Mon12102018

Last updateMon, 10 Dec 2018 8am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Berita Sosial Budaya Perbaikan Birokrasi Membutuhkan Kerja Keras

Perbaikan Birokrasi Membutuhkan Kerja Keras

Banjarnegara~Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi di Sasana Bhakti Praja, Setda Banjarnegara, Jumat (30/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan capaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta agar pimpinan perangkat daerah  dapat berkomitmen dalam mewujudkan perubahan dan mampu menjadi  role model di unit kerjanya masing-masing.

Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin menyampaikan bahwa para pimpinan perangkat daerah yang merupakan penggerak dan pembaharu birokrasi memegang peranan kunci dalam sebuah perubahan. Secara sederhana, implementasi reformasi birokrasi akan lebih akseleratif jika pimpinan perangkat daerah mampu menjalankan peran sebagai teladan atau figur yang mampu mengispirasi terjadinya sebuah perubahan.

Dikatakan, reformasi birokrasi sudah berjalan di Pemkab Banjarnegara dengan tercapainya beberapa layanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2017 adalah 59,70 atau kategori CC. “Hasil tersebut menggambarkan bahwa belum sepenuhnya terjadi perubahan tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkab Banjarnegara,” kata Wabup

Melihat kondisi yang demikian, dia berharap kepada seluruh unsur ASN di lingkungan Pemkab, agar lebih serius dalam upaya mendorong perbaikan birokrasi. Serta senantiasa bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kita perlu kerja keras untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik lagi,” tegasnya
Wabup berpesan kepada seluruh unsur pimpinan perangkat daerah untuk mencermati ketepatan sasaran program kerja tahunan dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi yaitu, manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengutan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Bagian Organisasi Setda Banjarnegara, Titi Pratiwi mengatakan bahwa rakor ini merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berkaitan dengan pelayanan publik berkualitas, Titi menyampaikan Pemkab telah menerima penghargaan dari Kemenpan RB untuk RSUD Banjarnegara atas hasil evaluasi penyelenggaraan publik dengan predikat A atau sangat memuaskan.
“Beberapa unit pelayanan publik seperti Dindukcapil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari hasil evaluasi juga baik, tetapi masih ada beberapa catatan. Oleh karena itu diharapkan untuk memperbaiki beberapa indikator pelayanan publik yang kemarin divaluasi,” teranganya.

Kepala Biro Organisasi Provinsi Jateng Dyah Lukisari mengatakan setiap pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengembangkan model pelaksanaan reformasi birokrasi serta dapat membuat inovasi yang dipandang dapat mempercepat terwujudnya pelaksanaan tersebut.

Beberapa hambatan kerap terjadi dalam pelaksanaan birokrasi di lingkungan pemerintah salah satunya adalah belum optimalnya integritas aparatur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu belum sepenuhnya diterapkan pelayanan yang  mudah, cepat dan terintegrasi berbasis IT di seluruh pelayanan publik.
“Maka dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance And Clean Government) diperlukan penguatan integritas dan pelayanan yang terintegrasi berbasis IT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” katanya. (amar)

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan