Banjarnegara – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, meminta pemerintah dan OPD memiliki komitmen yang sama dalam menanggulangi kemiskinan di daerah secara terpadu. Wagub meminta stakeholder untuk bisa meningkatkan sinergitas dan menghilangkan ego sektoral.

Demikian disampaikan Wagub saat memberikan pengarahan pada program Rapat koordinasi membangun sinergi penanggulangan kemiskinan di  Pendapa Dipayuda Adigraha, Jumat (6/12/2019).

“Kita harus membangun sinergi dan menghilangkan ego sektoral, karena masalah kemiskinan adalah masalah bersama,” kata Wagub.

Sinergi yang dimaksud wagub antara lain kesamaan visi seluruh stakeholder yang mengampu masalah kemiskinan. Yaitu pemerintah, pihak swasta / badan usaha, aktivis sosial dan masyarakat luas. Wagub juga mengingatkan untuk mencari terobosan dalam menyusun program.

“Kepaa OPD, hilangkan ego sektoral. Jangan hanya berniat membesarkan OPD-nya masing-masing. Semua harus bersinergi khususnya untuk pengentasan kemiskinan karena semuanya ada keterkaitan dalam hal penanganan oleh lintas OPD. Carilah terobosan baru sehingga muncul inovasi,” tegas Wagub.

Sementara itu Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono mengatakan, bahwa tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara memang masih tinggi yakni 15,46% atau urutan ke-6 tertinggi di Jawa Tengah.

“Namun alhamdulillah, kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Banjarnegara di atas provinsi dan nasional yakni 1,75% atau peringkat ke-15 se-Jawa Tengah,” papar Budhi.

“Dan apabila dilihat dari target angka kemiskinan RPJMD 2018 sebesar 16,39%, berarti capaian melebihi target yaitu 106,02 persen, atau tinggal kurang 0,86 dari target akhir RPJMD pada tahun 2022 yakni sebesar 14,6 persen,” lanjutnya.

Selain itu, masih kata Budhi, total keluarga di Banjarnegara yang berakhir menjadi penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan atau PKH hingga tahun 2019 sebanyak 6.589.

Budhi menambahkan, sebagai bukti keseriusan Pemkab dalam penanggulangan kemiskinan, telah diambil berbagai langkah strategis, antara lain dengan mendukung program penanggulangan kemiskinan tahun 2019 sejumlah Rp 366,46 milyard, dari APBD kabupaten 265,24 M, dan APBDes se-kabupaten 101,32 M.

“Selain itu kami menyadarkan PNS dan ASN dengan gerakan Malu Mengaku Miskin berupa kewajiban semua aparatur negara, BUMN, BUMD, Kades dan perangkat untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi 3 kilo, dan beralih ke non subsidi agar program subsidi lebih tepat sasaran,” urai bupati.

Bupati juga menjawab terobosan yang dimaksud wakil gubernur bahwa pihaknya sudah melakukan kolaborasi penanggulangan kemiskinan dengan Baznas, BUMN, BUMD dan perusahaan di Banjarnegara untuk melakukan pendampingan khusus di 58 desa prioritas.

Rapat koordinasi diikuti oleh jajaran perangkat daerah provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara, Forkopimda, unsur lintas sektoral dari Kemenag, BPS, Baznas, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, perusahaan, rumah sakit, PMI, MUI pondok pesantren dan seluruh anggota TKPK Banjarnegara.

Pada rapat tersebut Wagub menyerahkan bantuan dan beasiswa kepada siswa-siswi dan penyandang difabel di Banjarnegara. Kegiatan dilanjutkan peninjauan obyek wisata di wilayah Banjarmangu. *(Muji P/Dinkominfo)*