Mon09252017

Last updateFri, 22 Sep 2017 11am

Back You are here: Home LPPD Tahun 2010 Isi I.. Pendahuluan
Pendahuluan

Pendahuluan (0)


INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2010


I. PENDAHULUAN


Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 ini, disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Mengenai materi, format dan sistematika ILPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Muatan ILPPD berisi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara ringkas yang meliputi :

  1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

  2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

  3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

 A. Dasar Hukum

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010 ini disusun berdasarkan pada :

  1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4029);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4081);

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, bahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

  24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

  28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 13.A Seri E);

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 14 Seri A);

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2010 Seri A);

  34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 729 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 30 Seri A);

  35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 729 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 30 Seri A);

  36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 602 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 729 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Nomor 30 Seri A).

  B. Gambaran Umum Daerah

  1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banjarnegara termasuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian

Barat, membujur dari Barat ke Timur. Secara astronomi, terletak diantara

7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur,

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Wonosobo. Sebelah Selatan : Wilayah

Kabupaten Kebumen. Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Purbalingga dan

Kabupaten Banyumas.

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 Ha atau sebesar

3,29 % dari luas seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah, terdiri dari 20

Wilayah Kecamatan, 12 Kelurahan, 266 Desa.

Suhu udara di Kabupaten Banjarnegara berkisar antara 20°C-26°C dengan

temperatur terdingin yaitu 3°C-18°C, dengan kelembaban udara berkisar

80%-85%.

Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, bulan -

bulan basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-bulan kering (kemarau).

Adapun curah hujan rata-rata 22,495 mm.

  1. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 menurut data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sejumlah 1.073.240 jiwa, terdiri atas 545.817 jiwa laki-laki dan 527.423 jiwa perempuan.

Berdasarkan struktur umur yang ada, penduduk usia produktif ( 15-59 tahun ) sebanyak 775.939 jiwa dan usia non produktif ( 0 s/d 14 tahun dan diatas 60 tahun ) sebanyak 297.301 jiwa. Sehingga Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sebesar 0,38 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa usia produktif harus menanggung 38 jiwa usia non produktif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 sebesar 69,63 naik dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 sebesar 68,99.

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, Kecamatan dengan penduduk

terbanyak adalah Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak 91.674 jiwa dan jumlah

penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah penduduk

23.629 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2010 adalah sebesar 1.003 jiwa per Km², dengan

kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebanyak 2.821 jiwa

per Km², sedang kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan

Pandanarum 404 jiwa per Km².

  1. Kondisi Ekonomi

    1. Potensi Ungulan Daerah

1) Sektor Pertanian dan Kehutanan :

Pertanian dalam arti luas yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah. Dapat dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan atau sektor basis yang mendominasi penyumbang perekonomian daerah.

  1. Sektor Pertambangan/Sumber Daya Mineral :

Dari hasil penelitian secara umum Sumberdaya mineral yang terdapat di Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah bahan galian golongan C atau non strategis / non vital.

Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kabupaten Banjarnegara menurut jenis dan penggunaannya adalah :

Bahan Galian Industri berupa Asbes, Batu Gamping, Feldspar (Metasedimen), Lempung / Tanah Liat, Pasir Kwarsa, Trass, Oker, Batu Tulis / Slate, Zeolit,

Bahan Galian Bangunan berupa Andesit, Diorit, Marmer, Pasir dan Batu.

Disamping bahan galian golongan C tersebut diatas, ada indikasi terdapat bahan galian bijih/logam emas yang sedang dalam proses penelitian. Dari bahan galian golongan C yang ada, baru beberapa jenis saja yang dikelola dan diusahakan antara lain pasir dan batu serta Feldspar. Hal ini dikarenakan karena terbatasnya pengusaha / investor yang bergerak di bidang bahan galian (mineral).

  1. Sektor Industri dan Pariwisata :

Industri di Kabupaten Banjarnegara saat ini berjumlah 19.084 unit usaha dari berbagai jenis usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 42.423 orang, nilai investasi mencapai sebesar Rp. 43.513.000.000,-

Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi obyek pariwisata yang beraneka ragam dan berpotensi untuk dikembangkan, Potensi pariwisata yang dimiliki berupa obyek-obyek wisata yang tersebar diberbagai wilayah antara lain Kompleks Candi, Kawah, Telaga, Air Terjun, Sumber Air Panas, Gua, Bendungan PLTA Panglima Sudirman, Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas, Kolam Renang Anglir Mendung.

Diantara produk-produk andalan yang ada setelah diseleksi terpilih 5 (lima) Produk Ungulan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 500/392 Tahun 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah, Produk Ungulan tersebut, yaitu:

  1. Keramik Hias, sentra di Kecamatan Purwareja Klampok

  2. Salak, sentra di Kecamatan Madukara

  3. Teh, sentra di Kecamatan Wanayasa

  4. Kentang, sentra di Kecamatan Pejawaran

  5. Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur

    1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Kondisi perekonomian daerah secara umum tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Banjarnegara atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 (data terkini) mencapai sebesar Rp 6.521.188.099.000,-, sedangkan PDRB atas Harga Konstan Tahun 2000, pada tahun 2010 (data terkini) mencapai sebesar Rp 2.887.881.846.000,-.

Secara makro struktur perekonomian Sektor Pertanian mendominasi dengan memberikan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara sebesar 39,30%. Untuk selanjutnya Sektor Jasa-Jasa menempati urutan kedua dengan memberikan kontribusi sebesar 16,25%, Sektor Perdagangan menempati urutan ketiga dengan memberikan sumbangan sebesar 13,50%; Sektor Industri menduduki urutan keempat dengan kontribusi sebesar 13,14%; urutan kelima Sektor Bangunan sebesar 6,58%; urutan keenam Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dengan kontribusi sebesar 5,96%; Sektor Angkutan dan Komunikasi menempati urutan ketujuh dengan kontribusi sebesar 4,29%; urutan kedelapan Sektor Petambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 0,50% dan urutan kesembilan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan kontribusi sebesar 0,48%.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 mencapai 4,86%, sedangkan inflansi secara komulatif pada tahun 2010 sebesar 7,13%.

PDRB perkapita Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 (data terkini) mencapai angka sebesar Rp.7.019.994,- naik sebesar 7,44% bila dibandingkan dengan PDRB perkapita tahun 2009 sebesar Rp.6.533.983,- .

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan