Fri03242017

Last updateThu, 23 Mar 2017 1pm

Back You are here: Home Berita Sosial Budaya Prona Tidak Gratis

Prona Tidak Gratis

BANJARNEGARA – Prona merupakan kependekan dari Proyek Operasi Nasional Agraria yang merupakan program legalisasi asset tanah yang dibiayai APBN. Di masa Pemerintahan Jokowi, program ini diselaraskan dengan progam Nawacita yang mengharuskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mepercepat legalisasi asset secara sistematis guna mendukung program strategis pembangunan. Pemerintah pusat menetapkan tahun 2025 semua bidang tanah di Indonesia harus sudah terdaftar.

Namun sayang di sisi lain dalam upaya pencapaian target tersebut, di lapangan muncul sejumlah persoalan hukum yang menyangkut kepastian pembiayaan dalam penyelenggaraan Prona. Bahkan akibat dari permasalahan pembiayaan ini akhirnya menyeret sejumlah Kades dan perangkatnya di sejumlah daerah berurusan dengan hukum. Hal ini seperti terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Brebes, Cilacap, serta sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Fenomena ini berpengaruh besar terhadap pelaksanaan Prona di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Terutama bagi Kades dan perangkat yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Prona di wilayah-wilayah. Apalagi di saat bersamaan tengah gencar-gencarnya dilakukan kampanye tentang Saber Pungli oleh Aparat Penegak Hukum.

“Banyak Kades dan perangkat desa di Jawa Tengah menyampaikan kegelisahannya untuk mau menerima Prona di wilayahnya. Mereka khawatir kalau keterlibatan di Prona pada akhirnya hanya akan membawa mereka berurusan dengan hukum. Kondisi ini dikhawatirkan akan menganggu jalannya penyelenggaraan Prona” kata Kepala BPN, Sumarma, SH., M. Hum., Rabu (15/03) di kantornya.

Fenomena kekhawatiran Kades dan perangkat ini, sambungnya, juga terjadi di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Beberapa kades awalnya menolak untuk mau menerima program Prona karena takut terkena resiko hukum. Namun setelah ada sosialisasi dari BPN dan pihak terkait serta adanya Surat Edaran dari Gubernur, masalah ini dapat terlewati. Meski begitu, untuk menguatkan penyelenggaraan Prona dipandang perlu untuk melakukan pertemuan guna menyamakan persepsi antara Camat, Kades, BPD, dengan Aparat hukum.

“Berbagai permasalahan ini yang mendorong BPN bekerja sama dengan Bagian Tapem menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Sertifikat Hak Atas Tanah melalui Prona dan Lintas Sektoral dengan peserta 17 Camat dan 43 Kades dan BPD yang menjadi tempat pelaksanaan Prona di tahun 2017, Selasa kemarin di Sasana Bhakti Praja, Komplek Perkantoran Setda. Terutama sekali persamaan persepsi tentang munculnya pembiayaan dalam Prona” katanya.

 

Prona Tidak Gratis

Meskipun Prona merupakan program nasional yang didanai oleh APBN, namun bukan berarti tidak ada biaya dalam mengurus sertifikat melalui Prona. Surat Kakanwil BPN Prov. Jateng No. 229/8-33.300/II/2017 tanggal 08 – 02 – 2017 menegaskan dalam pelaksanaan Prona ada komponen yang dibiayai oleh APBN dan ada komponen pembiayaan yang harus ditanggung oleh peserta.

Kegiatan dalam Prona yang dibiayai APBN, kata Sumarma, adalah Persiapan seperti sosialisasi, penetapan lokasi, dan seterusnya. Kemudian Penyuluhan, pengumpulan data Yuridis pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah, pengumuman, pengesahan, penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Pengakuan Hak, pembukaan Hak, Penertiban Sertifikat dan Penyerahan Sertifikat, Pengelolaan Dokumen, dan Pelaporan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban peserta, lanjutnya, adalah menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku, materai sesuai kebutuhan, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, pembuatan surat tanah bagi yang belum punya, kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak, fotocopy, dan lain-lain.

“Harap diperhatikan juga, bahwa geografi dan topografi Kabupaten Banjarnegara bergunung-gunung. Banyak wilayah sulit dijangkau sehingga mencapainya membutuhkan waktu. Karena itu, tidak semua wilayah mempunyai standar sama untuk pelaksanaan pengukuran. Sehingga penyelesaian pengukuran dan penetapan biaya untuk masing-masing desa dapat berbeda-beda” katanya.

Selain itu, lanjutnya, dalam setiap pengukuran petugas selalu disertai juga dengan pembantu ukur yang berasal dari desa yang jelas tidak menjadi tanggungan APBN. Termasuk peluang-peluang yang seharusnya dikerjakan oleh pemohon sertifikat namun hal tersebut justru diserahkan pada para penulis dokumen.

“Pekerjaan seperti ini juga termasuk hal-hal kecil yang turut diperhitungkan dalam menetapkan biaya ukur” katanya.

Jaksa Intel pada Kejaksaan Negeri, Abdul Sukur, mengatakan adanya biaya dalam Prona diperkenankan asalkan hal tersebut merupakan hasil musyawarah antara panitia penyelenggara dengan para peserta Prona. Selain itu, hasilnya tersebut juga harus di tuangkan dalam Peraturan Desa dan diumumkan dalam Berita Acara Desa.

“Yang tidak boleh adalah adanya biaya lain diluar ketentuan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Desa. Kalau terbukti ada biaya diluar ketentuan tersebut baru ada urusannya dengan hukum” katanya.

Sukur menambahkan sebaiknya pemegang keuangan Prona bukan Kades ataupun Perangkat. Hal ini untuk menghindari terjadinya fitnah dan untuk memupuk kepercayaan masyarakat.

“Maksudnya di sini adalah pemegang uang sebaiknya panitia di luar Kades dan perangkat. Namun data-data dan informasi tanah yang memang Kades dan perangkat yang dimiliki untuk diinformasikan kepada panitia seperti biasanya” katanya.

Kasat Intel Polres melalui Kanit Intel Sugeng, menambahkan pada prinsipnya adanya biaya tersebut dibolehkan sepanjang melalui musyawarah dan berdasar Peraturan Desa. Serta tidak ada uang yang dari peserta di luar aturan tersebut. Intinya, yang penting, panitia transparan.

“Berapa jumlah uang yang diperoleh. Untuk apa saja penggunannya. Semua itu dilaporkan secara terbuka. Kemudian jumlah yang terkumpul serta penggunaannya diumumkan pada masyarakat secara terbuka, sehingga semua peserta Prona maupun masyarakat tahu persis jumlah dan pengelolaan keuangannya” katanya.

Menanggapi masalah ini, Kades Danaraja, Kecamatan Purwanegara, Sutarko, SP., menyatakan kalau adanya biaya dalam Prona dianggap pungli, lebih baik dirinya mundur saja. Sebab adanya biaya ini mau tidak mau harus ada.

“Ada materai seharga Rp 6000;- yang harus disertakan dalam dokumen persyaratan yang harus diisi. Ada dokumen-dokumen yang harus diisi namun semua dipasrahkan kepada Desa. Ada petugas pendamping petugas ukur yang harus disediakan oleh desa. Itu semua menjadi tanggungan pemohon. Tentunya pembiayaan juga dari pemohon. Kalau ini disebut pungli, ya lebih baik mundur saja” katanya.

Mewakili Bupati Assisten Pemerintahan Drs. Siswanto, menyatakan bahwa keresahan berkait masalah pelaksanaan Prona ini dipahami betul oleh Gubernur Jawa Tengah. Hal ini mengingat Prona itu program nasional dan mengingat di tahun 2017 ini Jawa Tengah ditarget untuk mampu menyelesaikan pesertifikatan Tengah sebanyak 378.495 bidang tanah.

“Untuk Banjarnegara sendiri dipasang target 11.500 bidang terdaftar. Untuk Prona 11.200 bidang, dan lintas sektoral yang terdiri dari Usaha Kecil Mikro 200 bidang, serta nelayan budi daya 100 bidang. Lokasinya tersebar di 17 Kecamatan dan 43 desa” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 590/0002669 tertanggal 20 Februari 2017 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Jateng tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Prona di Jawa Tengah. Gubernur menyampaikan beberapa perintah kepada Bupati/Walikota yang intinya Prona yang merupakan program nasional untuk terus dilanjutkan di wilayah masing-masing. Gubernur juga menyampaikan di dalam penyelenggaraan Prona ada kewajiban pembiayaan yang dibebankan kepada pemohon. Karena itulah perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur masalah tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, kata Siswanto, Gubernur minta kepada Bupati/Walikota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa membuat Perdes yang mengatur pembiayaan Prona dan membantu menetakan standarisasi biaya yang dibebankan kepada pemohon sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah.

“Gubernur juga tegas menyampaikan, pembiayaan yang dikeluarkan masyarakat tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pada intinya, Gubernur menegaskan Prona jalan terus” katanya. (**--eko br)

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan

Link Penting

SIM ONLINE

PPDI

  • Profil
  • Peraturan
  • Pedoman & Standar Pelayanan
  • Formulir Permintaan
  • Info Serta Merta
  • Info Setiap Saat
  • Hak dan Tata Cara
  • Pengaduan
Info Penting
  • Penelitian / Praktek Kerja