Fri12142018

Last updateFri, 14 Dec 2018 10am

Back You are here: Home ILPPD TAHUN 2016
Tahun 2016

Tahun 2016 (37)

Children categories

Kata Pengantar

Kata Pengantar (0)

 

 

 

RINGKASAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(I-LPPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2016 

 

KATA PENGANTAR

 

Atas berkat Rahmat Allah Subahanahu Wa Ta’ala, penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan demikian, kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan amanah Kepala Daerah dapat kami laksanakan dengan baik.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, ini diublikasi bersamaan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah merupakan bukti akuntabilitas dan keseriusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan secara terukur dan berkesinambungan. Semoga ILPPD ini menjadi ukuran capaian kegiatan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2016, dan berguna bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dengan demikian, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka di waktu mendatang hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menjadi rujukan dan kritik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip Tata  Kelola Pemerintahan Yang Baik..

Akhirnya, kami mohon kiranya Masyarakat Banjarnegara mau memberikan saran dan masukan agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara,      Maret 2017

Pj. BUPATI   BANJARNEGARA

 

 

 

PRIJO ANGGORO, B.R., SH, M.Si

View items...
Tuesday, 11 July 2017 11:17

Penutup

Written by

BAB IV

 

P E N U T U P

 

 

 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah diuraikan di Bab III pencapaian 6 Misi dilaksanakan melalui 40 (empat puluh) sasaran dan 73 (tujuh puluh tiga) Indikator Kinerja. Dari 40 sasaran yang diukur pencapaiannya menunjukan 37 (tiga puluh tujuh) sasaran telah tercapai dan 3 (tiga) sasaran belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

 

Adapun pencapaian beberapa hal yang menjadi isu strategis di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

 

1.        Pada akhir periode jangka menengah Tahun 2011-2016 masalah kualifikasi guru berpendidikan S1 dan D IV sudah berhasil diatasi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kualifikasi Guru SD telah tercapai sebesar 120,74%, Guru SMA tercapai sebesar 100,24% dan SMK sebesar 100,51% melampaui target yang telah dietapkan. Sedangkan Guru SMP tercapai sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

 

2.        Angka rata-rata Ujian Nasional sebagai salah satu indikator yang mengukur mutu dan kualitas pendidikan masih menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian pada periode jangka menengah selanjunya, karena berdasarkan capaian pada akhir RPJMD 2011-2016 belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun capaian angka rata-rata UN untuk jenjang pendidikan SD sebesar 99,09 %, masih perlu diupayakan untuk dapat mencapai 100%. Sedangkan angka rata-rata UN SMP tercapai 72,48%, SMA tercapai 66,61% dan SMK tercaai 75,34%. Perlu upaya keras untuk dapat menaikan angka rata-rata UN sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.

 

3.        Kondisi infrastruktur pendidikan pada akhir jangka menengah Tahun 2016 sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan semua daerah terpencil di Kabupaten Banjarnegara sudah dapat terjangkau oleh sarana pendidikan baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

 

4.        Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak menunjukan perkembangan positif, apabila dilihat dari pencapaian APK dan APM. Capaian Kinerja APK pada Tahun 2016 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian APM berkisar pada angka 68,98%-84,98%. Perlu upaya keras dari pemerintah untuk dapat meningkatkan capaian APM pada periode jangka menengah selanjutnya.

 

5.        Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan rujukan sudah tidak lagi menjadi permasalahan, target Tahun 2016 telah tercapai 100%.

 

6.        Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 66,7%. Perlu mendapatkan perhatian pada periode jangka menengah selanjutnya, karena keberadaan dokter sesuai dengan kebutuhan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

 

7.        Angka kematian ibu dan bayi masih menjadi masalah yang harus terus diupayakan penurunannya. Pada akhir RPJMD Tahun 2016, angka kematian bayi baru tercapai sebesar 79,04%, sedangkan angka kematian ibu tercapai 79,02%.

 

8.        Angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 sebesar 18,37%. Perlu upaya yang terintegrasi untuk dapat mengentaskan masyarakat Banjarnegara dari kemiskinan. Demikian juga dengan angka pengangguran terbuka yang masih ada pada angka 5,05% dan Angka PMKS sejumlah 92.557.

 

9.        Letak geografis Kabupaen Banjarnegara yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan dan kondisi Kabupaten Banjarnegara yang rawan longsor menjadikan kendala dalam pengurangan luasan lahan kritis.

 

10.    Produktivitas padi untuk bahan pangan utama lokal seperti jagung dan kedelai belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016. Produktivitas padi tercapai 83,8%, komoditas jagung tercapai 85,9% dan produktivitas kedelai tercapai 97%.

 

11.    Kesejahteraan Petani yang diukur melalui Nilai Tukar Petani belum mencapai target yang telah ditetapkan, pada Tahun 2016 baru tercapai sebesar 72,6%. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, kesejahteraan petani merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat Banjarnegara, sehingga perlu untuk tetap ditingkatkan pencapaiannya dimasa yang akan datang.

 

12.    Nilai investasi berskala nasional belum mencapai target yang telah ditetapkan, pada Tahun 2016 sasaran kinerja ini tercapai 72,45%.

 

13.    Saluran irigasi sebagai salah satu sarana pendukung pertanian di Kabupaten Banjarnegara sudah tidak menjadi permasalahan, pada tahun 2016 telah tercapai 104%. Sedangkan infrastruktur jalan dalam kondisi baik baru tercapai 89,83%

 

14.    Kemampuan keuangan daerah telah menunjukan hasil yang optimal pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2016. Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2016 telah tercapai 177,84%, hal itu menunjukan peningkatan derajat fiskal daerah.

 

A.   FAKTOR YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA

 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 antara lain :

 

1.        Meningkatnya kualifikasi guru didukung oleh adanya regulasi yang mengharuskan tenaga pendidik memiliki kualifikasi pendidikan S1 serta didukung oleh

 

pengalokasian anggaran bantuan study lanjut ke S1 sebagai stimulan bagi guru dalam menempuh study;

 

2.        Tersedianya akses infrastruktur pendidikan termasuk ke daerah terpencil sudah didukung oleh pembangunan unit sekolah baru dengan persebaran ke seluruh wilayah di Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak mengalami masalah untuk mengakses pusat pendidikan;

 

3.        Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) didukung oleh komitmen pemerintah melalui pendidikan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan program kesetaraan pada jenjang Pendidikan Menengah Universal (PMU) melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

 

4.        Kepesertaan masyarakat pada program jaminan pemeliharaan kesehatan dan adanya layanan aduan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan mendukung terwujudnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

 

5.        Saluran irigasi dalam kondisi baik didukung oleh partisipasi masyarakat yang secara aktif turut berperan dalam menjaga dan merawat irigasi;

 

6.        Pengalihan PBB PP ke Daerah dan kerjasama yang intensif antara berbagai pihak terkait mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah.

 

 

B.       PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

 

Adapun permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama Tahun 2016 antara lain :

 

1.        Soal pada Ujian Nasional yang semakin kompleks dan rumit, kebijakan nilai Ujian Nasional yang tidak digunakan sebagai standar kelulusan dan perubahan kurikulum dan metode pembelajaran menjadikan masalah dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang dilihat dari rata-rata UN;

 

2.        Masih rendahnya APM disebabkan karena banyak orang tua terlalu dini dalam menyekolahkan anak, selain itu ada kecenderungan orangtua menyekolahkan anak di sekolah unggulan dan tidak terdapat di wilayah Kabupaten Banjarnegara;

 

3.        Pemenuhan kebutuhan dokter terkendala adanya dokter mutasi ke luar Kabupaten, belum adanya perekrutan dokter dalam jangka waktu yang lama, Kabupaten Banjarnegara dalam kondisi tidak diminati oleh Dokter dari luar wilayah;

 

4.        Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi antara lain disebabkan karena kerterlambatan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, peyakit yang diderita oleh ibu pada masa kehamilan, perkawinan usia muda dan infrstruktur jalan yang pada kondisi kurang baik sehingga menghambat proses rujukan.

 

5.        Tingginya angka pengangguran terbuka, minimnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah maupun sering terjadinya bencana menjadi kendala dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

 

6.        Kabupaten Banjarnegara merupkakan wilayah rawan bencana sehingga luasan lahan kritis dapat berubah sewaktu-waktu ketika terjadi bencana;

 

7.        Pencapaian target poduksi padi tidak tercapai disebabkan karena beralihnya komoditas yang ditanam oleh petani terutama petani di lahan kering ke komoditas hortikultura sayuran karena harga yang lebih menjanjikan. Tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan harga jual, beraihnya fungsi lahan dan curah hujan yang tinggi berdampak pada hasil panen.

 

8.        Tingginya biaya produksi dan kebijakan pemerintah terhadap harga maupun impor hasil produksi pertanian menjadikan faktor yang sangat berpengaruh terhadap Nilai Tukar Petani. Selain itu harga komoditas lain diluar komoditas pertanian relatif tinggi.

 

9.        Kawasan industri yang disediakan kurang diminati investor dikarenakan sumber daya tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan investor dan fasilitas penunjang masih kurang sehingga menurunkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjarnegara;

 

10.     Panjang jalan dalam kondisi baik belum tercapai karena ada penambahan ruas jalan Kabupaten dari 888.411 Km menjadi 922.861 Km (bertambah 34.450 Km), selain itu banyaknya pengguna jalan raya yang membawa muatan melebihi tonase menjadikan nilai ekonomis jalan menjadi pendek;

 

 

C.      STRATEGI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN

 

1.        Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Peningkatan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan strategi yang terus dilakukan sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

 

2.        Kesehatan sebagai unsur yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas penanganan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang merata. Strategi yang akan dilakukan anatara lain :

 

a.         Menekan angka kematian ibu dan bayi;

 

b.         Memperluas akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.

 

3.        Untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara akan diupayakan dengan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun perbaikan infstruktur jalan sehingga memudahkan akses masyarakat di wilayah terpencil untuk menuju tempat pendidikan dan kesehatan.

 

4.        Optimalisasi konservasi dan pengalihan komoditas pertanian dan perkebunan dari tanaman konsumsi ke tanaman keras perlu digiatkan lagi untuk dapat mengurangi lahan kritis yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

 

5.        Pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat didukung dengan kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang sangat potensial, menjadikan pertanian tetap akan menjadi prioritas penanganan. Strategi yang akan dilaksanakan antara lain :

 

a.         Lebih selektif dalam hal alih fungsi lahan pertanian;

 

b.         Lebih mengoptimalkan penanganan lahan kritis;

 

c.         Lebih  mengoptimalkan upaya peningkatan kesejahteraan petani.

 

6.        Untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara perlu digiatkan kegiatan promosi yang menyajikan potensi unggulan di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu perbaikan infrastruktur jalan dan pembukaan akses dengan kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Banjarnegara akan menjadi daya tarik tersendiri untuk para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Banjarnegara;

 

7.        Masalah infrastruktur jalan masih manjadi prioritas tersendiri bagi Kabupaten Banjarnegara. Fokus penanganan adalah pada jalan Kabupaten, untuk dapat mewujudkan terpenuhinya seluruh jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Untuk jalan Desa sudah terfasilitasi dengan adanya kebijakan dana Desa yang semakin besar.

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

 

Namun disadari pula bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu diharapkan saran, kritik dan masukan demi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang.

 

 

Banjarnegara,            Maret  2017

 

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

 

 

 

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO, SH., M.Si

Tuesday, 11 July 2017 10:55

Z. Perpustakaan

Written by

Dalam pemikiran banyak orang, perpustakaan tentunya sebuah ruang yang didalamnya ada banyak buku, orang datang disambut petugas, dilayani dan pengunjung tersebut akan mencari buku, membacaatau kemudian meminjam dan membawanya pulang.

 Untuk itu, perpustakaan perlu fasilitas literer yang memadai, petugas yang ramah dan interaktif dengan pengunjung, ruangan dan kondisi tempat baca yang nyaman, serta koleksi buku yang lengkap dan edisi terbaru. Selain itu, perpustakaan akan berkembang apabila mampu menciptakan kegiatan literasi yang bermuara pada pencerdasan masyarakat, kemitraan dengan pihak lain, dan memperluas akses layanan yang makin mendekati konsumen.

Pada tahun 2016, melalaui APBD sebesar Rp 427.695.660,Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan pelatihan terhadap 50 petugas pengelola perpustakaan sekolah. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan pustaka di Perpustakaan Daerah telah ditambahkan sesuai kebutuhan layanan pengguna sejumlah 3.606 eksemplar atau 1.039 judul buku baru. Juga, pengadaan berbagai fasilitas perpustakaan, seperti peralatan audio visual, rak buku, rak display, dan locker bagi pengunjung, agar Perpustakaan Daerah semakin nyaman. Lalu lomba resensi, bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba bercerita untuk Guru TK/PAUD dan Pameran dan Bursa Buku untuk mengundang lebih banyak pengunjung ke perpustakaan.

Upaya-upaya tersebut, sesuai data kinerja Perpustakaan,  telah cukup mampu menyedot pengunjung perpustakaan dengan jumlah 40.760  orang, pemimjam buku sebanyak 13.848 orang, buku yang dipinjam sebanyak 23.026 eksemplar, anggota baru sejumlah 1.868 orang. Sementara layanan gelar buku dihadiri 6.884 pengunjung perpustakaan keliling telah melayani sebanyak 7.720 pembaca, layanan perpustakaan rumah tahanan sebanyak 1.000 orang serta pengguna layanan pemutaran film pendidikan dan story telling : 1.602 anak.

 

Dengan demikian, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2016 sudah mencapai 48.228 eksemplar dan 23.478   judul atau 48,68% dari total jumlah buku. Angka capaian indikator kinerja Bidang Perpustakaan tersebut melebihi angka target RKPD 2016 sebesar  37,78%.

Tuesday, 11 July 2017 10:54

Y. Kearsipan

Written by

Arsip memiliki peranan sebagai pusat informasi yang berisi data-data penting, pusat dokumentasi yang merekam proses kebijakan sebuah lembaga, maupun bukti administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan arsip di daerah perlu sistem administrasi, tata cara pemeliharaan, maupun pelayanan informasi kearsipan.

Pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan pelatihan 85 orang pengelola arsip, penanganan di 10 SKPD dan arsip yang tertangani sejumlah 9.800. Upaya bidang kearsipan tersebut telah mendorong makin banyak SKPD yang menerapkan arsip secara baku. Selain itu, bidang kearsipan melaksanakan penerbitan naskah/ buku Babad Desa Sirkandi, pengadaan Film Dokumenter/ Citra Daerah Kab. Banjarnegara pengadaan sarana kearsipan berupa 2 unit roll o pack/ file mobile system, 1 unit Komputer Server JRA Substantif Online, dan 1 unit Hydrothermo.

Tuesday, 11 July 2017 10:52

X. Statistik

Written by

Statistik berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, penyajian dan penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan berdasarkan data dan kegiatan analisis yang dilakukan. Data statistik sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaporan, sehingga data yang dikumpulkan harus dapat dipercaya dan tepat waktu.

Pembangunan Bidang Statistik tahun ini diarahkan untuk program Pengembangan data/Informasi dengan fokus kegiatan pada penyusunan profile daerah 2016, buku Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka (BDA) Tahun 2015, buku saku Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka Tahun 2015,  buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015, dokumen Pertumbuhan Ekonomi /Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015, dokumen Statistik Pemerataan Pendapatan Kabupaten Banjarnegara, Statistik Nilai Tukar Petani, Indek Kerja Konsumen dan Laju inflasi, monitoring kegiatan sektoral dan DAK, serta fasilitasi pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna berupa Obat nyamuk Herbal untuk lomba serupa tingkat provinsi.

Tuesday, 11 July 2017 10:50

W. Kebudayaan

Written by

Kebudayaan merupakan ciri kepribadian bangsa. Kita dapat memetik hal positif dari kebudayaan, terutama dalam membentuk kepribadian bangsa yang khas dan unik yang berasal dari nilai kearifan lokal, ketokohan pemimpin, budaya tradisi, cerita rakyat dan lain-lain. Dengan memiliki dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, maka manusia dan masyarakat Banjarnegara berarti memiliki kekhasan dan keunikan dalam membentuk kepribadiannya.

Pembangunan Bidang Kebudayaan di Banjarnegara difokuskan pada tiga program. Yakni, program pengembangan nilai budaya berupa pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, serta pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Kemudian program pengelolaan kekayaan budaya yang fokus pada kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya serta pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum. Selanjutnya program pengelolaan keragaman budaya yang fokus pada kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 22 Agustus dijadikan momen melestarikan dan mengaktualisasi adat budaya daerah Banjarnegara. Melalui acara kirab pejabat dan kekayaan gunungan hasil bumi dari Desa Banjarkulon hingga Pendopo Dipayudha, pentas kesenian tradisional, dan kewajiban mengenakan pakaian adat khas Banjarnegara berbahasa jawa tiap hari kamis merupakan upaya pembudayaan jati diri daerah.

Pemerintah Daerah pun melestarikan berbagai prosesi dan adat seperti Nyadran Gedhe di Susukan.  Merupakan even tradisi jiarah kubur menjelang romadhon. Kuduran budaya di Wanayasa merupakan event potensi lokal di Wanayasa. Baritan di Dieng merupakan acara budaya akhir bulan syawal berupa acara sedekah bumi. Tradisi cukur rambut gimbal pada Festival VI Budaya Dieng yang dikemas bersama pentas Jazz Diatas Awan, pentas seni tradisional, bakar jagung, pesta lampion, pameran produk unggulan, dan Festival Film Dieng. Berbagai aktivitas budaya dalam festival mengandung pesan moral gotong royong, harmoni dan konservasi. Festival Serayu tiap dua tahun pun memiliki konsern atas pengembangan budaya dan konservasi. Bentuk aktualisasi budaya pada generasi muda dilaksanakan melalui Apresiasi Pelajar Tingkat SD yang dilaksanakan 21 kali di Panggung terbuka TRMS serulingmas Banjarnegara.

Selanjutnya untuk mempromosikan potensi budaya dan wisata di Kabupaten Banjarnegara dilakukan promosi budaya melalui pentas seni dan budaya di Anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta, penyusunan kalender event wisata dan pemilihan Duta Wisata, serta penciptaan paket wisata unggulan.

Untuk melestarikan rasa patriotik, Pemerintah Daerah setiap tahun merawat secara baik beberapa situs bercorak nasionalisme. Antara lain, TMP Sureng Yuda, serta delapan monumen  perjuangan yang tersebar di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh, Desa Joho (Bawang), Desa Susukan (Susukan) dan Desa Penanggungan (Wanayasa),  Kompleks Kantor Bupati, Kompleks Kantor BKK Banjarnegara, Desa kalibening (Kalibening) masing-masing satu buah dan di Desa Susukan (Susukan) ada dua monumen.

Balai Budaya Banjarnegara yang megah pun sudah mulai akrab dengan berbagai ajang kesenian, seperti pentas wayang kulit, pagelaran kuda kepang, pemutaran film, pentas musik pelajar dan pameran lukisan.

 

Kinerja Bidang Kebudayaan pada tahun 2016 tampak pada penyelenggaraan festival yang mencapai 61 kali, sarana penyelenggaraan seni dan budaya makin bertambah di pendopo, alun-alun kota, panggung Serulingmas dan balai budaya. Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2016 adalah sebanyak 2 buah yaitu Rehab Makam Girilangan di Gumelem-Susukan dan Rehab Makan Sunan Giri Wasiat di BondolHarjo Punggelan.

Tuesday, 11 July 2017 10:49

V. Sosial

Written by

Lahirnya penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerah disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah dan tenaga kurang terampil. Pemerintah Daerah telah mengupayakan berbagai langkah penanganan PMKS, antara lain melalui: pemberdayaan PMKS, peningkatan kemandirian fakir miskin dan peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial.

Pembangunan Bidang Sosial dialokasikan dengan APBD sebesar Rp 3.948.901.000,-untuk membiayai program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan  Anak Terlantar; Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin telah dilaksanakan, antara lain : pembinaan dan pelatihan ketramilan peternakan dan pertanian serta bantuan stimulan modal usaha ekonomi produktif berupa bibit ternak kambing sebanyak 375 ekor kepada 375 KK miskin di Kecamatan Susukan, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Madukara, Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Purwareja Klampok ; dan bantuan modal usaha untuk 38 KUBE berupa ternak kambing sebanyak 5 ekor bibit kambing betina dan 1 ekor bibit kambing untuk setiap KUBE, yang tersebar di Kecamatan Purwanegara  14 KUBE,  Kecamatan Banjarnegara 10 KUBE, Kecamatan Wanadadi 9 KUBE dan di Kecamatan Madukar 5 KUBE.

Untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan nasionalisme dikalangan masyarakat telah dilakukan perawatan situs-situs kejuangan, seperti TMP Sureng Yudha dan 8 monumen kejuangan di Desa Bandingan (Sigaluh), Desa Joho (Bawang), Desa Susukan (Susukan) dan Desa Penanggungan (Wanayasa).Untuk meningkatkan kapasitas penyandang PMKS telah dilaksanakan pelatihan ketrampilan praktek belajar las  bagi 50 anak jalanan dan diberikaan bantuan sosial berupa peralatan las dan dilaksanakan pelatihan tata boga bagi 25  anak/remaja  putus sekolah serta diberikan bantuan stimulan berupa peralatan tata boga untuk setiap peserta pelatihan.

Setelah tahun 2013 dibentuk Pusat Informasi Penyandang Cacat (PIPC) dan Trauma Center tingkat kabupaten, pada tahun 2014 dibentuk PIPC dan Trauma Center Tingkat Kecamatan,  sejak tahun 2015 PPIPC mulai diberdayakan dengan pemasangan papan nama PPIPC dan trauma center serta rapat pmbinaan pengurus PPIPC dan taruma center dan pada tahun 2016  mulai ditingkatkan peran dan fungsi dari lembaga tersebut dengan dilaksannakan sosialisasi kepada 100 orang pengurus PIPCT Kecamatan  tentang  PPIPC (peraturan penyandang disabilitas sehingga dapat membantu penanganan dan pemberdayaan kaum difabel (penyandang cacat). Kaum difabel juga dibantu dengan 30 kursi roda,9 pasang krek ketiak dan 10 alat bantu dengar untuk tuna rungu, 10 buah tongkat tuna netra  dan 10 unit kaki palsu, serta pelatihan ketrampilan menjahit 25 orang dan pelatihan handy craft 25 orang bagipenyandang cacat dan eks trauma.

Namun demikian masih terdapat problema dikalangan difabel di Kabupaten Banjarnegara yang masih perlu penanganan yaitu akses infrastruktur dan bangunan publik yang ramah bagi kaum difabel, meskipun sudah ada beberapa fasilitas umumyang ramah difabel seperti pendopo, alun-alun, RSU, Dinas sosial  serta pemberdayaan dan sekretariat bersama berbagai jenis lembaga kecacatan.

Adapun peningkatan capaian kinerja Bidang Sosial selain tersebut diatas juga tersedianya Sarana pelayanan sosial bagi anak terlantar di 4 panti asuhan  ada di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 4 yaitu Panti Asuhan Alhidayah, Panti Asuhan Al Fatah, Panti Asuhan Al Munawaroh, dan Panti Asuhan Aisiyah. Pemerintah pun menaikan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dan penyandang difabel yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial.

                        Prestasi yang diraih bidang sosial pada tahun 2016 adalah mengantar Sdri           Adita TKSK Kecamatan Wanadadi meraih Juara III Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah,        PT. Indonesia Power meraih Juara III penghargaan CSR Kesos tingkat Provinsi Jawa Tengah dan juga Penghargaan PADMAMITRA AWARD (Penghargaan CSR Bidang Kesos Tingkat Nasional) atas nama PT. Indonesia Power.

Tuesday, 11 July 2017 10:48

U. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

Written by

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, dengan menciptakan demokratisasi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola pembangunan.

Dengan demikian peran pemerintah sesungguhnya sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan, pembinaan atau arahan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembanguan. Untuk itu, dalam APBD 2016 telah dialokasikan sebanyak Rp 5.045.184.000 untuk menyelenggarakan RKPD 2016 dengan susunan program Pengembangan data/Informasi yang difokuskan pada kegiatan pengembangan kreasi dan inovasi teknologi tepat guna, program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan fokus pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, pemberdayaan lembaga dan organisasi maasyarakat perdesaan, asistensi dan pendampingan kader pemberdayaan masyaraat desa. Kemudian program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan fokus fokus peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Selanjutnya program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan fokus pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, pengelolaan PNPM Mandiri, pendamping TNI Manunggal Membangun Desa, Pendampingan ADD, pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat, pemantuan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan, penyusunan profil desa, dan pembinaan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis masyarakat. Lalu, program peningakatan kapasitas apatur pemerintah desa difokuskan pada kegiatan asistensi implementasi system keuangan desa, program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pelaksanaan dengan fokus penyelenggaraan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dan peningkatan ketrampilan manajemen keluarga, serta program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu, PADU dengan fokus revitalisasi posyandu.

             Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan. Diantaranya, kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada 40 kader teknis dan masyarakat, pelatihan menjahituntuk 50 kader, dan pendampingan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terkait implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentng Desa.

                       

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tahun ini telah digelontorkan pula anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.331.508.000,- dan Dana Desan (DD) sebesar Rp. 167.884.303.000,-. Pada Tahun 2016 dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga sudah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDESA) yang diharapkan akan mempermudah Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk membimbing dan mengawal hal tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas Operator SISKEUDESA di 20 Kecamatan untuk membantu dan memfasilitasi Operator Siskeudesa di 266 Desa se-Kabupaten Banjarnegara.

Untuk meningkatkan usaha ekonomi desa dilaksanakan kegiatan pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) bagi 40 perangkat desa dan kecamatan. Kegiatan PNPM MP memang telah berhenti. Namun pemanfaat PNPM MP dikalangan perempuan dan usaha ekonomi produktif masih tetap difasilitasi dan didampingi.

             Melalui kegiatan TMMD, TNI telah ikut mendukung program pemberdayaan dan pembangunan desa baik secara fisik, sosial maupun budaya. Untuk tahun 2016  dilaksanakan TMMD Sengkuyung I di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa dan TMMD Sengkuyung II di Desa Pegundungan Kecamatan Pejawaran.

                Gambaran keberhasilan pembangunan bidang pemerintahan selama tahun 2016 dapat saya sampaikan sebagai berikut :

                 Untuk Pembangunan Bidang Pemerintahan sasarannya diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Langkah-langkah yang diambil diantaranya melalui pengembangan sikap aparatur yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat, terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah, terciptanya clean government dan good governance dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

                 Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 17 seri D nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 109), telah diadakan pembenahan SOTK Lembaga Perangkat Daerah untuk manajemen pengelolaan kepegawaian berbentuk Badan yaitu Badan Kepegawaian Daerah yang struktur organisasinya terdiri dari  Sekretariat, tiga Bidang, tiga Sub Bagian dan enam Sub Bidang.

                 Pengelolaan administrasi kepegawaian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 170 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.

                 Dalam upaya peningkatan etos kerja di jajaran aparatur, dilakukan penilaian Kerja Pegawai yang kita kenal dengan  SKP  ( Sasaran kerja Pegawai yang  dituangkan dalam PPKP ( Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ), selanjutnya membuat penyusunan laporan kegiatan SKPD, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan keuangan dan optimalisasi fungsi pengawasan internal.

                 Untuk peningkatan kinerja di jajaran aparatur dan upaya pengembangan potensi sumber daya manusia serta pembinaan karir aparatur berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui peningkatan manajemen kepemimpinan bagi pejabat struktural dengan mengirimkan PNS pejabat eselon II untuk mengikuti Diklatpim II sebanyak 3 orang, Pejabat Eselon III untuk mengikuti Diklatpim III sebanyak 20 orang, Pejabat Eselon IV untuk mengikuti Diklatpim IV sebanyak 1 orang dan penyelenggaraan Diklatpim IV sebanyak 40 orang yang dilaksanakan dalam 1 angkatan. Sedangkan untuk meningkatkan ketrampilan bagi PNS di bidang teknis/fungsional telah dididik 144 orang dalam Diklat Teknis Tugas dan Fungsi serta Diklat-Diklat lain yang mendukung kelancaran tugas sesuai kebutuhan SKPD telah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur diberi kesempatan kepada pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk itu telah dikirim 7 orang untuk tugas belajar yang terdiri D.IV /S1= 3, S.2=4, dan telah diterbitkan surat ijin belajar sebanyak 112 orang yang mengikuti pendidikan S2=2, DIV/S1=107, DIII=3

Bagi pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kompetensi dan mendukung tupoksinya diberikan ijin penggunaan gelar. Penggunaan gelar yang sudah diproses dan disetujui untuk jenjang pendidikan sebanyak 22 orang S1= 56, S2=30.Bagi PNS yang memenuhi syarat juga dikirim untuk mengikuti ujian dinas jumlahnya ada 64 orang (Ujian Dinas Tk.I=58 Lulus 45 Tidak Lulus 13,  Tk.II=6 Lulus 6)  dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)  jumlahnya 63 orang (UKPPI Tk. I=23 Lulus 11 Tidak Lulus 12, UKPPI Tk.II=5 Lulus 5, UKPPI Tk.III=35 Lulus 29 Tidak lulus=6)

Pada dasarnya mutasi bagi PNS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tour of duty tour of area, mutasi PNS bisa bersifat promosi bagi PNS yang berprestasi, untuk penyegaran atau dimungkinkan untuk pembinaan bagi PNS yang bermasalah dengan harapan di tempat yang baru kinerjanya dapat lebih baik.

Dalam proses mutasi ini Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin menempatkan PNS pada tugas/pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Ukuran kompetensi ini tidak dilihat hanya dari pendidikan formalnya melainkan juga mempertimbangkan kemampuan yang lain, antara lain  pengalaman kerja, Diklat yang pernah diikuti, kemampuan berkomunikasi, kemampuan teknis yang spesifik dan pertimbangan lainnya dalam upaya menuju ke profesionalitas PNS.

Bagi PNS yang telah memenuhi syarat juga diberi penghargaan Kenaikan Pangkat, untuk periode April 2016 sebanyak 580 orang dan periode Oktober 2016 sebanyak 348 orang, dalam tahun yang sama juga diberikan penghargaan terhadap PNS yang berprestasi sebanyak 134.

Selama tahun 2016 telah dilaksanakan mutasi Jabatan Fungsional Umum sebanyak 449 orang, mutasi Jabatan Fungsional Khusus sebanyak 687 orang, mutasi Jabatan Struktural 137 orang dan mutasi PTT sebanyak 5 orang,sehingga total 1.278 orang.

Untuk mengetahui kompetensi masing-masing PNS sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier dan melatih para calon pejabat untuk mengukur potensi dan kompetensi yang dibutuhkan di tingkat midle manajemen telah diadakan test kompetensi bagi 603 orang.

                 Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS yang memasuki masa pensiun di Kabupaten Banjarnegara telah dilakukan kerjasama dengan PT. Taspen Persero Cabang Purwokerto dan memfasilitasi calon penerima Tabungan hari Tua, uang pensiun dan penerbitan KARIP. Jumlah pensiun PNS tahun 2016 ada 369 orang terdiri dari Batas Usia Pensiun (BUP) 322 orang, pensiun dipercepat 21 orang, pensiun keuzuran 3orang, pensiun janda/duda 23 orang.

                 Dalam upaya peningkatan pembangunan di bidang sumber daya aparatur antara lain dalam peningkatan kedisiplinan PNS dilaksanakan pembinaan keliling melalui apel pagi bersama/terpadu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang diikuti oleh unsur atasan dan staf dari SKPD terkait.

Dari sisi administrasi pemerintahan, kita mempertahankan peringkat audit BPK tahun 2014, 2015 dan 2016 tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2013, 2014 dan 2015.  peringkat di Jawa Tengah untuk LPPD diperingkat 17  dan perencanaan pembangunan diperingkat 2.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan elektronik government (e-gov) Pemerintah Daerah telah membangun 12 sistem informasi (SIM) Tahun 2014 = 12 SIM).  Yakni Siak untuk kemudahan eKTP, Simpeg untuk kepegawaian, Simdakeu untuk keuangan, SimRS (rumah sakit), Simbang (barang daerah), Simpatu (pelayanan terpadu KP2T), SIG Kemiskinan, Simdalbang (pengendalian pembangunan) dan Simpus (integrasi Puskesmas), LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) dan SMS Center.

Pelayanan admnistrasi persuratan antar SKPD yang berbasis elektronik melalui TNDE (tata naskah dinas elektronik) terus dikembangkan. Kalau pada tahun 2014 baru dilingkup Setda, Setwan, Dinas, Lemtekda, Kecamatan dan kelurahan serta BUMD, maka sejak 2015 pemanfaatannya meluas hingga UPTD Dindikpora dan UPTD Puskesmas serta SLTP Negeri se Kabupaten  Banjarnegara dan sampai  akhir tahun 2016 telah memperluas jangkauan penerapan TNDE ke Badan Pusat Statistik dan UPTD BKBPP serta unit kerja lainnya PMI, BAZDA, KONI, KORPRI, DHARMAWANITA, PKK, UPT Dinkes- Gudang Farmasi dan Labkesda , sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara telah menerapkan sistem presensi secara elektronik dan online.

Otonomi daerah memerlukan DPRD yang aspiratif dan kuat, terutama dalam mengemban tugas pokok penyusunan peraturan daerah, penetapan anggaran dan  pengawasan pembangunan. DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 telah berhasil membahas dan menetapkan regulasi 25 Peraturan Daerah dan 5 pera diantaranya adalah inisiatif DPRD. Selain itu, DPRD aktif melakukan hearing dengan pejabat dan tokoh masyarakat untuk mengklarifikasi isu dan menjaring aspirasi dimasyarakat, kunjungan  kerja dalam dan luar daerah, pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif, dan pembuatan himpunan produk-produk DPRD.

 

Produktivitas regulasi dipengaruhi oleh adanya instruksi produk hukum diatasnya, dinamika kearifan lokal, dan kebutuhan faktual. Kemudian agar produk hukum dan kebijakan Pemerintah diketahui masyarakat dan ditaati, dilakukan penerbitan melalui media online di www.banjanegarakab.go.id, penerbitan majalah Derap Serayu, dan siaran radio Swara Banjarnegara serta sosialisasi perundang-undangan kepada khalayak.

Tuesday, 11 July 2017 10:44

S. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;

Written by

Pengaruh gelombang demokratisasi, pasar bebas, dan digitalisasi media sudah sampai ke daerah pedesaan. Pengaruh tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Namun setiap daerah harus memiliki ketahanan dan keuletan menghadapi ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar daerah. Dengan demikian, pengaruh negatif tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah, sebaliknya, kita dapat memanfaatkan nilai positifnya berupa peluang dan nilai-nilai baru untuk memperkuat rasa kebangsaan dan daya saing ekonomi. 

Untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan lingkungan telah dilakukan pelatihan bagi 75 Satuan Linmas untuk membantu kegiatan dimasyarakat,dan operasi bersama Satpol PP, Polri dan TNI, serta lintas sektor pada momen krusial seperti Lebaran, Tahun Baru dan Festival Budaya. Pelaksanaan Operasi Perda K3 telah menjaring: PGOT sebanyak 45 orang, penjaja seks komersial (PSK) sebanyak 12 orang, dan penataan PKL terhadap 1.818 pedagang.Kemudian, untuk pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahaan tindak kriminal telah dilakukan operasi disiplin bagi karyawan dan PNS Daerah.

Untuk Operasi rokok cukai Ilegal, ditemukan 16 penjual yang menjual rokok bermasalah, dan dari 123 bungkus rokok yang didata, ditemukan 2 merk rokok tanpa cukai, yaitu merk Feel Mild dan Beruang, serta 9 merk rokok lain yang dilekati cukai palsu.

            Kegiatan Operasi Non Yustisi dilakukan di tempat usaha yang belum berijin yaitu sebanyak 12 tempat, dengan rincian: usaha karaoke tidak berijin (1 tempat), usaha karaoke yang melanggar perda (1 tempat), usaha karaoke yang habis masa ijinnya (3 tempat), usaha pertambangan yang tidak berijin (3 tempat), toko swalayan yang habis masa ijinnya (2 tempat), serta toko swalayan yang tidak berijin (2 tempat).

Pengawasan dan Penertiban Reklame berhasil menemukan sebanyak 604 buah reklame bermasalah, dengen keterangan reklame salah tempat pemasangan dan tidak berizin 166 buah, reklame salah tempat pemasangan 75 buah, reklame tidak berizin 325 buah, dan reklame yang habis masa izinnya 38 buah. Reklame bermasalah tersebut berpotensi mengurangi PAD dan ketertiban.

            Sedangkan, untuk menertibkan administrasi kependudukan dilakukan Operasi Yustisi kepemilikan KTP Elektronik yang menemukan 212 orang pelanggar.

Operasi Perda 8 Tahun 2008 tentang Miras berhasil mengamankan sebanyak 1.410 botol miras berbagai merk, serta minuman beralkohol tuak/ ciu sebanyak 1.590 liter. Kepada para pemilik/penjual telah disampaikan penyuluhan dan barang buktinya dihancurkan dengan wales pada saat upacara HUT Satpol PP pada bulan Maret 2016 di kompleks Kantor Bupati.

            Untuk menguatkan wawasan kebangsaan telah dilakukan langkah-langkah membangun toleransi dan kerukunan diberikan ceramah pada 200 pemuda. Pembauran Kebangsaan bagi tokoh masyarakat, etnis, ras, dan suku dengan peserta  75 orang.  Kegiatan Peningkatan Bela Negara melalui pembinaan tentang pemahaman ideologi negara bagi tokoh masyarakat dan pelajar dengan peserta  125 orang. Peningkatan nilai luhur budaya melalui kegiatan pemantapan ketahanan seni budaya daerah bagi 100 pegiat seni serta pembinaan penganut aliran kepercayaan dengan peserta 85 orang.

Problem keterbatasan pengawasan perda masih sama dari tahun ke tahun, yakni rasio jumlah aparat Satpol PP yang sangat terbatas dibandingkan jumlah penduduk, yakni 0,83 per 10 ribu penduduk di tahun 2016, disamping keberadaan Penyidik PNS yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu penegakan perda dan pengawasan terhadap perijinan yang telah ditertibkan dilakukan dengan strategi yang efektif dan melibatkan unsur SKPD lainnya.

Saat ini ancaman narkoba terhadap pemuda, anak-anak dan pelajar telah mengkhawatirkan. Untuk membina dan memberikan pencegahan bagi generasi muda telah dilaksanakan sosialisasi bahaya narkoba bagi ibu-ibu PKK dan pelajar sebanyak 450orang. Pemuda dan pelajar pun perlu pendidikan politik selaku pemilih pemula yang cerdas. Melalui forum-forum diskusi politik telah dilakukan pendidikan politik yang diikuti oleh parpol, ormas, organisasi kepemudaan, Unsur DPRD, akademi dan Instansi terkait.

 

 

Berdasarkan kondisi geografis wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana yang tinggi dan bervariasi diantaranya potensi bencana tanah lonsor, bencana banjir, bencana angin kencang, bencana kekeringan, dan bencana gas beracun. Berdasarkan potensi bencana tersebut Pemerintah kabupaten Banjarnegara berupaya melakukan tindakan antisipatif yaitu berupa pencegahan  dan penanggulangan bencana.

Dalam upaya untuk mengurangi kerugian baik jiwa maupun kerugian material Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan program Pencegahan dini dan mitigasi bencana berupa Kegiatan Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana sebanyak 24 (dua puluh empat) desa sejak kurun waktu Tahun 2015 s/d 2016 dan telah dilakukan Penyusunan Peta resiko bencana di 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Melalui program Kesiap-siagaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara  telah melakukan Pembinaan bagi 450 orang relawan dan pembekalan berupa Bimbingan Tehnis dan Setifikasi SAR kepada 60 (enam puluh) orang relawan SAR, sehingga relawan tersebut mempunyai sertifikasi dibidang penanggulangan bencana. Selain itu dilakukan juga pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di 20 (dua puluh) desa selama kurun waktu Tahun 2014 s/d 2016 dan ada sebanyak 240 orang relawan Destana.

Pada saat ini pun telah terpasang Sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di 7 (tujuh) desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

 

Dalam Program Pasca Bencana pada kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015 telah dilakukan upaya Relokasi warga akibat bencana di 6 (enam) desa sejumlah 124 KK, sedangkan pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sedang berupaya untuk merelokasi korban bencana tanah longsor desa Clapar Kecamatan Madukara serta desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu.  

Tuesday, 11 July 2017 10:40

R. Bidang Pertanahan

Written by

 

Dalam bidang pertanahan dapat dijelaskan bahwa  aset-aset tanah pemerintah daerah pun perlahan mulai ditertibkan dan dilakukan sertipikasi. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah menyelesaikan sertifikat tanah pemerintah sebanyak 9 buah dengan rincian yaitu : Tanah Jalan menuju TPU Wangon 1 buah, tanah perluasan TPA Winong sebanyak 4 buah yaitu: 2 buah sertifikat Winong dan 2 sertifikat tanah yang masuk wilayah Mantrianom, SMPN 1 Punggelan 1 buah, Tanah Pusat Informasi Wisata Dieng 1 buah, Halaman parkir candi Arjuna 1 buah. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 baru terselesaikan 73,50% atau 391 bidang tanah dari 532 bidang yang ditargetkan pada RPJMD 2011-2016. Namun apabila dibandingkan dengan keseluruhan tanah milik Pemkab Banjarnegara yang berjumlah 1.080 bidang, maka tanah yang bersertifikat sampai dengan akhir Tahun 2016 baru mencapai 36,20%. 

Page 1 of 3

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan