Sun07152018

Last updateFri, 13 Jul 2018 9am

Back You are here: Home ILPPD Isi Ringkasan ILPPD (Urusan Pilihan) H. Bidang Ketransmigrasian
Tuesday, 11 July 2017 08:57

H. Bidang Ketransmigrasian

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Pada tahun 2016 telah ditempatkan transmigran sebanyak 15 KK di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 10 KK dan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 KK. Pemberangkatan transmigran  diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Buati Banjarnegara dengan Bupati Bulungan  dan Bupati Konawe Selatan . Transmigran tersebut bukan termasuk transmigran swakarsa dan mereka telah di tempatkan di UPT Sepungur Kabupaten Bulungan dan UPT Roda Kabpaten Konawe Selatan.

Target jumlah pengiriman transmigran hingga akhir RPJMD 2016 sebanyak 35 KK telah terlampaui.

 

Pada bagian akhir laporan ini kami akan sampaikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2016. Angka APBD ini bersifat sementara, dalam pengertian belum selesai diaudit BPK Perwakilan Jawa Tengah. 

APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 telah berbasis akrual. Prinsipnya anggaran dikelola secara: Transparansi, Akuntabilitas, Value for money, Penentuan prioritas yang sistematik dan rasional, Bottom up, dan Pendelegasian wewenang.

Dari sisi pendapatan, secara umum pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam menggali segenap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi sebagai kontributor bagi pendapatan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi serta sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, meningkatan fungsi dan kualitas unit-unit pengelola pendapatan, meningkatkan kualitas SDM pemungut, tertib administrasi keuangan, meningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan terutama komponen bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta meningkatan pendapatan yang berasal dari lain-lain penerimaan yang sah.

Postur APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2016, tampak bahwa realisasi Pendapatan sebesar Rp 1.836.015.079.137,-dan realisasi  Anggaran Belanja sebesar Rp 2.017.382.964.152,- Namun dengan adanya Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp. 394.324.394.618,- dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 6.147.239.714,-  dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 23.612.500.000,- maka tampak pada tabel dibawah ini, sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2016 adalah sebesar Rp. 195.491.204.317,- atau rasio SILPA terhadap total pendapatan adalah sebesar Rp 10,65%.

 

            Struktur APBD Kabupaten Banjarnegara tahun ini masih didominasi oleh komponen dana perimbangan dengan anggaran sebesar Rp.1.264.069.069.612 untuk menopang pemenuhan kebutuhan anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp.2.252.497.097.900  Angka sebesar 56,12% artinya, masih terjadi kesenjangan fiskal (fiskal gap) antara kapasitas keuangan daerah dan kebutuhan biaya pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengurangi  ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat yang masih cukup tinggi, terus dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan.

Kemudian, realisasi pajak daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.41.588.878.900 atau mengalami peningkatan sebesar 8,00%. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.26.557.123.984 atau mengalami peningkatan sebesar 5,29%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016 sebesar Rp.27.392.347.558 atau mengalami kenaikan sebesar 211,83%. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun  2016 sebesar Rp.221.048.387.512 atau mengalami peningkatan sebesar 22,42%.

Postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 disokong komponen Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai penyumbang paling tinggi sebesar 56,78%, diikuti oleh komponen pajak daerah sebesar 18,81%, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 12,39% dan komponen retribusi daerah sebesar 12,01%.

Sementara rincian realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut. Realisasi total belanja sebesar adalah  Rp 2.017.382.964.152 Realisasi Belanja Tidak langsung adalah Rp 1.197.162.112.203. Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp 820.220.851.949. Dengan demikian rasio realisasi Belanja Publik terhadap total realisasi belanja adalah sebesar 40,66%.

 

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  melalui berbagai program dan kegiatan yang telah diprioritaskan dalam dokumen RKPD tahun 2016 serta pelaksanaan berbagai tugas pembantuan dari Pemerintah sebagaimana diuraikan secara lengkap dan rinci dalam Buku II LKPJ. Program dan kegiatan diatas kami yakin telah cukup memberikan dorongan geliat ekonomi di daerah. Pembangunan yang kita laksanakan diharapkan berdampak positif pada aras politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Muara akhirnya adalah tercapainya derajat kesejahteraan masyarakat, kepuasan pelayanan publik dan daya saing daerah, sebagaimana cita-cita otonomi daerah.

Kita bersyukur pula sepanjang tahun 2016 kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam banyak bidang telah dapat meraih prestasi baik tingkat Nasional maupun tingkat Regional Jawa Tengah. Berbagai prestasi dan capaian diatas tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh Aparat dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Untuk itulah pada kesempatan yang sangat baik ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Aparat, Pihak swasta serta segenap lapisan masyarakat Kabupaten Banjarnegara atas dukungan partisipasi dan kerja kerasnya.

Namun saya menghimbau mari kita tetap bekerja keras karena tantangan pembangunan dan peluang persaingan kedepan makin ketat baik ditingkat kabupaten, regional, nasional maupun global. Tugas-tugas makin ketat diawasi dan dibatasi perundang-undangan sehingga kita harus mampu menjabarkan secara cermat, melaksanakan dengan taktis dan didasari rasa pengabdian yang bersungguh-sungguh, demi mewujudkan Banjarnegara yang Mandiri, Berdaya Saing, Menuju Masyarakat  Sejahtera yang berakhlak mulia.

 

 

Read 926 times
admin2

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan