Mon12102018

Last updateMon, 10 Dec 2018 8am

Back You are here: Home ILPPD Isi Ringkasan ILPPD (Urusan Wajib) T. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian
Tuesday, 11 July 2017 10:46

T. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

Written by 
Rate this item
(3 votes)

                Gambaran keberhasilan pembangunan bidang pemerintahan selama tahun 2016 dapat saya sampaikan sebagai berikut :

                 Untuk Pembangunan Bidang Pemerintahan sasarannya diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Langkah-langkah yang diambil diantaranya melalui pengembangan sikap aparatur yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat, terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah, terciptanya clean government dan good governance dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

                 Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 17 seri D nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 109), telah diadakan pembenahan SOTK Lembaga Perangkat Daerah untuk manajemen pengelolaan kepegawaian berbentuk Badan yaitu Badan Kepegawaian Daerah yang struktur organisasinya terdiri dari  Sekretariat, tiga Bidang, tiga Sub Bagian dan enam Sub Bidang.

                 Pengelolaan administrasi kepegawaian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 170 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.

                 Dalam upaya peningkatan etos kerja di jajaran aparatur, dilakukan penilaian Kerja Pegawai yang kita kenal dengan  SKP  ( Sasaran kerja Pegawai yang  dituangkan dalam PPKP ( Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ), selanjutnya membuat penyusunan laporan kegiatan SKPD, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan keuangan dan optimalisasi fungsi pengawasan internal.

                 Untuk peningkatan kinerja di jajaran aparatur dan upaya pengembangan potensi sumber daya manusia serta pembinaan karir aparatur berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui peningkatan manajemen kepemimpinan bagi pejabat struktural dengan mengirimkan PNS pejabat eselon II untuk mengikuti Diklatpim II sebanyak 3 orang, Pejabat Eselon III untuk mengikuti Diklatpim III sebanyak 20 orang, Pejabat Eselon IV untuk mengikuti Diklatpim IV sebanyak 1 orang dan penyelenggaraan Diklatpim IV sebanyak 40 orang yang dilaksanakan dalam 1 angkatan. Sedangkan untuk meningkatkan ketrampilan bagi PNS di bidang teknis/fungsional telah dididik 144 orang dalam Diklat Teknis Tugas dan Fungsi serta Diklat-Diklat lain yang mendukung kelancaran tugas sesuai kebutuhan SKPD telah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur diberi kesempatan kepada pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk itu telah dikirim 7 orang untuk tugas belajar yang terdiri D.IV /S1= 3, S.2=4, dan telah diterbitkan surat ijin belajar sebanyak 112 orang yang mengikuti pendidikan S2=2, DIV/S1=107, DIII=3

Bagi pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kompetensi dan mendukung tupoksinya diberikan ijin penggunaan gelar. Penggunaan gelar yang sudah diproses dan disetujui untuk jenjang pendidikan sebanyak 22 orang S1= 56, S2=30.Bagi PNS yang memenuhi syarat juga dikirim untuk mengikuti ujian dinas jumlahnya ada 64 orang (Ujian Dinas Tk.I=58 Lulus 45 Tidak Lulus 13,  Tk.II=6 Lulus 6)  dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)  jumlahnya 63 orang (UKPPI Tk. I=23 Lulus 11 Tidak Lulus 12, UKPPI Tk.II=5 Lulus 5, UKPPI Tk.III=35 Lulus 29 Tidak lulus=6)

Pada dasarnya mutasi bagi PNS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tour of duty tour of area, mutasi PNS bisa bersifat promosi bagi PNS yang berprestasi, untuk penyegaran atau dimungkinkan untuk pembinaan bagi PNS yang bermasalah dengan harapan di tempat yang baru kinerjanya dapat lebih baik.

Dalam proses mutasi ini Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin menempatkan PNS pada tugas/pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Ukuran kompetensi ini tidak dilihat hanya dari pendidikan formalnya melainkan juga mempertimbangkan kemampuan yang lain, antara lain  pengalaman kerja, Diklat yang pernah diikuti, kemampuan berkomunikasi, kemampuan teknis yang spesifik dan pertimbangan lainnya dalam upaya menuju ke profesionalitas PNS.

Bagi PNS yang telah memenuhi syarat juga diberi penghargaan Kenaikan Pangkat, untuk periode April 2016 sebanyak 580 orang dan periode Oktober 2016 sebanyak 348 orang, dalam tahun yang sama juga diberikan penghargaan terhadap PNS yang berprestasi sebanyak 134.

Selama tahun 2016 telah dilaksanakan mutasi Jabatan Fungsional Umum sebanyak 449 orang, mutasi Jabatan Fungsional Khusus sebanyak 687 orang, mutasi Jabatan Struktural 137 orang dan mutasi PTT sebanyak 5 orang,sehingga total 1.278 orang.

Untuk mengetahui kompetensi masing-masing PNS sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier dan melatih para calon pejabat untuk mengukur potensi dan kompetensi yang dibutuhkan di tingkat midle manajemen telah diadakan test kompetensi bagi 603 orang.

                 Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS yang memasuki masa pensiun di Kabupaten Banjarnegara telah dilakukan kerjasama dengan PT. Taspen Persero Cabang Purwokerto dan memfasilitasi calon penerima Tabungan hari Tua, uang pensiun dan penerbitan KARIP. Jumlah pensiun PNS tahun 2016 ada 369 orang terdiri dari Batas Usia Pensiun (BUP) 322 orang, pensiun dipercepat 21 orang, pensiun keuzuran 3orang, pensiun janda/duda 23 orang.

                 Dalam upaya peningkatan pembangunan di bidang sumber daya aparatur antara lain dalam peningkatan kedisiplinan PNS dilaksanakan pembinaan keliling melalui apel pagi bersama/terpadu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang diikuti oleh unsur atasan dan staf dari SKPD terkait.

Dari sisi administrasi pemerintahan, kita mempertahankan peringkat audit BPK tahun 2014, 2015 dan 2016 tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2013, 2014 dan 2015.  peringkat di Jawa Tengah untuk LPPD diperingkat 17  dan perencanaan pembangunan diperingkat 2.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan elektronik government (e-gov) Pemerintah Daerah telah membangun 12 sistem informasi (SIM) Tahun 2014 = 12 SIM).  Yakni Siak untuk kemudahan eKTP, Simpeg untuk kepegawaian, Simdakeu untuk keuangan, SimRS (rumah sakit), Simbang (barang daerah), Simpatu (pelayanan terpadu KP2T), SIG Kemiskinan, Simdalbang (pengendalian pembangunan) dan Simpus (integrasi Puskesmas), LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) dan SMS Center.

Pelayanan admnistrasi persuratan antar SKPD yang berbasis elektronik melalui TNDE (tata naskah dinas elektronik) terus dikembangkan. Kalau pada tahun 2014 baru dilingkup Setda, Setwan, Dinas, Lemtekda, Kecamatan dan kelurahan serta BUMD, maka sejak 2015 pemanfaatannya meluas hingga UPTD Dindikpora dan UPTD Puskesmas serta SLTP Negeri se Kabupaten  Banjarnegara dan sampai  akhir tahun 2016 telah memperluas jangkauan penerapan TNDE ke Badan Pusat Statistik dan UPTD BKBPP serta unit kerja lainnya PMI, BAZDA, KONI, KORPRI, DHARMAWANITA, PKK, UPT Dinkes- Gudang Farmasi dan Labkesda , sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara telah menerapkan sistem presensi secara elektronik dan online.

Otonomi daerah memerlukan DPRD yang aspiratif dan kuat, terutama dalam mengemban tugas pokok penyusunan peraturan daerah, penetapan anggaran dan  pengawasan pembangunan. DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 telah berhasil membahas dan menetapkan regulasi 25 Peraturan Daerah dan 5 pera diantaranya adalah inisiatif DPRD. Selain itu, DPRD aktif melakukan hearing dengan pejabat dan tokoh masyarakat untuk mengklarifikasi isu dan menjaring aspirasi dimasyarakat, kunjungan  kerja dalam dan luar daerah, pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif, dan pembuatan himpunan produk-produk DPRD.

 

Produktivitas regulasi dipengaruhi oleh adanya instruksi produk hukum diatasnya, dinamika kearifan lokal, dan kebutuhan faktual. Kemudian agar produk hukum dan kebijakan Pemerintah diketahui masyarakat dan ditaati, dilakukan penerbitan melalui media online di www.banjanegarakab.go.id, penerbitan majalah Derap Serayu, dan siaran radio Swara Banjarnegara serta sosialisasi perundang-undangan kepada khalayak.

Read 1431 times
admin2

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan