Wed09262018

Last updateWed, 26 Sep 2018 11am

Back You are here: Home Pemerintahan DPRD Jenis Pelayanan Pemrosesan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara

Pemrosesan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2.      Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213). (Beritomor 38).

2.

Persyaratan Pelayanan

1.      Draft Rancangan Peraturan Daerah;

2.      Naskah Akademik;

3

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1.      Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi dan atau Badan Legislasi Daerah. Disampaikan secara tertulis kepda pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau Naskah Akdemi (NA), Daftar Nama dan Tanda Tangan Pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;

2.      Sekretaris DPRD menyerahkan Raperda Kepada Kabag Per UU untuk diverifiikasi;

3.      Kabag Per UU menyerahkan Raperda Kepada Kasubag Per UU untuk di Agenda dan diberi Nomor pokok.;

4.      Penyerahan Raperda kepada Bapemperda untuk dikaji;

4

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengusulan raperda dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5

Biaya/Tarif

 

6

Produk Pelayanan

Peraturan Daerah

7

Penanganan,Pengaduan, Saran, dan Masukan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

Datang langsung;

1.      Surat;

2.      Faximili;

3.      Telepon.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      Verifikasi aduan;

2.      Mediasi;

3.      Koordinasi;

4.      Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      1 orang Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan;

2.      1 orang Kasubag Perundang-undangan dan Pengkajian;

3.      1 orang Staf Teknis;

4.      1 orang Bagian Hukum;

5.      Tim Teknis

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      Ruang Pengaduan;

2.      Kotak Saran;

3.      Pesawat telepon / Faksimili;

4.      Komputer;

5.      Kendaraan roda 2 atau 4.

Bagian yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah: Bagian Rapat dan Perundang-undanganBagian yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah: Bidang Rapat dan Perundang-undangan

8

Sarana dan Prasarana, dan/  fasilitas

1. Ruang Pelayanan;

2. ATK;

3. Printer;

4. Komputer;

5. Meja;

6. Kursi;

7. Kendaraan roda 2 dan roda 4;

8. Toilet;

9. Jaringan Wifi.

9

Kompetensi Pelaksana

1.      Menguasai Standar Operasional Prosedur;

2.      Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

3.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

4.      Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

5.      Memiliki kemampuan kerjasama tim.

6.      Mampu mengoperasikan komputer;

10

Pengawasan Internal

1.      Sekretariat DPRD melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

2.      Kepala Bagian melakukan verifikasi dokumen pengantar Raperda dan atau rapat Tim Teknis serta melaporkan kepada Sekretaris DPRD.

11

Jumlah Pelaksana

Kepala Bagian, Kasubag, Staf Teknis, Tim Teknis (10 orang)

12

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun...

13

Jaminan keamanan dan  keselamatan pelayanan

1.      Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo Garuda yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.      Peraturan Daerah di bubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;

14

Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan