BANJARNEGARA – Laju pertumbuhan ekonomi serta capaian pembangunan dapat dilihat dari hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu dibutuhkan data yang tertata dan valid agar dapat menjadi acuan untuk prioritas pembangunan berikutnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara Ratna Setyowati mengatakan, perlu peran serta semua pihak, baik dari OPD, Instansi Vertikal, Swasta maupun perorangan untuk membantu BPS dalam menyajikan data yang lengkap.

Menurutnya, data yang dikumpulkan bukan hanya dari kegiatan yang berasal dari APBD saja, tetapi juga dari sumber lainnya.

“Seluruh kegiatan ekonomi yang melibatkan barang atau jasa akan kita cari nilainya dan dihimpun menjadi satu angka dalam PDRB,” terangnya saat Rakor Persiapan Penghitungan PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 di Aula Setda lantai 3, Selasa (12/1).

Diakuinya, saat ini pihaknya masih terkendala dalam pengumpulan data. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan pemahaman tentang indikator data yang dimasukan dalam angka PDRB. Salah satunya kasusnya, yang dihitung adalah realisasi kegiatan bukan data target yang ingin dicapai.

“Yang kita hitung dalam PDRB adalah outputnya bukan programnya. Ini yang masih menjadi kendala dalam pengumpulan datanya,” ujarnya

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Indarto dalam pengarahannya mengatakan, data PDRB penting terkait dengan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Penilaian di lapangan perlu dikuatkan dengan adanya data yang valid sebagai bukti bahwa pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik atau tidak,” tuturnya

Dia menegaskan kepada semua pihak terkait untuk memberikan sumbangsihnya dalam mengumpulkan data, sehingga data yang disajikan lebih lengkap dan tertata.

“Jangan sampai ada data tapi tidak disajikan,” tandasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara, Riono Rahadi Prasetyo siap membantu BPS dalam proses pengumpulan data serta memberi edukasi pihak-pihak terkait dalam memasukan data yang sesuai di PDRB.

“”Menjadi tanggung jawab moral bahwa dengan data bisa mengubah ke arah yang lebih baik,” ujarnya. (amar)