan Sigaluh, Jembatan Singomerto-Madukara, Jembatan Parakan Canggah-Sered, dan Jembatan Rejasa. Beberapa lokasi wisata seperti area Serayu Adventur Singamerta juga tersapu banjir Sungai Serayu.Dalam kejadian itu, satu jembatan gantung  juga hilang diterjang arus Serayu.
Menjelang malam, warga mulai mengungsi dan mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang aman menggunakan mobil pikap dan truk.
Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Catur Subandrio mengatakan, rumah-rumah yang terendam itu berada di beberapa desa di Kecamatan Purwareja Klampok dan Susukan. Namun, pihaknya, belum bisa memastikan jumlahnya.
Beberapa warganya telah mengungsi. Tim SAR Banyuwoong, Banjarnegara mengevakuasi tujuh orang dari lokasi tersebut. “Kami mengevakuasi tujuh orang yang saat itu berada di atap rumah,” ujar Tri Gundul, anggota Tim SAR, kemarin.
Tak hanya itu, berdasar data BPBD Banjarnegara, di kabupaten tersebut juga terjadi longsor di 67 titik di 27 desa. Akibatnya, 54 rumah rusak, baik rusak berat, sedang, dan ringan.  Banyak jalan raya antarkecamatan dan desa ambles dan longsor, di antaranya di Kecamatan Pagentan, Pandanarum, dan Karangkobar. Jalan raya Banjarnegara-Karangkobar ambles dan terputus sehingga lalu lintas macet.
Sementara itu, PT Indonesia Power UBP Mrica Banjarnegara, kemarin, membuka dua spillway atau pintu pembuangan air Waduk Mrica. Hal itu untuk mengendalikan elevasi air karena debit air yang masuk ke waduk meningkat.
Manajer Humas PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Mrica, Sambudi mengatakan, dengan pembukaan pintu air tersebut maka debit air Sungai Serayu di wilayah setelah Waduk Mrica akan meningkat.  Dia menghimbau masyarakat tidak perlu resah karena konstruksi bendungan masih kuat. Pada 2010 debit air pernah tercatat mencapai 1.800 meter kubik per detik.  Penjelasan tersebut untuk menepis kabar di masyarakat, bahwa Waduk Mrica atau Waduk Panglima Besar Sudirman jebol.
 Sambudi menambahkan, pintu air Waduk Mrica dilengkapi alat yang akan membuka secara otomatis ketika debit air yang berada di waduk mulai meninggi. Dia juga meminta warga agar tidak panik akibat kabar yang beredar di sosial media jika Waduk Mrica jebol.
“Waduk Mrica dilengkapi alat yang secara otomatis akan membuka saat air meninggi. Warga saya harap tetap tenang karena kondisi waduk saat ini masih aman normal, PT Indonesia Power pengendali waduk Mirca siang kemarin sudah membuka semua pintu air yang jumlahnya ada 4 pintu air. Hal ini akan menyebabkan gelontoran air dari Serayu sebanyak 1.600 meter kubik per detik,’’ jelasnya.
Terkait pembukaan seluruh pintu air Waduk Mrica dan juga pasokan air dari Sungai Klawing dan Sungai Sapi dari hulu di Purbalingga yang juga mengalami peningkatan debit, maka daerah di sekitar DAS dan jembatan Serayu di wilayah DAS Serayu wilayah Banjarnegara, Purba-lingga, dan Banyumas ditetapkan dalam status bahaya Siaga I. ‘’Kita sudah koordinasi dengan berbagai pihak terkait di tiga kabupaten untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan,’’ ujarnya.
Sambudi menyebutkan, limpahan air Sungai Serayu dari Waduk Mrica kemungkinan akan masuk wilayah Kabupaten Banyumas pada pukul 21.00 WIB. Terkait kondisi ini, hal-hal yang perlu diwaspadai adalah kondisi-kondisi jembatan yang membentang di atas Sungai Serayu dan juga kondisi di Bendung Gerak Serayu Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.(**anhar)

LINTAS SERAYU Bencana Alam, Karena Ketidakseimbangan Alam

LINTAS SERAYU
Bencana Alam, Karena Ketidakseimbangan Alam

Bencana Alam yang terjadi adalah karena alam yang tidak seimbang sehingga alam mencari keseimbangannya sendiri. Saat manusia memulai pemukimannya di suatu tempat yang asri, maka sejak mula itu pula keseimbangan alam terganggu. Berdirinya bangunan rumah dengan menyingkirkan pepohonan, munculnya aliran air dari kegiatan manusia yang harus dialirkan sesuai jalannya, aktivitas manusia yang berpengaruh pada lingkungan, dan seterusnya.
Demikian disampaikan Rektor STAIN Purwokerto Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, (23/12) di aula Lantai 3 Setda. “Seharusnya keseimbangan yang hilang tersebut digantikan agar alam menjadi seimbang kembali. Alam yang tidak seimbang ini akan mencari keseimbangannya sendiri yang dikhawatirkan bentuk keseimbangan itu adalah lahirnya bencana itu sendiri,” katanya.
Sehingga kurang tepat kiranya, lanjutnya, menghubung-hubungkan bencana alam karena orang-orang tidak sholat. Namun sholat itu sendiri, lanjutnya, mmang bisa menjadi ukuran kebaikan suatu kaum. Kita percaya, lanjutnya, bahwa orang yang sholatnya benar, maka akan membawa pengaruh positif bagi orangnya. Sehingga saat keburukan ada pada suatu tempat, lanjutnya, maka bisa kita tanyakan bagaimana sholatnya.
“Namun ini juga harus hati-hati. Pertanyannya kalau sholat menjadi ukuran, maka kala semua orang Islam sholatnya telah benar sholatnya seharusnya tidak ada lagi orang Islam miskin, tidak ada lagi orang Islam bodoh sebab orang Islam akan menyukai pengetahuan. Namun di kenyataannya, kondisinya berbeda jauh dari harapan-harapan ini. Berarti ada yang salah dengan kita umat Islam” katanya.
Di dalam suatu pertemuan 1000 ornag Yahudi, lanjutnya, di dalamnya ada 200 orang doktor. Sebaliknya, lanjutnya, saya tidak yakin di pertemuan 1000 orang Islam ada Doktornya, berapa orang  S2, dan berapa yang sarjana.
“Ini bukti kecil bahwa umat Islam kurang mencintai Ilmu dan pengetahuan. Tidak sesuai pesan ajarannya Nabi belajar hingga liang kubur ataupun mencari ilmu hingga negeri Cina,” katanya.
Sekretaris Daerah Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM, menyatakan bahwa sepanjang Januari – Desember ini beragam musibah terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dari awal tahun di bulan Januari, lanjutnya, sudah ada longsor. Disusul kemudian di bulan berikutnya, lanjutnya, angin ribut, kekeringan, dan longsor. Paling besar tentunya, lanjutnya, di bulan Desember ini yang menelan korban jiwa cukup banyak.
“Bencana yang terjadi sepanjang tahun ini tidak bisa dianggap sebagai kondisi biasa saja. Namun bencana ini harus dimaknai bahwa Tuhan sedang memperingatkan kita umatnya. Barangkali berkaitan dengan akhlak kita yang harus diperbaiki. Mari kita instropeksi” katanya.
Ketua Panitia Pengajian Umum (PPU) Drs. M. Sobri menyatakan bahwa kegiatan Pengajian Lemtekda dengan penyelenggara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerja sama dengan PPU dimaksudkan agar peserta pengajian membludak. Alasannya sederhana, lanjutnya, sebab BKD kantor yang mengurusi nasip para pegawai. Posisi ini, lanjutnya, diharapkan mampu membawa pengaruh kehadiran peserta.
“Agaknya harapan tersebut masih jauh api dari panggang. Mungkin ada kegiatan lain yang menjadi saingan dan juga kesibukan akhir tahun sehingga tidak bisa memenuhi target” katanya.
Selain pengajian Lemtekda, lanjutnya, PPU masih mempunyai lima agenda pengajian lain di tingkat kecamatan. Pengajian berikutnya akan diselenggarakan di Kecamatan Madukara, Karangkobar, Pejawaran, Punggelan, dan Mandiraja.
“Mungkin untuk kecamatan Karangkobar akan ada penjadualan ulang karena adanya musibah yang menimpa dukuh Jemblung, Kecamatan Karangkobar” katanya. (**—eko br).

Yayuk Ebiet Bantu Korban Bencana Jemblung

Yayuk Ebiet Bantu Korban Bencana Jemblung

Sebagai bentuk kepedulian kepada korban  bencana longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar, Minggu Malam (21/12) Yayuk Ebiet G Ade dan kawan kawan  memberikan bantuan kepada korban bencana di Banjarnegara. Bantuan berupa uang tersebut di berikan Ebiet kepada bupati di  rumah dinas Bupati.
“Saya mendapat amanah dari kawan kawan saya, dan juga dari komunitas pencinta dan penikmat lagu lagu karya saya , yang tergabung dalam komunitas Member Ega atau Membumi bersama Ebiet G. Ade. Mereka sering beraktivitas di Facebook, namun mereka juga sedang memperjuangkan agar komunitas mereka tidak hanya berktifitas di dunia maya saja tapi juga di dunia nyata, contohnya ya seperti ini begitu ada bencana mereka bergerak untuk membantu  dengan segala daya dan upayanya,” kata Ebiet
Ebiet menambahkan saat ini ada beberapa pihak yang sudah menghubungi saya untuk penggalangan dana sehingga longsor di Kecamatan Karangkobar segara teratasi. Yang  penting sebenarnya bagaimana yang ditinggalkan kelak mereka harus menjalani kehidupan yang lebih baik,  dan kesiapsiagaan untuk menghadapi kejadian serupa juga harus di eliminir.
“Saya hanya ingin mendoakan semoga korban yang wafat di terima di sisi-Nya dan yang ditinggalkan mampu mandiri dengan bantuan dari seluruh elemen masyarakat. Saya kira akan bisa taratasi semua, takdir tidak bisa di tolak tapi kalau kita mampu menafsirkan hikmah di balik itu semuanya menjadi baik,” tambah Ebiet
Ebiet juga meyempatkan diri mengunjungi posko logistik untuk melihat kesiapan dan kebutuhan yang mungkin akan digalang bersama pihak pihak yang siap membantu korban di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar.
Pihaknya juga akan terus mengupayakan untuk menggalang  dana bersama pihak pihak yang telah menghubunginya.
“Mungkin  tidak sekarang namun pasca bencana mereka juga membutuhkan bantuan lain untuk menjalani kehidupan normal kembali,  kami akan mencoba merangkul pihak pihak yang siap memambantu,” tambahnya.
Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo saat menerima bantuan tersebut menyampaikan situasi dan kondisi di lokasi bencana pasca penghentian proses evakuasi.
“Kami sudah berhasil menemukan 95 korban meninggal, sisanya 24 diperkirakan masih tertimbun longsoran, setelah evakuasi kami akan menfokuskan kepada pengungsi yang akan menghuni hunian sementara sebelum di relokasi ke tempat yang baru,” kata Sutedjo.
Bupati Sutedjo juga mengapresiasi upaya yang dilkakukan Ebiet dan pihak-pihak terkait yang akan ikut membantu pengungsi untuk kembali menjalani kehidupan yang normal.(**Anhar).

SEREMONIA Khofifah Menghimbau Jumlah Pengungsi dan Kebutuhan Harus Di-update

SEREMONIA
Khofifah Menghimbau Jumlah Pengungsi
dan Kebutuhan Harus Di-update

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa  Minggu (14/12) mengunjungi  mengunjungi lokasi bencana tanah longsor di Dukuh Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar. Khofifah  juga mengunjungi Puskesmas tempat korban luka longsor dirawat serta mengunjungi  beberapa dapur umum dan tempat pengungsian di beberapa titik di sekitar lokasi bencana longsor.
Bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, tidak hanya merenggut jiwa. Tapi, longsor tersebut juga meluluhlantakkan pemukiman penduduk di kawasan tersebut.
Untuk membantu korban longsor, Kementerian Sosial mendirikan posko pengungsian, dapur umum Tagana, Puskesmas Karang Kobar dan Media Center di Gedung PGRI Cabang Karang Kobar.
“Kemensos mengirim dua truk berisi paket bantuan logistik, satu untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan satu truk lagi langsung ke Banjarnegara,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi dapur umum Tagana.
Selain itu, Mensos juga membantu membungkus makanan yang dimasak personel Tagana dan mencicipi tempe bacem. Dilanjutkan berdialog dengan para pengungsi di Posko pengungsian Perhutani Karang Kobar. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait penanganan bencana longsor Banjarnegara yang sangat memprihatinkan ini, “ katanya.
Bagi para korban bencana, segera diberikan santunan Rp 5 juta per jiwa dan bagi korban luka-luka yang dirawat Rp 1 juta rupiah.
Data tempat dan lokasi tanah longsor, di Kecamatan Karang Kobar(100), Perhutani karang kobar(60) Balai Desa Karang Kobar(50), Rumah warga dekat Kecamatan(50), Rumah penduduk(11), Pos TPQ Ngaliyan(84), Balai Desa Laksana(142), Madrasah Sodagaran(20), Rumah Adi Batako(20), SMAN 1 Karang Kobar(40), Ibu Siti Purwodadi (44). Jumlah total 621 pengungsi.
Saat mengunjungi  Puskesmas Karangkobar Khofifah menemui beberapa korban bencana , salah satunya khotimah yang sedang hamil sembilan bulan. Meski rumahnya masih utuh namun seluruh keluarganya meninggal dan hanya meninggalkan adiknya.
Khofifah meminta agar data pengungsi setiap hari harus di update. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan assesmen bagi pengungsi untuk mendapatkan bantuan mendasar yang diperlukan  anak anak dan orang tua.
Konsentrasi pengungsi dan penambahan jumlah bantuan bisa saja selalu update, hal tesebut harus selalu dipantau perkembanganya, “PMI nanti akan membantu  mengatur sambil  menunggu proses evakuasi yang saat ini terus dilakukan,” kata Khofifah.
Dan pada saat yang sama juga harus  disiapkan untuk Huntara terutama bagi rumah yang tertimbun, sehingga  pasca evakuasi mereka mendapatkan tempat untuk berlindung. Menurut informasi  lokasi huntara saat ini sedang di cari lokasi yang paling tepat, selain itu huntara juga harus siap dengan isinya, secara detail  karena ini menyangkut kebutuhan hidup korban atau pengungsi. “Opsi huntara memang akan menjadi signifikan, karena pasca evakuasi pasti mereka sudah akan masuk pada kehidupan masing masing, pekerjaan , anak anak yang harus sekolah, jadi huntara akan menjadi  penting untuk segera disiapkan, terkat tepat tentunya pemerintah daerah yang akan mengaturnya , yang penting lokasi itu aman,” lanjut Khofifah.
Bantuan yang lain adalah layanan kesehatan, karena biasanya dalam kondisi seperti ini akan muncul penyakit seperti ispa, gatal gatal dan krisis sanitasi dan air bersih. “Kesehatan harus diutamakan dan logistikpun  tidak boleh kurang, kebutuhan lainnya terutama kebutuhan anak harus di akses terus supaya mereka  terpenuhi kebutuhan dasarnya .
Terkait kendala logistik, khofifah mengakui memang selalu nada kendala dimasa masa awal, namun hal itu pasti akan teratasi dengan selalu update pengungsi dan kebutuhan. Masa tanggap darurat ini menjadi sangat penting mengingat . Kebutuhan dapur umum yang ada berada di Desa Ambal dan di posko Perhutani Kecamatan Karangkobar.
“Saya dapat informasi  ada beberapa titik yang membutuhkan dapur umum lagi , untuk itu kita akan melakukan asessmen lagi atau alternatif lain yaitu mengirimkan distribusi makanan dalam bentuk nasi bungkus dari dapur umum terdekat, jadi setiap hari konsolidasinya harus selalu terpantau ,” tambah Khofifah. Kepada ahli waris Kemensos memberikan santuan takziah  bagi korban meninggal ada, Mereka akan mendapatkan  5 juta per perjiwa  sesuai standart kemensos
Wabup Hadi Supeno mengatakan persolaan penanganan bencana tidak hanya soal logistik semata, namun persoalan  akan muncul bagi mereka yang selamat. Mereka yang  harus melanjutkan aktitasnya kembali terutama mereka yang rumahnya tertimbun. “Mereka tentunya akan mendapatkan ganti rumah, namun sebelum menempati rumah baru setelah ini juga harus dipikirkan soal hunian sementara dulu. “Pelan pelan saya  sudah koordinasikan dengan bupati dengan ahli geologi, untuk  menentukan lokasi sementara dan relokasi yang lebih aman tentunya. Meski hal itu juga tidak mudah, karena biasanya pengungsi meminta lokasi relokasi yang tidak jauh dari tempat kerjanya,” kata Hadi Supeno. (**Anhar).

Subcategories

  • Tajuk

    BELAJAR MEM-PANCASILA

    SELAMA bulan Juni 2012, begitu banyak kegiatan yang membicarakan Pancasila baik berupa diskusi,  seminar, renungan, atau upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Ini sebuah fenomena menarik karena selama kurun waktu beberapa tahun pasca Reformasi orang sedikit bicara soal Pancasila. Pasahal dejure dan defacto, Pancasila adalah dasar Negara yang sangat jelas tercantum di dalam konstitusi kita.

    Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, Pancasila harus selalu menjadi konsideran dan referensi utama di dalam semua pengambian keputusan, penetapan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tata Negara Republik Indonesia.

    Pancasila harus terus disosialisasikan dan dibudayakan, karena sesungguhnya Pancasila adalah ideologi modern yang baru dimunculkan sebagai sebuah sistem nilai pada tanggal 1 Juni 1945 dan masuk di dalam konstitusi Negara yakni Pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Di mana pun ideologi harus diwariskan karena generasi akan terus berganti dari tahun ke tahun. Tanpa proses pewarisan, dipastikan akan terjadi stagnasi pemahaman dan bisa berakitan keterputusan historis.

    Saya ingin sampaikan bahwa adalah keliru pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila sudah ada sejak dulu kala dan merupakan peninggalan para leluhur nenek moyang di Nusantara. Pandangan tersebut tidak benar. Pancasila sebagai sistem nilai yang diwacanakan sebagai ideologi dan filsafat Negara baru muncul pada tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

    Apa buktinya bahwa di masa lalu belum ada sistem nilai Pancasila? Mari kita urutkan bukti-bukti dari statemen tersebut.

    Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Di masa lalu masyarakat di Nusantara menyembah gunung, laut, pohon, batu, tidak mengenal monotheis.  Sisa-sisa tradisi warisan nenek moyang tersebut sampai sekarang masih bisa dilihat pada beberapa komunitas.  Ajaran Tuhan Yang Satu, Yang Tunggal, adalah ajaran baru, dimana di Indonesia terutama dibawa oleh ajaran agama Islam.

    Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa membuka lembaran sejarah masa lalu kehidupan di Nusantara, sungguh sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Saling bunuh, saling membinasakan, antara satu dengan yang lainnya. Dendam kesumat seakan menjadi tradisi yang dibenarkan. Untuk mencari kemenangan tega membunuh lawan dengan cara-cara sadis. Di Aceh ada rencong, di Madura ada Clurit, di betawi ada golok, di Jawa ada tombak dan keris, di Kalimantan ada badik, di Sumba ada winyo, di Maluku dan Papua ada panah-panah yang anak panahnya beracun. Semua untuk membunuh!

    Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Di masa lalu di Nusantara itu terdiri dari beberapa Negara kerajaan seperti Sriwijaya-Pajajaran-Majapahit-dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya, bahkan di Jawa bagian tengah pun ada 4 kerajaan: kesultanan Mataram, Pakualaman, Mangkunegaran, dan Kasunanan. Jadi jelas di masa lalu tidak ada persatuan Indonesia. Bahkan nama “Indonesia“ sendiri baru lahir pada akhir abad XIX yang untuk pertama kali diungkapkan oleh seorang  antropolog Perancis yang sedang mencari nama untuk sebuah kepulauan antara benua Asia dengan benua Australia. Para tokoh pergerakan meyakini bahwa perjuangan melawan penajah Belanda bertahun-tahun gagal karena tidak adanya persatuan, masing-masing berjuang dengan cara sendiri untuk kepentingan sendiri-sendiri.

    Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.  Di masa lalu nilai-nilai kerakyatan tidak ada karena Negara-negara yang hadir berbentuk kerajaan, yang secara otomatis menempatkan rakyat sebagai obyek yang bisa diperlakukan apa saja sekehendak raja karena raja adalah hukum itu sendiri. Mustahil dalam sebuah kerajaan otoriter rakyat diajak bermusywaarah menyuarakan aspirasi di hadapan pembuat kebijakan.

    Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai akibat dari sistem pemerintahan kerajaan yang mengedepankan feodalisme, diperparah dengan kehadiran penjajah selama 350 tahun, kata keadilan adalah sebuah kenaifan. Kalau pun ada hanya keadilan individu, keadilan bagi para penguasa, tetapi bukan keadilan yang bersifat sosial, yang meliputi seluruh rakyat.

    Dengan kajian tersebut dapat disimpulkan, bahwa sebelum Indonesia merdeka, Pancasila itu belum ada. Nilai-nilai Pancasila belum ada.  Menjadi jelas bahwa sila-sila Pancasila adalah gagasan modern yang lahir dari buah akademis dan filosofis tinggi, sejajar dengan Declaration Of Human Independent di Amerika Serikat.

    Dengan memahami bahwa Pancasila adalah nilai-nilai baru, maka sangat pasti—dan masih bisa dimaklumi—bahwa kita memang belum mencapai tujuan masyarakat Pancasila. Kita masih belajar mem-Pancasila. Kita masih dalam proses menuju Pancasila. Proses tersebut meliputi pemahaman, penerimaan, upaya mempertahankan, serta implementasi di lapangan kehidupan sehari-hari.

    Dengan demikian sosialisasi, edukasi, dan pembudayaan Pancasila masih harus digencarkan. Di masa Orde baru upaya itu dilembagakan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan  Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) yang mensosialisasikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).  Model ini dikritik dan diprotes banyak pihak karena menjadi indoktrinasi tafsir tunggal oleh Pemerintah tentang Pancasila, sehingga di awal reformasi lembaga ini dibubarkan.

    Lalu siapakah yang melakukan pembudayaan Pancasila hari ini dan kedepan? Hemat penulis lembaga semacam BP-7 harus ada, dengan sejumlah revisi dari segi kelembagaan dan visi misi. Mandatnya bukan indoktrinasi tetapi pembudayaan ideologi Pancasila.

    Namun demikian sesungguhnya ada lembaga yang lebih kompeten dan permanen untuk proses tersebut, yakni lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.  Sekolah harus direvitalisasi dalam pembudayaan Pancasila, baik lewat mata pelajaran tersendiri maupun terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain.

    Fungsi Sekolah adalah mewariskan nilai lama dan menginovasi nilai baru. Oleh karenanya di tengah proses akademik dan aneka kompetisi komparatif, pembudayaan Pancasila harus menjadi agenda yang tak boleh dilupakan sekejap pun.

    Sungguh menjadi sia-sia, bicara banyak tentang Pancasila, tanpa mengagendakan pembudayaan Pancasila secara permanen, massif dan sistematis. Begitu bukan?***

    SALAM REDAKSI

    Sungai sebagai sumber air sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam fungsinya mengalirkan air dari               daerah aliran sungai (DAS) ke laut. Peranannya sangat penting, yakni sebagai unsur berlangsungnya siklus hidrologi, mengangkut endapan hasil erosi dan polutan, serta berperan serta dalam kelangsungan siklus erosi itu sendiri. Dua peranan ini mempengaruhi keseimbangan ekosistem DAS.

    Salah satu sungai yang melintasi Kabupaten Banjarnegara adalah sungai Serayu. Saat ini kita tidak lagi dapat menikmati sungai Serayu yang bersih dan indah. Air sungai yang keruh akibat sedimentasi dan kerusakan akibat penambangan pasir. Akibatnya adalah berupa deforestasi dan degradasi hutan akibat budi daya sayuran.

    Akibat selanjutnya adalah masyarakat di beberapa desa kawasan dataran tinggi Dieng sudah tidak bisa memanfaatkan air sumur untuk kepentingan rumah tangga karena sudah tercemar pupuk kimia pestisida. Bahkan, saat ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat harus mengambil dari sumber mata air yang jaraknya cukup jauh.

    Itulah sebabnya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan menjaga agar ekosistem sungai terjaga dengan baik. Untuk mengoptimalkan hal itu perlu menempatkan masyarakat untuk menjadi subyek bukan obyek dalam kegiatan. Pendekatan sosial budaya adalah suatu model yang menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek, serta lebih menonjolkan corak yang humanistik dari pada yang positivistik.



    Article Count:
    33
    • REFLEKSI MENGHIDUPKAN RUH MANGUNYUDO
      REFLEKSI MENGHIDUPKAN RUH MANGUNYUDO Apakah semua orang harus menjadi pahlawan? Kalau pahlawan diartikan sebagai hero, heroic, dan heroism, memanggul senjata turun dari panser atau membawa tombak menunggang kuda mengejar musuh untuk dibunuh, tentulah tidak semua kurun waktu membutuhkan seorang pahlawan. Namun bila pahlawan diartikan sebagai orang yang memberikan kemanfaatan besar bagi publik, maka kehidupan ini membutuhkan banyak pahlawan untuk semua jenis kehidupan dan sepanjang masa. Dari 156 nama Pahlawan Nasional Indonesia tidak ada putera kelahiran Banjarnegara. Namun bukan berarti orang-orang Banjarnegara adalah orang-orang yang apatis apalagi menjadi pengkhianat bangsa dan Negara. Bahwa ada masa di mana para priyayi punggawa praja lebih menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda sangatlah mungkin, dan itu menjadi fenomena umum di seluruh kawasan Nusantara. Hanya saja untuk dicatat, ada prasasti yang memastikan bahwa Banjarnega pernah melahirkan seorang hero yang berani mengambil resiko, dengan kekuatan semangat membara berihtiar mengusir penjajah Belanda dari Surakarta, tatkala raja Surakarta pun, yakni Paku Buwana II tidak mampu melakukannya. Dialah Tumenggung Mangunyudo. Dialah yang dengan gagah berani berangkat meninggalkan singgasana kekuasaannya di Banjar Petambakan menuju Surakarta memenuhi panggilan dharma Paku Buwana II untuk mengusir tentara Belanda yang menguasai keraton Surakarta, berkonspirasi dengan para elite keraton. Mangunyudo memang akhirnya gugur, yang kematiannya masih kontraversial sampai sekarang. Namun bahwa ia mati di Loji Kasunanan, di tempat yang menjadi pusat pertempuran cukup memberikan pesan bahwa seorang Mangunyudo mati dengan gagah berani saat melawan penjajah. Karena kematiannya itulah maka ia memperoleh gelar baru Mangunyudo Sedaloji. Dari buku “Sejarah dan Babad Banjarnegara” karangan guru saya Bapak S Adisarwono, begitu banyak dan penuh warna masa lalu Banjarnegara, baik yang bersifat historical dengan bukti-bukti otentiknya, legenda, mitos maupun cerita lisan yang tidak jelas sumber aslinya. Namun saya kira ada satu hal yang patut kita ambil dari buku tersebut, yaitu cerita perjuangan Tumenggung Mangunyudo. Ruh Mangunyudo adalah akar karakter orang Banjarnegara yang memiliki sifat semangat merdeka, pengorbanan untuk nusa bangsa, dan siap mengambil resiko demi sebuah kehormatan, betapapun sendirian menghadapi resiko tersebut. Bukankah kita layak mempertanyakan di mana para penguasa Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Semarang, dan yang lain-lainnya saat Mangunyudo krida bandhayuda di Surakarta? Seberapapun banyaknya tentara Belanda saat itu, seandainya Mangunyuda tidak dibiarkan sendiri memimpin pertempuran, Belanda akan mudah diusir dari Surakarta, setidaknya mundur ke kawasan lain yang bukan merupkan pusat pemerintahan. Namun itulah sejarah perang, selalu menghadirkan pahlawan dan pengkhianat, melahirkan pelopor dan kolaborator. Kita bersyukur, nenek moyang orang Banjarnegara bukan jenis kolaborator dan pengkhianat, namun masuk dalam golongan pahlawan. Mangunyudo telah lama tenggelam oleh waktu, tanpa sempat mampir dalam peta sejarah perjuangan bangsa, dan tidak masuk dalam jajaran 156 nama Pahlawan Nasional. Tetapi bila membaca sejarah hidup dan perjuangannya, tak ada yang menampik betapa gagah beraninya dia, dengan prajurit dan senjata seadanya, dengan ringannya meninggalkan Banjarnegara menuju Surakarta, lalu membinasakan para prajurit Belanda hingga dirinya berkalang tanah, lalu oleh sang kuda dilarikan hingga kembali ke tanah kelahirannya. Di makam tua pinggir Kali Merawu, sisa-sisa semangat kepahlawanan Mangunyudo masih ada. Maka di saat kita tengah getol berjuang mengubah nasib bangsa ini, mengubah Banjarnegara lebih baik lagi dari pada hari ini, kiranya ruh Mangunyuda bisa menuntun kita. Aktualisasi dari semangat Mangunyudo adalah keberanian kita untuk mandiri, untuk membela mereka yang miskin dan tertindas, membela hak, serta menegakkan harkat dan martabat sebagai manusia. Ruh Mangunyudo harus dihidupkan kembali agar generasi muda mendapatkan apinya, bukan abunya. Api Mangunyudo itu dalam konteks kekinian adalah bagaimana kita yang hidup pada saat sekarang berani hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Negara misalnya, bagaimana memiliki kepedulian pada lingkungan hidup untuk tetap hijau dan memberikan mata air untuk menjamin sungai-sungai tetap mengalirkan air bagi kehidupan, atau tekun menemukan dan melahirkan karya-karya kreatif untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada dirinya. Pendek kata Mangunyudo harus hidup pada setiap dada generasi penerus Banjarnegara, sehingga kabupaten kita tercinta bukan ada sekedar menjalani keniscayaan alamiah pasrah sumarah tak pernah berubah, tetapi Banjarnegara yang lain, Banjarnegara yang berbeda, Banjarnegara yang selalu membawa kebanggaan untuk diucapkan dan dikibarkan. Nama-nama seperti Ebiet G Ade (musik), atau Kris John (olah raga), Prof Dr Heri Suhardiyanto (akademik), Sulistiyo (Ketua Umum PB PGRI/anggota DPD), adalah contoh bagaimana mereka telah berbuat lebih dari masyarakat pada umumnya. Para pelajar kita juga banyak yang memenangkan olimpiade internasional. Guru-guru kita juga banyak yang menjuarai lomba-lomba karya inovatif tingkat nasional. Dengan prestasi-prestasi seperti itulah kita dengan bangga bisa berkata lantang. “Inilah anak turun Mangunyudo Sedoloji yang gagah berani, yang bersedia mati untuk kehormatan sebuah negeri”. Membangkitkan semangat ruh Mangunyudo Sidoloji itulah yang harus mewarnai dan menjadi inti peringatan hari jadi Banjarnegara yang dirayakan setiap tanggal 22 Agustus. Bukan yang lainnya. Dirgahayu Banjarnegara! *** *) Penulis adalah Wakil Bupati Banjarnegara. Pertanian Tetap Jadi Prioritas Pembangunan Banjarnegara
      Article Count:
      2
  • gendu-gendu rasa


    Article Count:
    12
  • laporan utama

    Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup

    di Kabupaten Banjarnegara

    (Khususnya di DAS Sungai Serayu )

    Di Indonesia, ada sekitar 16.782 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di tujuh pulau yang sudah mengalami ancaman yang serius karena berbagai alasan, termasuk degradasi hutan dan lahan yang cepat di DAS.  Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam melestarikan hutan dan menggalakkan konservasi tanah dan air merupakan beberapa penyebab yang memberikan kontribusi terhadap permasalahan ini.  Di Banjarnegara sendiri,  7.758 hektar lebih lahan di Dieng (Wonosobo dan Banjarnegara) juga sudah menjadi lahan kritis. Masyarakat di beberapa desa  kawasan Dataran Tinggi Dieng sudah tidak bisa  memanfaatkan air sumur untuk kepentingan rumah tangga karena air sumur sudah tercemar pupuk kimia pestisida, bahkan saat ini untuk memenuhi  kebutuhan air bersih, masyarakat harus mengambil dari sumber mata air yang jaraknya lebih dari 10 km. Untuk itu upaya perbaikan lingkungan sudah sangat mendesak untuk ditangani secara serius sehingga generasi mendatang tidak menyalahkan kita di kemudian hari.

    Pengertian dan Konsep DAS

    Pengertian daerah aliran sungai (DAS) adalah keseluruhan daerah kuasa (regime) sungai yang menjadi alur pengatus (drainage) utama. Pengertian DAS sepadan dengan istilah dalam bahasa inggris drainage basin, drainage area, atau river basin. Sehingga batas DAS merupakan garis bayangan sepanjang punggung pegunungan atau tebing/bukit yang memisahkan sistim aliran yang satu dari yang lainnya. Dari pengertian ini suatu DAS terdiri atas dua bagian utama daerah tadah (catchment area) yang membentuk daerah hulu dan daerah penyaluran air yang berada di bawah daerah tadah (Asdak, 1995).

    Menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara, Singgih Haryono, dalam pengelolaannya, DAS hendaknya dipandang sebagai suatu kesatuan sumberdaya darat. Sehingga pengelolaan DAS yang bijak hendaklah didasarkan pada hubungan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pengelolan sumberdaya biasanya sudah menjadi keharusan manakala sumberdaya tersebut tidak lagi mencukupi kebutuhan manusia maupun ketersediaannya melimpah.

    “Pada kondisi dimana sumberdaya tidak mencukupi kebutuhan manusia pengelolaan DAS dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dari segi ukuran fisik, teknik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan-kemantapan nasional. Sedangkan pada kondisi dimana sumberdaya DAS melimpah, pengelolaan dimaksudkan untuk mencegah pemborosan,” jelasnya.

    Ditambahkan Singgih, karena DAS dianggap sebagai suatu sistem, maka dalam pengembangannyapun, DAS harus diperlakukan sebagai suatu sistem. Dengan memperlakukan sebagai suatu sistem dan pengembangannya bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sasaran pengembangan DAS akan menciptakan ciri-ciri yang baik sebagai berikut :  

    1. Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Setiap bidang lahan harus memberikan produktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung kehidupan yang layak bagi petani yang mengusahakannnya.
    2. Mampu mewujudkan, pemerataan produktivitas di seluruh DAS.

    3. Dapat menjamin kelestarian sumberdaya air.  

    Lebih lanjut, menurutnya masyarakat adalah salah satu komponen dalam ekosistem DAS yang sangat determinan untuk bagaimana kondisi sungai yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS menjadi sangat penting agar sungai yang ada menjadi tidak rusak, abrasi, banjir, longsor, erosi, dsb.

    Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

    Hutan merupakan suatu ekosistem, artinya konsep pengelolaannya harus menyeluruh yang memadukan unsur biotik dan abiotik beserta unsur lingkungan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara lestari (sustainable).

    Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunaun (Dinhutbun) Kabupaten Banjarnegara, Sutrisno, sumber daya alam berupa air dan hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai sangat strategis. “Meskipun sumberdaya alam ini termasuk kategori potensi alam yang dapat diperbaharui (renewable), pengelolaan kekayaan alam ini harus benar-benar dilakukan secara arif, bijaksana dan professional agar benar-benar bermanfaat sesuai fungsinya,” ujarnya.

    Fungsi hutan antara lain sebagai berikut:

    * Fungsi produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
    * Fungsi lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah;
    * Fungsi konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

    Persepsi umum yang berkembang pada saat ini, konversi hutan menjadi lahan pertanian mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, longsor dan erosi pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Hutan selalu dikaitkan dengan fungsi positif terhadap tata air dalam ekosistem DAS (Noordwijk dan Farida, 2004).  

    Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, fungsi hutan dalam ekosistem DAS perlu dipandang dari tiga aspek berbeda, yaitu pohon, tanah dan lansekap (landscape). “Secara makro pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan pendekatan tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial. Ketiga prinsip kelestarian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya,” jelasnya.

    Gambaran Umum

    Isu Strategis

    Salah satu isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara adalah luasnya lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2011, Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan kritis seluas 53.323,67 Ha (dengan rincian agak kritis 39.081,12 Ha, Kritis 13.638,26 Ha, dan sangat kritis 604,27 Ha) dari 106.970,99 Ha atau 49,85% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang berpotensi menimbulkan terjadinya bencana alam.

    Kondisi Fisik

    Sekitar 23 Ha daerah kawasan Dieng terletak Sub DAS Tulis Hulu – DAS Serayu.  Keberadaan candi-candi kuno di Sub DAS Tulis Hulu dan Danau  Telaga Warna menjadi pusat utama dari atraksi wisatawan.  Lokasi-lokasi yang dikunjungi diwakili oleh topografi lereng yang curam dengan kemiringan > 40% dan ketinggian tempat di atas 2.000 m di atas permukaan laut (dpl).  Kondisi ini, digabungkan dengan curah hujan tahunan yang tinggi (> 3000 mm), sangatlah berisiko terjadinya degradasi lahan dan erosi tanah. Karaktristik alam ini juga dipandang rentan terhadap degradasi, khususnya dengan penutupan vegetasi yang hanya 29%.

    Fungsi Keanekaragaman hayati/Ekologis

    Dataran tinggi Dieng merupakan daerah penting konservasi. Selain sebagai hulu DAS Serayu, kawasan Dieng juga merupakan habitat beragam satwa dilindungi yang sebagian diantaranya terancam punah. Beberapa spesies yang tercatat hidup di dataran tinggi Dieng antara lain Harimau tutul (Panthera pardus), mamalia endemik Jawa seperti Babi hutan (Sus verrcosus), Owa (Hylobates moloch), Surili (Presbytis comata), dan Lutung (Trachypithecus auratus), serta 19 spesies burung endemik jawa, termasuk diantaranya Elang Jawa (Spizaetus bartelsii). Terdapat juga tumbuhan spesifik yang hanya hidup di pegunungan Dieng yaitu Purwoceng (Pimplinea pruacen) yang dikenal sebagai tanaman obat. Konversi lahan secara besar-besaran menjadi lahan pertanian (untuk budidaya kentang) menyebabkan bahaya terhadap degradasi lahan di daerah-daerah Dieng.  Sekarang ini, para petani dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan air, erosi tanah dan menurunnya kualitas lahan.

    Penutupan Vegetasi

    Total penutupan lahan hutan di Sub DAS Tulis Hulu hanyalah 1,46%, sementara penutupan lahan sisanya didominasi oleh lahan pertanian (70,86%), padi sawah (5,90%), dan pemukiman penduduk  (21,77%).

    Masyarakat/Budaya

    Masyarakat setempat, membangun tanaman bambu “cendani” di sepanjang sungai untuk mencegah terhadap erosi tanah dan memepertahankan penyimpanan air.  Mereka telah mengelola tanaman bambu ini sejak tahun 2000.  Disamping menyediakan manfaat-manfaat ekologis, tanaman bambu ini telah, memberikan manfaat ekonomi karena para petani menjual bambunya kepada industri-industri kerajinan setempat (lokal).

    Sebelum kedatangan pertanian kentang, masyarakat setempat di Sub DAS Tulis Hulu mengelola lahan-lahan mereka sebagai kebun campuran, pencampuran pohon-pohon berkayu, pohon buah-buahan, dan banyak tanaman pohon lainnya.  Saat ini, banyak kebun-kebun campuran tersebut telah berubah menjadi lahan-lahan pertanian kentang.

    Sosial ekonomi

    Banyak petani lokal mempunyai luasan lahan yang sangat sempit atau sama sekali tidak mempunyai lahan (landless) karena pertanian kentang yang sangat luas (massive).  Keuntungan ekonomi kentang yang sangat besar (lucrative) telah membawa para petani besar, perusahaan besar (termasuk  PT. Indofood), dan para elite dari berbagai daerah menanamkan investasi dalam pertanian kentang dengan membeli lahan-lahan dan menyewa petani lokal menjadi pekerja upahan di lahan kentang mereka yang baru terbangun.  Beberapa lahan yang mereka beli sebagian besar lahan-lahan yang dimiliki secara individu yang tertutup secara intensif dengan jenis-jenis pepohonan yang berkayu (wooden tree species).

    Setelah menjual lahan-lahannya kepada para kalangan elit atau kepada petani “besar” atau pemilik lahan besar, para petani lokal yang menginginkan melanjutkan mempraktikkan pertanian kentang sangat tertarik untuk memperoleh lahan-lahan baru untuk lahan-lahan kentang.  Kebanyakan dari mereka mulai membuka lahan-lahan hutan Negara (hutan produksi dan hutan lindung) menjadi lahan-lahan kentang. Tindakan ini telah meluas hampir di seluruh Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau), termasuk di seluruh daerah Sub DAS Tulis.

    Menurut keterangan dari Dinhutbun, Perhutani secara bertahap telah melakukan reboisasi untuk menangani kawasan tersebut, tetapi tekanan masyarakat sekitar hutan relatif masih besar. Masyarakat banyak yang menanami sayuran dan kentang yang memiliki nilai jual tinggi, sementara ancaman terhadap terjadinya bahaya longsor dan hilangnya air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di bagian bawah sewaktu waktu mudah terjadi. Sementara itu lahan-lahan kosong yang ada di kawasan yang memiliki topografi relatif datar sampai bergelombang sebagian sudah ada yang ditanami masyarakat secara swadaya.

    Seperti yang telah diungkapkan oleh Sutrisno, secara umum Dinhutbun Kabupaten Banjarnegara mengelompokkan permasalahan yang muncul sebagai berikut :

    A. Permasalahan Lingkungan/Ekologi

    1. Kabupaten Banjarnegara dengan luas wilayah 106.970,997 hektar memiliki hutan negara seluas 17.263 hektar dan hutan rakyat seluas 29.714 hektar. Namun demikian lahan kritis yang ada masih cukup luas yang harus ditangani yaitu seluas 53.323 hektar yang meliputi potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis, prioritas utama penanganan adalah kondisi kritis dan sangat kritis di luar kawasan yaitu seluas 11.994,53 hektar.

    Sungai serayu yang merupakan sungai terbesar di Banjarnegara kondisinya sudah sangat parah, hal tersebut dapat terlihat pada tingkat pencemaran air akibat terkontaminasi pupuk kimia dan pestisida. Pada musim penghujan volume lumpur yang dibawa dari dataran tinggi dieng sangat pekat akibat erosi yang mencapai 10,7 mm pertahun atau rata –rata  sebesar 161 ton per hektar pertahun, sedangkan pendangkalan di bendungan panglima sudirman telah mencapai 60,106 m3 atau 40 persen dari kapasitas waduk, sebaliknya pada musim kemarau satu atau dua bulan, debit air sungai turun drastis.

    Praktek ekonomi tidak ramah lingkungan terjadi di daerah atas (kawasan perlindungan), yaitu budidaya tanaman kentang di wilayah Dieng. “Komoditas tersebut merupakan tanaman dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tinggi, akibatnya daya dukung lahan, termasuk kesuburan tanah semakin menurun,” ungkap Sutrisno.

    2. Erosi dan Sedimentasi

    Sementara itu, Sutrisno menambahkan, adanya tanah kosong, mengakibatkan tingkat erosi DAS Serayu mencapai angka 4,17 ton/th, dua kali lipat ambang batas (2 ton/th). Kondisi ini juga menyebabkan pendangkalan Waduk Jendral Soedirman. Tahun 2004 sedimentasi di waduk ini mencapai 64,20 juta m3, padahal batas maksimal yang diharapkan 30,60 juta m3.

    3. Tata Air

    Lebih lanjut ia mengatakan,  permasalahan berikutnya adalah adanya penurunan muka air tanah yang disebabkan karena luasnya lahan kosong di daerah tangkapan air (water catchment area). Selain itu adanya potensi pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan bahan – bahan kimia dalam budidaya kentang, dan sayuran.

    B. Permasalahan Ekonomi

    * Penurunan Potensi Sumberdaya Hutan

    Menurut Sutrisno, terjadinya penjarahan dan illegal logging menyebabkan potensi sumberdaya hutan baik berupa kayu dan non kayu mengalami penurunan yang cukup drastis. Berkurangnya jumlah pohon/tegakan yang begitu besar, menyebabkan pendapatan baik Perhutani maupun kontribusi terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat mengalami penurunan.

    C. Permasalahan Sosial

    1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

    Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pemahaman terhadap kelestarian lingkungan kurang.

    2. Konflik Sosial

    Sinergitas antar stakeholder pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Banjarnegara, antara Pemda, Perhutani dan masyarakat masih belum ada kesamaan pandang.  

    Kondisi ini, dijelaskan Sutrisno menyebabkan terjadinya:

    1. Konflik Horisontal antar masyarakat yang mempunyai cara pandang berbeda dalam hal pengelolaan hutan.
    2. Kondisi lahan kosong pada areal hutan produksi akibat penjarahan masa lalu sudah banyak yang ditanami masyarakat dengan jenis tanaman FGS (Fast Growing Species) seperti sengon dan tanaman-tanaman semusim. Namun belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.
    3. Kondisi lahan kosong pada areal hutan lindung akibat penjarahan masa lalu, banyak ditanami masyarakat dengan tanaman semusim seperti kentang, dan sayur-sayuran.

    3. Karakter Sosial

    Secara sosial, salah satu karakteristik masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, khususnya Dataran Tinggi Dieng dinilai kontraproduktif dengan berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah. “Hal ini dikarenakan masyarakat setempat masih sangat percaya dengan kultur yang diturunkan oleh generasi sebelumnya, sehingga seringkali mengalami kesusahan untuk mengubah cara pandang mereka mengenai cara tanam yang baik dan benar,” ujarnya.

    Kebijakan dan Program Pemerintah

    Sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kabupaten Banjarnegara maka Dinhutbun menyimpulkan perlu adanya pendekatan pengelolaan hutan lestari yang didasarkan pada 3 kelola, yaitu kelola lingkungan/ekologi, kelola ekonomi dan kelola sosial. Pendekatan ini perlu dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan integratif (terpadu) untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Selain itu perlu adanya pemahaman persepsi dan langkah nyata dalam mewujudkan hutan lestari dengan peran masyarakat dan pemerintah daerah secara nyata.

    Di sisi lain, berdasarkan karakteristik wilayah Banjarnegara spesifik antara Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA), khususnya di Dieng dan Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB) yang lebih berperan sebagai penyangga atau daerah resapan air (Pejawaran, Pagentan, Wanayasa, dan Karangkobar), maka strategi pendekatan pembangunan kehutanan yang akan ditempuh harus mengacu pada penanganan secara spesifik terhadap 2(dua) karakteristik wilayah tersebut. Prinsip pengelolaan di kedua kawasan adalah lestari ekologi/lingkungan, lestari ekonomi dan lestari sosial.

    A. Kawasan Hutan Daerah Atas

    Menurut data dari Dinhutbun Kab. Banjarnegara, kawasan ini lebih diarahkan untuk tujuan konservasi (pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan). Aktifitas di kawasan ini sangat terbatas pada aktifitas pertanian, atau hasil non kayu. Mengingat kawasan ini sangat rawan terhadap terjadinya bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor, maka aktifitas tumpang sari tanaman polowijo semusim dengan tingkat penggarapan lahan yang intensif tidak diperkenankan.

    Kawasan ini memiliki ciri-ciri antara lain :

    • Topografi curam, dengan kemiringan mencapai 40º atau lebih.

    • Memiliki ketinggian di atas permukaan laut mencapai 1500 m atau lebih.

    • Berdasarkan scoring memiliki nilai minimal 175 (jenis tanah, curah hujan, topografi).

    • Memiliki kerentanan tanah yang sangat rentan.

    Permasalahan kerusakan lingkungan di Dieng antala lain adalah budaya petani dalam pola tanam kentang dengan model guludan yang membujur dari atas kebawah tidak dengan model sabuk gunung, selain itu kesadaran masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan melestarikan alam masih rendah serta minimnya daearah tangkapan dan resapan air di wilayah Dieng. Menyadari bahwa masyarakat di kawasan ini telah melakukan kegiatan pertanian intensif yang kurang ramah lingkungan, sementara kawasan ini lebih difokuskan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan maka pendekatannya adalah sebagai berikut :

    1. Perubahan Budaya Masyarakat

    • Perubahan budaya masyarakat diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

    • Peningkatan kualitas SDM yang meliputi masyarakat sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya

    • Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perubahan budaya masyarakat.

    2. Kepastian Akses Masyarakat di Dieng

    * Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
    * Tanaman lain yang dapat dikembangkan selain kentang antara lain carica, bamboo cendani, purwoceng, murbei, eucalyptus, tanaman hias seperti anggrek dan tanaman endemik lainnya yang terintegrasi dengan pasar.
    * Kegiatan produktif yang dapat dilakukan di luar kawasan (desa) dengan berbasis pada kawasan ini adalah peternakan (sapi, domba, kelinci ), budidaya jamur, tanaman hias .
    * Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KHDA didasarkan kepada perencanaan bersama.



    3. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kedepan


    Pengembangan KHDA diarahkan kepada pemanfaatan jasa lingkungan seperti rekreasi/wisata, pemanduan pendidikan dan penelitian serta program Clean Development Mechanism (CDM) (Mekanisme Pembangunan Bersih), antara lain melalui perdagangan karbon.

    B. Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB)

    Suatu kawasan yang lebih diperuntukkan untuk menghasilkan hasil hutan, baik berupa kayu, maupun non kayu. Kawasan ini menurut data dari Dinhutbun lebih difungsikan sebagai daerah penyangga dari Dieng yang mudah longsor. Karenanya banyak ditanam pepohonan seperti albasia, sengon yang dikembangkan. Tanaman lain selain kayu adalah sayur-sayuran.

    Beberapa ciri dari kawasan ini adalah:

    * Topografi relataif landai, sedikit bergelombang;
    * Kerentanan tanah pada posisi; biru (aman), hijau (kerentanan sedang), dan kuning (kerentanan tinggi).

    Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi kawasan dan potensi sumberdaya manusia di dalamnya adalah :

    1. Kepastian Kawasan

    * Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    * Adanya kegiatan penghentian illegal logging secara partisipatif dan multi pihak. Hal ini dilakukan dengan jalan penegakan supremasi hukum, peningkatan sistem keamanan lingkungan di tingkat kecamatan dan desa oleh aparat dan masyarakat. Kegiatan illegal logging sangat mengancam keberadaan sumberdaya alam berupa hutan, baik tegakan muda maupun tegakan tua/KU.

    2. Reboisasi dengan mengutamakan kelestarian produksi, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif melalui perencanaan secara partisipatif.

    3. Sistem percampuran tanaman dengan pola dan jenis yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisma).

    4. Teknik agroforestry yang multilayer dan multicrop, yang merupakan kombinasi berbagai jenis dan pola tanaman (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman pertanian), sehingga fungsi ekonomi dan sosial optimal.

    5.  Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder lain

    * Apabila di lahan yang akan dikerjasamakan telah terdapat tanaman masyarakat, maka tanaman tersebut tidak harus dibersihkan (land clearing).
    * Bagi hasil hutan dari pengelolaan hutan baik yang berupa kayu maupun non kayu dan jasa lingkungan lainnya akan diatur dengan kesepakatan bersama para pihak secara proporsional dan penuh keadilan dengan prinsip ”sharing output adalah sharing input”.
    * Tidak ada bagi hasil dari kegiatan tumpang sari biasa (non agribisnis) seperti tanaman semusim yang ditanam petani/KTH.
    * Adanya stake holder lain yang ikut berperan dalam pengembangan kapasitas masyarakat, maupun penyedia dana dan pasar.
    * Adanya pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi kepada kelestarian produksi, lingkungan dan sosial.
    * Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KHDB didasarkan kepada perencanaan partisipatif.



    Kegiatan yang Terintegrasi


    * Program pengembangan peternakan, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil hutan kayu maupun non kayu.
    * Adanya industri pengolahan pasca panen bagi hasil hutan non kayu dan hasil tumpang sari akan meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan daya saing.



    6. Pengembangan Hutan Rakyat yang ditujukan untuk :


    * Pembangunan unit manajemen hutan rakyat yang mendukung sustainabilitas dan kontinuitas produk dan ekologi.
    * Adanya pengelolaan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan daya jual produk-produk hasil hutan rakyat.
    * Membangun jaringan pasar produk hasil hutan rakyat untuk menjamin terserapnya produk-produk hutan rakyat dengan nilai ekonomi yang layak.
    * Tata Usaha Kayu (TUK) hutan rakyat harus didorong selalu kondusif terhadap iklim usaha kayu rakyat. Inisiatif-inisiatif insentif bagi pengelolaan hutan rakyat harus mulai diwacanakan dan dibangun.
    * Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat melalui program pemberdayaan menuju kelompok tani hutan rakyat yang mandiri.



    ACTION PEMERINTAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN


    Tiap-tiap DAS mempunyai karakter yang jelas dan unik meskipun dalam beberapa hal terdapat karakter yang kemungkinan serupa dalam beberapa aspek.  Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu untuk mengumpulkan data dari 16.782 DAS d Indonesia, maka Derap Serayu mencoba memberikan contoh beberapa aksi konkrit dari Pemkab. Banjarnegara yang sudah dilakukan dan sedang berjalan untuk memperkuat pengelolaan hutan dan sumber-sumber air (DAS) berbasis masyarakat. Berikut beberapa diantaranya:

    * Dalam rangka mendukung Program Pemerintah Pusat yaitu Penanaman Satu Milyar Pohon Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 menargetkan penanaman 4 (empat) juta pohon dan telah tercapai bahkan telah melampaui yaitu telah tertanam sebanyak 4.500.000 pohon. Hal ini berkat partisipasi semua pihak baik dari Dinas/Instansi, BUMN/BUMD/BUMS, Organisasi Masyarakat (Ormas), Gerakan Perempuan Tanam (PKK dan GOW). Disamping itu untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dibentuk Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS). Forum DAS dimaksudkan untuk mewakili kegiatan instansi pembina terkait. Forum DAS ini merupakan forum bermusyawarah/mufakat dalam rangka penyelamatan lingkungan di Wilayah DAS.



    * Untuk penyelamatan Dataran Tinggi Dieng mengacu INGUB No. 5 tahun 2009 tentang Penyelamatan Dataran Tinggi Dieng dengan memasukan kegiatan dari masing-masing SKPD tingkat provinsi dan kabupaten, di Kabupaten Banjarnegara telah dibentuk TKPKD (Tim Koordinasi Penyelamatan Kawasan Dieng) dalam rangka percepatan penyelamatan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.




    * Pemerintah daerah di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah telah bekerja bersama-sama untuk menghasilkan Rencana Umum (Grand Design) untuk merehabilitasi lahan Dataran Tinggi Dieng yang terdegradasi, yang meliputi daerah hulu Sub DAS Tulis Hulu, melalui skema membangun kapasitas kelembagaan.  Untuk mengembangkan Rencana Umum ini, telah dibentuk Tim Kerja, yaitu Tim Pemulihan Kawasan Dieng (TPKD), yang terdiri dari perwakilan-perwakilan multi pemangku kepentingan.  Dalam melakukan pekerjaannya, tim telah bekerja dengan LSM/NGOs, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya.  Pengembangan Rencana Umum ini didanai oleh beberapa donor, termasuk DFID adan JAVLEC (LSM/NGO lokal). Implementasi dari Rencana Umum ini direncanakan pembiayaannya sebagian besar oleh anggaran pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Nasional (Pusat).




    * Sejak tahun 2003, Dinas-dinas Kehutanan Kabupaten,  terutama di kabupaten Banjarnegara telah mendukung masyarakat setempat melalui pembangunan plot-plot percobaan (demonstration plots) untuk konservasi terpadu dengan menanam tanaman pertanian dikombinasikan dengan jenis-jenis pohon hutan seperti  puspa (Schima walichii) dengan cabe dan papaya (Carica papaya).  Pemerintah daerah di kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo telah memastikan sejumlah pendanaan (sebagian besar berasal dari APBN) dan hibah (luar negeri) untuk membantu masyarakat setempat untuk memperbaiki sistem teras (terasering).




    * Program Pemanfaatan Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara


    Pembangunan hutan kota seluas 5 hetar yang berlokasi di selatan Taman Rekreasi Seruling Mas Banjarnegara dengan jenis tanaman yaitu jati, mahoni, tanjung, glodogan pecut, sapu tangan, kenari, gaharu, matoa, namnam, nagasari, podokarpus, angsana, johar dan pringgodani.

    * Program Pembangunan dan Peningkatan Produktivitas Hutan

    Pengembangan hutan rakyat seluas 95 Ha lokasi di Desa beji dan Semangkung Kec. Pejawaran, pengembangan hutan rakyat di wilayah  Banjarnegara Bagian Selatan seluas 250 hektar.

    * Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

    1. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 40 unit yang berlokasi di 40 desa, 14 unit di desa-desa yang masuk dalam Kawasan Dataran Tinggi Dieng, 26 unit terdapat di desa-desa bagian tengah dan selatan Kabupaten Banjarnegara . Masing-masing unit KBR memproduksi bibit sebanyak minimal 50.000 bibit yang diperuntukan untuk menanami lahan-lahan kritis. Jenis tanaman adalah albasia, eucalyptus, saman, jabon, pete, durian, acasia.

    2. Rehabilitasi Kawasan Lindung seluas 360 hektar lokasi di Wilayah Dataran Tinggi Dieng.
    3. Pembangunan bangunan sipil teknis yang meliputi :

    1. Pembuatan sumur resapan sebanyak 31 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo 7 unit, Desa Karangtengah 7 unit, Desa Kepakisan 7 unit, Desa Gembol 7 unit dan Desa Semangkung 3 unit.

    2. Pembuatan Embung sebanyak 4 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo, Desa Karangtengah, Desa Kepakisan dan Desa Gembol.
    3. Pembuatan Dam Penahan sebanyak 3 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo, Karangtengah dan Kepakisan.  



    * Program Pengelolaan Sumberdaya Alam

    * Penanaman tanaman di sekitar mata air lewat kegiatan perlindungan mata air yang berlokasi di Desa Duren seluas 10 hektar.
    * Pembinaan terhadap kelompok tani penghijauan/kelompok pelestari sumber daya alam.



    Khusus Program Tahun 2012


    * Program Pemanfaatan Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara
    * Pemeliharaan hutan kota seluas 5 hetar yang berlokasi di selatan Taman Rekreasi Seruling Mas Banjarnegara
    * Program Pembangunan dan Peningkatan Produktivitas Hutan
    * Pengembangan hutan rakyat seluas 270 hektar yang berlokasi di Banjarnegara Bagian Selatan (Sub DAS Sapi) dan 100 hektar berlokasi  di wilayah Dataran Tinggi Dieng.
    * Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
    1. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 46 unit yang lokasinya 50 % di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan 50 % lokasi di Banjarnegara bagian selatan.
    2. Pembangunan bangunan sipil teknis yang meliputi :

    Pembuatan Sumur Resapan sebanyak 15 unit dan Gully Plug (pengaman jurang) sebanyak 15 unit yang semuanya di Wilayah Dataran Tinggi Dieng.

    Pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah pada posisi yang harus segera dilaksanakan oleh masyarakat terutama pada daerah yang berada di kawasan ekosistem DAS. Dalam hal ini khususnya adalah pada masyarakat di kawasan daerah aliran sungai. Sosialisasi pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, dapat menggunakan media cetak, media elektronik maupun jalur pendidikan serta penyuluhan. Hal ini salah satunya telah dilakukan oleh Pemkab. Banjarnegara dengan melakukan dialog interaktif antara Bupati dengan berbagai elemen masyarakat melalui media radio RRI Purwokerto bulan Mei tahun 2012 kemarin. Jalur pendidikan yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan menjadi bagian dari materi pada mata pelajaran tertentu dan adanya pembuatan contoh yang dapat dilihat oleh masyarakat. Masyarakat yang mengetahui dapat menginformasikan kepada tetangga, teman dan pihak lain. Sebagai salah satu contohnya adalah dengan pendeklarasian SMPN 2 Banjarnegara sebagai Sekolah Konservasi yang memasukkan materi Lingkungan Hidup sebagai salah satu bahan ajar bagi murid-muridnya dengan mendatangkan pemateri langsung dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. Mereka juga membuka lahan yang dikhususkan bagi murid-murid untuk menanam pohon atau tanaman hijau sebagai wujud nyata peduli lingkungan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat sekitar.


    Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Tanpa adanya peran serta aktif dari masyarakat tidaklah mungkin terwujud daerah aliran sungai yang baik. Untuk itulah sosialisasi lewat liputan khusus Derap Serayu ini dan beberapa contoh serta langkah-langkah yang telah digambarkan semoga dapat menjadi triger bagi pengelolaan ekosistem daerah aliran sungai yang baik oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. (**-yovi humas-**)

    Article Count:
    37
  • laporan khusus

    Memaknai Pancasila

    “Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi”

    Cuplikan pidato spontan Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diatas adalah cikal bakal penggunaan kata Pancasila, dalam sejarah bangsa ini. Pidato yang kemudian dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila” ini disampaikan dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPK : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Dalam kesempatan itu, pertama kalinya Soekarno memperkenalkan konsep dan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

    Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

    Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa (the founding father) yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

    Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Rumusan tersebut dikemukakan oleh Mohammad Yamin, Soekarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

    Rumusan Mohammad Yamin

    Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Beliau menyampaikan lima calon dasar negara yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat.

    Selain usulan lisan, Mohammad Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

    Rumusan Ir. Soekarno

    Usul Soekarno disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan yang maha esa. Rumusan Trisila adalah Socio-nationalisme, Socio-demokratie dan Ketuhanan. Sedangkan rumusan Ekasila adalah Gotong Royong.



    Rumusan Piagam Jakarta

    Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama.

    Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mohammad Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/ proklamasi/ declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".

    Hasil rumusan utuhnya adalah sebagai berikut : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun terdapat versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Rumusan BPUPKI

    Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

    Rumusan PPKI

    Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia, menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, menemui Soekarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Soekarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

    Pagi harinya, tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

    Maka rumusan yang disepakati adalah “…dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

    Rumusan Konstitusi RIS

    Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesi semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

    Rumusan kalimatnya adalah “…berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.” Atau rumusan dengan penomoran sebagai berikut :1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Perikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial.  

    Rumusan UUD Sementara

    Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950. Yang berbunyi : “…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”

    Rumusan UUD 1945

    Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.

    Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya : 1. Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan 2. Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

    Rumusan ini berbunyi  “… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

    Rumusan MPR Versi Berbeda

    Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial.

    Rumusan Versi Populer

    Rumusan terakhir adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.

    Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Aktualisasi Pengamalan Pancasila

    Dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis, yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila. Meski Pancasila baru ditetapkan sebagai dasar negara pada Agustus 1945, namun sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila disarikan dan digali dari nilai-nilai budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara dan bangsa wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan ternyata tidaklah mulus, karena sangat dipengaruhi oleh pimpinan yang menguasai negara, sehingga pengisian kemerdekaan dengan nilai-nilai Pancasila menampilkan bentuk dan diri tertentu.

    a. Masa Orde Lama.

    Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

    Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/ TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensiil tak dapat diwujudkan.

    Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

    Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplentasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat.

    b. Masa Orde Baru

    Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.

    Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.

    Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan, hak-hak demokrasi dikekang.

    c. Masa Orde Reformasi

    Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.

    Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara. Padahal seperti diketahui Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap, prinsip dan pandangan hidup) dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis atau suku bangsa, agama dan budaya yang bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika.

    Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik dibeberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua dan Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

    Orde Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki empat Presiden. Pergantian presiden sebelum waktunya karena berbagai masalah. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ditambah lagi arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian kerasnya, sehingga aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

    Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya NKRI mendapat tantangan yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar.

    Dalam bahasa intelijen, kita mengalami apa yang dikenal dengan ”subversi asing”, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah.



    Keistimewaan Pancasila

    Semenjak masa Reformasi, Pancasila seakan mengalami degradasi. Kepercayaan terhadap Pancasila di pertanyakan, apakah Pancasila mampu menjadi dasar negara atau Pancasila tidak relevan lagi dengan keadaan Indonesia saat ini. Sebenarnya krisis kepercayaan terhadap Pancasila diakibatkan oleh jatuhnya orde baru. Zaman orde baru, Pancasila adalah dewa, melebihi dasar negara itu sendiri. Dengan jatuhnya orde baru, maka merosot pulalah kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Pancasila dianggap sebagai alat untuk mengekang aspirasi kebebasan masyarakat. Padahal, penerapan nilai-nilai Pancasila di zaman orde baru terdapat banyak penyimpangan. Sehingga, kita tidak boleh menyamakan antara rezim orde baru dengan Pancasila.

    Memasuki masa reformasi, Pancasila nyaris tidak mempunyai bentuk sama sekali. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, diantaranya:

    1. Penafsiran yang berbeda terhadap Pancasila. Jika zaman orde lama dan orde baru, mereka memaksakan penafsirannya, sehingga Pancasila masih mempunyai bentuk, walaupun itu menyimpang. Masa reformasi, penafsiran terhadap Pancasila dalam satu bentuk itu tidak mungkin, karena masyarakat kita hanyut dalam penafsirannya sendiri dalam eforia kebebasan menyatakan pendapat;
    2. Rasa sakit hati terhadap orde baru. Ketidakpercayaan dan rasa muak masyarakat terhadap orde baru, berimbas juga terhadap Pancasila. Pancasila di anggap sebagai alat orde baru dan mengekang kehidupan masyarakat;
    3. Munculnya kekuatan-kekuatan ketiga dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan ini berusaha mengantikan Pancasila dengan nilai-nilai mereka. Sebenarnya, munculnya kekuatan ketiga ini merupakan pengaruh globalisasi. Flash back sejarah, kekuatan ketiga ini hampir sama dengan kekuatan sosialis komunis di pertengahan abad ke-20.



    Merevitalisasi Pancasila

    Hakikatnya, Pancasila hanyalah alat. Alat pemersatu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga bukanlah dewa seperti penafsiran orde baru, tetapi Pancasila hanyalah konsensus kenegaraan kita, yang mengikat berbagai agama, suku dan budaya. Dan agar dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.  

    Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi obyektif dan subyektif. Akualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.  

    Adapun aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

    Perlu Komitmen Bersama

    Drs. Hadi Supeno, M.Si, Wakil Bupati Banjarnegara, mengungkapkan pentingnya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Butuh komitmen kuat dari semua pihak, terutama para pejabat Negara untuk memposisikan Pancasila sebagai dasar Negara yang aplikatif. Jika tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara, Pancasila akan tetap dalam posisi sekarang,” ujar Hadi.

    Hadi mencontohkan, nilai ketuhanan dan spiritualitas yang terkandung dalam sila pertama harus ditonjolkan dan dijadikan landasan hidup. “Toleransi beragama harus memperoleh tempat,” imbuh Hadi. Lalu, lanjut Hadi, sektor-sektor ekonomi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak juga harus dikelola dengan bijaksana. “Coba tengok, sekarang dalam bidang penanaman modal, investor asing bahkan bisa mengeruk tanah dan segala kekayaannya dalam kurun waktu 90 tahun, bisa diperpanjang 60 tahun lalu 30 tahun? Apa lagi yang bias kita wariskan untuk anak cucu kita?” kata Hadi.

    Belum lagi tentang keberadaan koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia yang hanya dijadikan sebagai simbol. Hadi optimis, jika koperasi dikembangkan sesuai semangat dan nilai-nilai luhurnya, kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai. “Pemerintah harus mengambil porsi besar dalam hal ini. Misalnya dengan menekan berkembangnya ekonomi pasar atau konglomerasi, karena mematikan ekonomi kerakyatan yang telah terbangun. Menurut kami, koperasi malah lebih sesuai dengan nafas perekonomian rakyat kita dan inilah yang harus dibela,” kritik Hadi.  

    Masih tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila, Hadi juga menyayangkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengamalkan Pancasila. Contohnya, pengamalan sila keempat dan pemilihan kepala daerah secara langsung sangat kontradiktif. Amanat yang terkandung dalam sila keempat adalah nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. “Tapi kenyataannya, pemilihan dengan sistem voting yang dasarnya adalah menang kalah berarti mengabaikan musyawarah atau kesepakatan bersama yang tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kita sedang keblinger demokrasi ala barat, yang tidak memiliki akar budaya yang kuat seperti demokrasi yang diamanatkan para founding father kita. Ini yang harus kita perjuangkan bersama sekarang,” ujar Hadi.

    Demokrasi, menurut Hadi, hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat dan bangsa. Untuk itu selayaknya harus diformulasikan agar sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang bersangkutan. “Demokrasi ala Amerika yang sekarang kita pakai, tentu saja tidak sesuai untuk kita. Amerika itu negeri tanpa budaya. Mayoritas masyarakatnya adalah pendatang. Warga aslinya (suku Indian, red) malah diperangi dan dipinggirkan. Sedangkan Indonesia, sangat bertolak belakang dengan Amerika. Kita memiliki budaya-budaya adiluhung yang tak ternilai harganya. Jika kita bisa satukan dalam konsep kebhinekaan, betapa kayanya kita,” imbuh Hadi.

    Masyarakat Akhlakul Karimah

    Sebagai Wakil Bupati Banjarnegara, Hadi bersama Bupati Banjarnegara, H. Sutedjo Slamet Utomo, SH, M.Hum memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang sejahtera dan berakhlakul karimah. Untuk itu, beliau bersama Bupati Sutedjo sangat mengutamakan program-program kerja yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya 46% petani. Sektor industri kecil yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat juga diperbanyak dan diperluas cakupannya.  

    Hadi juga menyadari pentingnya mengembangkan industri pariwisata, “Industri pariwisata adalah industri yang sangat komplek dan efeknya sangat luas. Butuh formula tepat agar tetap menyumbangkan efek positif kepada masyarakat namun meminimalisir dampak negatif. Seperti maraknya miras, prostitusi dan judi yang tidak akan bisa ditolelir. Kami ingin mengembangkan pariwisata yang mengagungkan tradisi luhur bangsa, bukan yang merusak moral bangsa,” ujar Hadi.  

    Lembaga pendidikan juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam upaya revitalisasi Pancasila ini. “Sekolah harus berfungsi sebagai sarana sosialisasi Pancasila yang utama dan pertama dalam ranah formal. Sekolah harus memposisikan diri sebagai alat meneruskan tradisi sekaligus mampu menciptakan inovasi-inovasi. Selain sekolah, media massa dan pranata sosial juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan serupa,” kata Hadi.  

    Butuh Tauladan

    Sebagai pimpinan, ujar Hadi, para pejabat negara harus memberikan teladan atau contoh hidup sederhana kepada masyarakat. Jangan sampai hidup bermewah-mewah dan mencolok ditengah kondisi masyarakat yang mayoritas masih kekurangan, karena bisa menimbulkan rasa cemburu dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Hadi juga berjanji untuk selalu membuat kebijakan yang pro rakyat, dalam bidang ekonomi, pertanian maupun industri.  

    Menurut Hadi, Pancasila akan tetap hidup dan menjadi landasan dalam bermasyarakat serta bernegara jika Pancasila bisa memberikan solusi. “Pancasila harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Perut masyarakat kecil tidak akan kenyang hanya dengan ideologi, mereka butuh solusi nyata agar mereka dan keluarganya tidak kelaparan,” ujar Hadi.  

    “Sebagai bangsa yang besar, Indonesia dalam dunia yang tanpa batas dewasa ini, harus tetap memiliki pegangan kuat. Pancasila bisa dijadikan filter dan pijakan sekaligus. Nilai hedonisme, konsumerisme dan kapitalisme yang dibawa globalisasi secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat. Ini harus kita sikapi dengan bijak, salah satunya dengan menguatkan pijakan dan nilai-nilai luhur yang telah kita miliki,” pungkas Hadi.

    Singsingkan Lengan Baju

    Menanggapi komitmen pemerintah untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, Budi Sukarso, SH, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Banjarnegara berujar agar hal ini dilakukan sesegera mungkin. Menurut Budi, hal ini memang sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah. “Mungkin bisa dimulai dari sektor pendidikan. Jadikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua anak, namun harus dengan pengawasan serius dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya jadi ideologi kosong yang susah dicerna anak-anak, para pendidik harus paham ini dan memberikan suri tauladan yang baik dalam pengamalannya,” kata Budi.  

    Pemerintah pada awalnya juga harus bertindak sebagai enforcement agency sehingga semua pihak mematuhi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila, terutama dalam ranah yang menjadi wewenangnya. “Misalnya, hampir semua SKPD memiliki kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya ayo manfaatkan kesempatan ini untuk mensosialisasikan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai pudar ini. Sisipkan pesan-pesan tentang Pancasila dalam tiap kesempatan, minimal agar masyarakat akrab dengan Pancasila kembali dan pada saatnya nanti Pancasila bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Budi.  

    Budi optimis, nilai-nilai Pancasila tidak akan pernah lapuk meski diterpa hujan globalisasi. “Namun butuh usaha ekstra keras untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan nyata. Jika Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah bersepakat untuk merevitalisasi Pancasila, konsekuensinya adalah harus cancut taliwondo atau menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Jangan hanya jadi slogan kosong, tapi mari bersama-sama kita wujudkan masyarakat Pancasila yang sejahtera, adil dan akhlakul karimah,” pungkas Budi. [dhian]


    TMMD Sengkuyung Bangun Prasarana Warga

    TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap I tahun 2012 menfokuskan pada kegiatan fisik berupa pengaspalan jalan dengan panjang 900 meter dan lebar 2,5 meter. Untuk memperlancar jalur tansportasi antar desa atau kecamatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

    “Pembangunan jalan tersebut nantinya akan menghubungkan Desa Madukara ke Desa Gunungngiana di Kecamatan Madukara dan sebaliknya,” kata Kapten Infanteri Suharsana Pimpinan proyek TMMD sengkuyung tahap I tahun 2012 saat memberikan laporan pada acara pembukaan TMMD ke 8 di lapangan Desa Madukara kecamatan Madukara (23/5).

    Selain kegiatan pokok pada TMMD tersebut juga di laksanakan kegiatan tambahan berupa pembuatan talud dan drainase jalan, rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 15 unit dan pembuatan pos kamling sebanyak 1 unit.

    Kegiatan lainnya adalah kegiatan non fisik di bidang hankamtibmas, Bidang pendidikan, bidang pertanian, kesehatan, PKK dan bidang humas dan hiburan. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 21 hari mulai tanggal 23 mei hingga 12 Juni 2012.Sumber dana pembangunan berasal dari APBD Provinsi sebanyak Rp. 136 juta, APBD II sasaran fisik Rp. 50 juta, APBD II sasaran non fisik Rp.17,5 juta serta dana stimulan sebesar Rp. Rp. 35 juta.

    Dalam amanatnya Dandim 0704 Banjarnegara Letkol infantri Trenggono berharap program TMMD bisa memberikan kontribusi pada peningkatan dan perbaikan kehidupan sosial masyarakat.

    “Dengan di tetapkannya sasaran fisik maka pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat bisa terpenuhi sehingga diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian daerah,” kata Trenggono. Ia juga meminta sasaran fisik dan non fisik yang ditetapkan pada program TMMD bisa berjalan optimal sehingga dapat membantu tugas pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan.

    Terkait dengan program TMMD mendatang, pihaknya akan mengadakan survey terlebih dahulu untuk menentukan lokasi agar program TMMD tepat sasaran. Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo pada kesempatan tersebut juga berharap pembangunan jalan tersebut bisa memperlancar jalur perekonomian di desa tersebut yang selama ini cukup sibuk.

    “Program TMMD in sangat membantu pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Madukara terutama petani salak yang sangat membutuhkan akses jalan,” kata Bupati Sutedjo. (anhar)

    Article Count:
    91
  • wacana


    Article Count:
    25
  • olah raga


    Article Count:
    21
  • Infologi


    Article Count:
    41
  • Pendidikan

    SD 1 Kutabanjarnegara Raih Peringkat II UN

    Pelaksanaan Pelepasan Siswa-siswi SD Negeri 1 Kutabanjarnegara yang ditandai dengan Wisuda Siswa kelas VI berlangsung di gedung Korpri Banjarnegara Jum’at 22 Juni 2012 berjalan tertib dan meriah. Sejak pagi-pagi para siswi berduyun-duyun ke salon terdekat untuk merias diri. Ternyata, cara mereka berdandan tidak mau kalah menariknya dengan mahasiswi sungguhan.

    Prosesi wisuda benar-benar menarik dan baru pertama kali dilaksanakan di
    tingkat Sekolah Dasar, yakni Kepala Sekolah Sri Mastuti Jauharoh, S.Pd. MM. mengenakan pakaian Toga ala Rektor. Memasuki ruangan wisuda Kepala Sekolah dengan diiringi para guru disambut tepuk tangan oleh siswa kelas VI dan segenap wali murid.

    Wisuda ditandi dengan mengalihkan tali pita dari sebelah kiri ke kanan serta pengalungan medali SD Negeri 1 Krandegan yang berlogo Tut Wuri Handayani. Dalam kesempatan itu dimeriahkan pula dengan paduan suara oleh siswa-siswi kelas VI serta beberapa tarian Jawa dari siswa kelas IV dan kelas V.

    SD Negeri 1 Kutabanjarnegara kini selangkah lebih maju dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, ucap Kepala Sekolah Sri Mastuti Jauharoh, S.Pd. MM seusai mewiduda. Jika pada tahun pelajaran 2010/2011 perolehan nilai Ujian Nasional masih berada di urutan bawah di Kecamatan Banjarnegara, maka pada tahun pelajaran 2011/2012 naik menjadi urutan kedua setelah SD Negeri 1 Krandegan.

    Menurut Sri Mastuti, untuk tahun pelajaran 2011/2012 jumlah siswa kelas VI yang mengikuti Ujian Nasional adalah sebanyak 43 siswa dan lulus 100 persen dengan perolehan nilai rata-rata 27,90, adapaun siswa yang memperoleh nilai 10 untuk mata pelajaran Matematika adalah sebanyak tiga siswa.

    Kepala UPT. Dindikpora Kecamatan Banjarnegara Sutrisno, S.Pd. M.Pd. yang ikut menyaksikan jalannya wisuda dan pelepasan siswa SDN 1 Kutabanjarnegara mengatakan, prestasi yang diraih sekolah sebagai peringkat dua di tingkat Kecamatan Banjarnegara adalah sesuatu yang sangat membanggakan.

    Ini adalah wujud adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan dewan guru, wali murid serta komite sekolah yang sudah barangtentu harus di pelihara dengan baik dan secara terus menerus.

    Menurut Sutrisno, untuk mempertahankan prestasi itu hendaknya para guru untuk terus dan tetap bersemangat guna mencapai puncak yang lebih tinggi. Ditambahkan, meski bukan merupakan Sekolah Dasar Standar Nasional apalagi RSBI, namun demikian citarasa julukan sekolah seperti itu diharapkan bisa dirasakan di SD Negeri 1 Kutabanjarnegara.

    Kepada tiga siswa yang berhasil meraih nilai 10 untuk mata pelajaran Matematika, Kepala UPT. Dindikpora Kecamatan Banjarnegara Sutrisno menyampaikan ucapan selamat, sambil mengharapkan agar prestasi itu bisa berkelanjutan di tingkat SMP, ini penting dalam rangka menjaga almamater sekolah asal, katanya. Hadir pula dalam acara tersebut, Pengawas TK/SD UPT. Dindikpora Kecamatan Banjarnegara Sumaryo, S.Pd. M.Pd, Kepala Kelurahan Kutabanjarnegara, Pengurus Komite Sekolah dan segenap wali murid. (s.bag).

    Article Count:
    47
  • Kesehatan


    Article Count:
    27

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan