Wed11222017

Last updateTue, 21 Nov 2017 12pm

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online Gendu_Gendu Rasa Menunggu Ketaatan Pengusaha Karaoke

Menunggu Ketaatan Pengusaha Karaoke

Akhir bulan Maret lalu, tepatnya tanggal 31 Maret 2015 para pengusaha karaoke di Banjarnegara telah menandatangani surat pernyataan dihadapan Wakil Bupati dan Tim Pembina Karaoke usai mendapat pembinaan di ruang rapat Wakil Bupati Banjarnegara.  Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- tersebut berisi 5 ( lima ) point janji. Pertama dalam menjalankan usaha akan selalu mematuhi segala ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Banjarnegara maupun Peraturan Perundang – Undangan lain yang berlaku. Kedua dalam menjalankan usaha karaoke akan selalu mematuhi norma – norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, akan memperhatikan dan melaksanakan pembinaan kepada karyawan, baik di dalam lingkungan pekerjaan maupun di luar lingkungan pekerjaan. Keempat, akan selalu berusaha untuk menaati ketentuan – ketentuan dalam semua izin usaha yang dimiliki. Dan yang Kelima, bersedia diberi sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila melanggar.  Kita tentu menuntut ketaatan janji dari pengusaha karaoke yang dibuat dengan sadar dan tanpa peksaan dari pihak manapun. Bahkan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno dengan tegas meminta agar pengusaha karaoke benar – benar taat terhadap peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Banjarnegara.  Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan tujuanya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pengusaha karaoke dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke.  Ruang lingkup peraturan Bupati itu adalah pengaturan penyelenggaraan usaha Karaoke meliputi : bentuk usaha, perizinan usaha, hak dan kewajiban, larangan, pengawasan dan pengendalian serta sanksi administrasi. 

Setiap penyelenggaraan usaha karaoke wajib memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) di bidang usaha karaoke. Padahal TDUP diberikan setelah pemohon memperoleh persetujuan prinsip penyelenggaraan /perluasan usaha karaoke, izin lokasi, izin gangguan (HO) dan Izin mendirikan Bangunan (IMB). Pertanyaanya apakah pengusaha karaoke di Banjarnegara sudah memiliki itu semua? Dan TDUP wajib didaftarkan ulang kepada Bupati setiap satu tahun sekali. Apakah pengusaha karaoke secara tertib mendaftar ulang setiap tahun ? Padahal TDUP dapat dicabut bila pengusaha tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan ulang izin usahanya.  Pengusaha Karaoke memiliki hak menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usaha karaokenya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati itu. Pengusaha juga dapat mengambil tindakan terhadap pengunjung karaoke dalam rangka menjalankan kewajibanya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.  Sebaliknya pengusaha karaoke wajib mematuhi jam oprasional yaitu Senin – Jum’at pukul 10.00–24.00. Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional pukul 10.00–01.00. Khusus hari jum’at pukul 11.00–13.00 istirahat, setelahnya dapat dibuka kembali. Apakah pengusaha karaoke sudah mematuhi jam kerja dimaksud? 

Larangan Pengusaha karaoke dilarang menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras, narkotika, psikotropika dan atau zat adiktif lainya (NAPZA) juga dilarang menggunakan tempat usahanya untuk prostitusi, perjudian dan atau kegiatan – kegiatan lainya yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum. Selain itu juga dilarang menyelenggarakan tempat usahanya bagi anak sekolah. 

Apakah semua larangan tersebut telah dipatuhi atau sebaliknya? hanya para pengelola karaoke yang tahu. Larangan tersebut jangan dianggap enteng karna bila terbukti melanggar, Bupati sesuai dengan kewenanganya berhak memberikan sangsi administratip mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara hingga pencabutan izin usaha. 

Kita tentu tidak ingin ada usaha yang ditutup. Apalagi itu bagian dari urusan perut. Tetapi kita juga tidak ingin resah dan gelisah bila selalu disuguhi pemandangan tampilan  PL           ( Pemandu Lagu ) yang seronok, tidak beretika, menerjang budaya. Semua itu bisa tercipta dengan baik, bila ada niat baik dari insan karaoke itu sendiri. Sekali lagi tergantung dari niat baik. Ulangi…. n i a t   b a i k…. Semoga. Penulis adalah Kabid Pemasaran dan Usaha  Dinbudpar Banjarnegara.  

Oleh : Giri Praptono 

 

 

 

 

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan