BANJARNEGARA – Di saat beberapa daerah di Jawa Tengah kesulitan anggaran untuk pembangunan karena terkuras untuk penanganan pandemi Corona, Pemkab Banjarnegara berhasil mencadangkan dana kurang lebih 200 miliar untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga kegiatan infrastruktur khususnya pembangunan dan peningkatan jalan tidak terganggu. Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, mengatakan hal tersebut saat meninjau proyek peningkatan jalan dari jalur kompleks SKB (Parakancanggah) – Sokayasa – Tlagawera – Argasoka hingga Gemuruh, hari ini, Senin (8/6/2020).

Budhi menyatakan, bahwa kegiatan pembangunan di Banjarnegara tidak terlalu terdampak oleh pandemi Covid-19. Kegiatan fisik di 20 kecamatan telah dilelang dan sudah berjalan.

“Banjarnegara tetap siaga Corona, tapi pandemi Covid-19 itu tak terlalu berpengaruh pada kegiatan infrasruktur. Pembangunan dan peningkatan jalan telah mulai bahkan mencapai sepertiga dari total volume kegiatan,” kata Bupati Budhi.Sarwono di lokasi.

Dia menambahkan, memang dengan adanya wabah Covid-19 (virus corona), anggaran untuk infrastruktur dipangkas cukup besar. Dari sekitar Rp 240 miliar untuk infrastruktur telah dikurangi Rp. 57 miliar untuk penanganan virus corona.

“Anggaran yang tersisa sekitar 200 milar atau tepatnya 183 miliar lebih, kita maksimalkan untuk pembangunan. Jadi pembangunan di Banjarnegara kembali menggeliat, tidak boleh terdampak corona berlama-lama,” imbuhnya.

Bupati menjelaskan strateginya sehingga bisa menyisihkan anggaran sebesar itu. Hal tersebut tak lain karena Pemkab cermat dalam memprioritaskan alokasi anggaran yang benar-benar memberi manfaat untuk rakyat. Disamping itu, anggaran yang hanya pemborosan seperti perjalanan dinas, otomatis dipangkas.

Banjarnegara, kata Budhi, juga tak melulu menggantungkan pada dana dari luar APBD seperti DAK, PHJD, Banprov, dan lainnya.

Kebanggaan

“Kuncinya kita adalah kemandirian dan kehati-hatian. Saya yakin jika cermat mengelola APBD sesuai prioritas disertai prinsip kehati-hatian, kita bisa mandiri mengatasi masalah yang ada dengan APBD. Jadi kita jangan tergantung dengan DAK dari pusat atau, bantuan provinsi, karena kalau APBD dikelola dengan baik pasti cukup. Dan Ini sebuah kebanggaan bagi kami,” ungkapnya.

Ia mencontohkan ada sebuah daerah yang membatalkan 78 dari 82 proyek perbaikan jalan, karena semua anggaran dari APBD, DAK, dan PHJD, ludes untuk penanganan Covid-19. Yang tersisa tinggal dana dari Banprov untuk beberapa ruas jalan. Itupun jumlahnya juga sudah terpangkas.

“Kok bisa seperti itu?,” ujarnya heran, “Kalau Banjarnegara sudah kita rencanakan sejak awal dengan cermat. Jadi walau pandemi masih berlangsung, kita masih terus membangun.”

Tak hanya itu, Budhi juga menyatakan, Pemkab Banjarnegara berhasil menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari dana APBD sebesar Rp. 600.000,- / KK untuk tahap pertama, dan tengah bersiap untuk pendistribusian tahap kedua. Nominal tersebut sesuai dengan petunjuk Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Kemendesa. Jumlah penerima bantuan tercatat mencapai 18.863 kepala keluarga, yang masing-masing menerima Rp. 600 ribu.

Adapun Kepala DPU PR Kabupaten Banjarnegara melalui kabid Bina Marga M Arqom al Fahmi mengatakan, kegiatan peningkatan jalan yang dimaksud bupati sudah mulai berjalan di 20 kecamatan.

“Semua sudah berjalan karena sudah dilelang dengan lancar. Progresnya bagus, meski baru mulai beberapa minggu sudah mencapai sekitar 30 persen, pekerjaan di lapangan tak terlalu terpengaruh pandemi corona,” katanya.

Ia merinci, beberapa pembangunan jalan yang progresnya sudah mencapai lebih dari 30 persen antara lain : Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Banjarnegara dengan nilai proyek Rp. 13,4 miliar, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Pagedongan dengan nilai proyek Rp. 29,1 miliar, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Bawang dengan nilai proyek Rp. 12,8 miliar, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Mandiraja dengan nilai proyek Rp. 24,1 miliar. *(Muji P/dinkominfo)*