Thu05252017

Last updateWed, 24 May 2017 2pm

Back You are here: Home LPPD Tahun 2013 Isi
Isi

Isi (0)

INFORMASI

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (iLPPD) TAHUN ANGGARAN 2012 
KABUPATEN BANJARNEGARA

 

Pengantar

Penyampaian informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (i-LPPD) kepada publik merupakan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (ILPPD) kepada masyarakat.

Dengan demikian secara teknis penyampaian ILPPD Tahun Anggaran 2012 disusun dan disampaikan secara terpisah dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Namun semua dokumen tersebut memiliki benang merah, lokus kegiatan, waktu penyelenggaraan dan pelaksana yang secara subtansial sama. Hanya saja iLPPD disusun paling ringkas diantara semua dokumen. Selain itu penyusunan iLPPD tahun anggaran 2012memperhatikan indikator kinerja kunci LPPD yang disempurnakan berdasarkan SE Mendagri Nomor 120.04/7303/OTDA tanggal 26 Desember 2012.

Pembaca yang Budiman,

APBD tahun 2012 merupakan APBDyang disusun oleh pemerintahan yang sedang mengemban amanah saat ini,  sebagai pelaksanaan Tahun Kedua pemerintahan yang  baru hasil Pemilukada 2011. Hal ini sesuai dengan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016.

Penyusunan RPJMD tersebut berpedoman kepada RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yangmerupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode20 tahun. Periode RPJMD Tahun 2011-2016 berada padatahapan kedua (2009-2014) dan ketiga (2015-2020) pada RPJPDtahun 2005-2025. Pada tahapan kedua RPJPD, pembangunanKabupaten Banjarnegara diarahkan pada peningkatan kualitaspelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat,peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, sertapeningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Temayang menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan tahapkedua (2009-2014) adalah “Banjarnegara daerah agribisnis dan agrowisatayang maju

Kami menyusun APBD tidak bisa berdiri sendiri. Pencapaian sasaran, program dan kegiatanyang direncanakan di daerah harus diselaraskan pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis kementerian/lembagadan rencana kerja tahunan kementerian/lembagademiterwujudnya hasil guna dan daya guna pelaksanaandekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan.

Penyusunan RAPBN 2012pun sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi daerah dan nasional. Situasi sosial, ekonomi dan politik saat itu diwarnai gejolak harga bahan bakar minyak, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya. Semua dinamika itu sangat mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi di daerah ---termasuk Banjarnegara---.

Sekalipun menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan kendala, namun  dengan langkah-langkah  kebijakan yang responsif dan tepat, disertai upaya dan kerja  keras, kita berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil serta situasi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif. Alhamdulillah,  dengan begitu daya saing daerah terdongkrak naik dan kesejahteraan rakyat pun dapat kita tingkatkan.  Pembangunan di Kota Dawet Ayu Banjarnegara terus kita laksanakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) yang cukup tinggi, guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Dengan kebijakan pembangunan yang pro growth, pro poor,  pro job dan pro environment, tetap menjadi prioritas utama.

Pembaca yang Budiman,

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2011-2016 adalah Terwujudnya Banjarnegara yang Mandiri, Berdaya Saing, Menuju Masyarakat  Sejahtera yang berakhlak mulia”.

Kata kunciMandiri mengidealisasikan pada suatu kondisi Kabupaten Banjarnegara yang mampumemenuhi kebutuhan dasar dan mengambil keputusan sendiritanpa bergantung kepada daerah lain.Berdaya saing berarti masyarakat dan pemerintah daerah kompetitifdalam mengembangkan dan memanfaatkanpotensinya. Sejahtera berati tercukupi kebutuhanlahiriah dan batiniah baik sisi ekonomi, sosial dan religius dengan tengara kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.Berakhlak mulia berarti peradabandan martabat masyarakat Banjarnegara selaras dengan nilai-nilai luhur dan ajaran agama.

Kami akan berusaha mewujudkan visi daerah ini pada waktu lima tahun masa kerja. Sesuai amanat RPJMD 2011-2016 yang diinspirasi oleh visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati, pada tahun 2012 pembangunan di Kabupaten Banjarnegara menitik beratkan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1.    Pembangunan bidang pendidikan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan;

2.    Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperbaiki daya saing ekonomi rakyat, pemberdayaan masyarakat dalam bidang IKM dan UMKM, iklim investasi, meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong inovasi teknologi sehingga mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penurunan tingkat pengangguran dengan memperluas dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian daerah;

3.    Pembangunan infrastruktur yang tercermin dari meningkatnya kondisi dan kualitas jalan, jembatan dan jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan energi listrik;

4.    Pembangunan bidang kesehatan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat;

5.    Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus antara lain : peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; penyediaan data yang akurat dan valid; serta peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Sementara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kerangka Arah Kebijakan Pembanguan Tahun 2012, yakni sebanyak 35 fokus kebijakan.

Selengkapnya fokus arah kebijakan tahun 2012 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

1)    Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produkpangan;

2)    Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian;

3)    Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal;

4)    Pengembangan agribisnis pertanian;

5)    Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usahapeternakan;

6)    Meningkatkan sarana prasarana dan pengembanganjaringan perdagangan;

7)    Peningkatan sarana dan prasarana penunjangpariwisata;

8)    Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan aksespermodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomipedesaan

9)    Pembinaan usaha pertambangan dan energi

10) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaranpendidikan formal dan diklat

11) Fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik,partisipatif, top down dan bottom up;

12) Pengawasan yang bersifat preventif dalam pencegahantindak pidana korupsi;

13) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik;

14) Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-SumberPendapatan;

15)  Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparaturdan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil;

16) Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan PartisipasiAktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;

17) Peningkatan dan pengembangan jalan;

18) Peningkatan dan pengembangan jembatan;

19) Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan;

20) Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintasyang informatif

21)  Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan

22) Rehabilitasi jaringan irigasi

23) Normalisasi sistem drainase

24) Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruangsebagai pedoman keruangan dalam pembangunandaerah

25) Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan

26) Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dankerusakan lingkungan hidup

27) Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial sertadukungan infrastruktur data dan informasipendidikan

28) Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

29) Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatanbagi masyarakat khususnya bagi warga miskin

30) Peningkatan sarana prasarana serta infrastrukturbidang kesehatan secara bertahap

31) Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan danrehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

32) Penguatan kelembagaan kesetaraan gender danperlindungan anak

33) Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatanreproduksi

34) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatankepemudaan

35) Pengembangan indentitas daerah.

Prioritas pembangunan bersifat urgensi dan pentahapan, namun tidak berarti bahwa hal diluar prioritas utama dikesampingkan sama sekali. Pembangunan adalah usaha ke arah yang lebih baik yang dilangsungkan secara terus menerus terhadap multi dimensi manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, bidang-bidang lainnya tetap diperhatikan secara simultan dan terpadu, ditangani dengan komprehensif dan saling mendukung serta serius dan akuntable.

 

LPPD yang diinformasikan merupakan laporan pelaksanaan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang merujuk pada RPJPD. Sesuai ketentuan diatas, maka LPPD Tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 602 Tahun 2011.

Pembaca yang Budiman,

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten memantapkan lima prioritas kebijakan yang sudah kita tetapkan dalam RKPD Tahun 2012.Arah dan sasaran setiap prioritas pembangunan tersebut secara garis besar akan kami laporkan melalui kinerja berbagai kebijakan, program dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama tahun 2012, yakni sebagai pelaksanaan tugas otonomi (desentralisasi), baik yang bersifat wajib maupun pilihan; serta pelaksanaan tugas pembantuan (medebewind) dan tugas umum pemerintahan lainnya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, terdapat sebanyak 34 urusan pemerintahan yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan wajib terkait pelayanan dasar dan 8 (delapan) bidang urusan pilihan terkait potensi unggulan dan kekhasan daerah. Seluruh bidang urusan tersebut diampu oleh 68 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni 9 Bagian dilingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 12 Dinas, 5 Badan, 7 kantor, 1 Satuan Polisi PP, 1 BLU RSUD, 20 Kantor Kecamatan  dan 12 Kantor Kelurahan. Sebuah SKPD dapat melaksanakan satu sampai tiga urusan, atau sebaliknya satu urusan kadangkala diselenggarakan oleh beberapa SKPD supaya diperoleh hasil kinerja otonomi daerah yang optimal, yakni peningkatan pelayanan umum, kesejahteraan rakyat, dan daya saing daearah.

Pelaksanaan Urusan Wajib

Urusan wajib, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh   pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkaitan dengan penyediaan layanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat, yang meliputi :

a.      pendidikan;

b.      kesehatan;

c.       lingkungan hidup;

d.      pekerjaan umum;

e.      penataan ruang;

f.        perencanaan pembangunan;

g.      perumahan;

h.

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan

Link Penting

SIM ONLINE

PPDI

  • Profil
  • Peraturan
  • Pedoman & Standar Pelayanan
  • Formulir Permintaan
  • Info Serta Merta
  • Info Setiap Saat
  • Hak dan Tata Cara
  • Pengaduan
Info Penting
  • Penelitian / Praktek Kerja