30 September 2021 Jam 17:52

KPK Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Banjarnegara

BANJARNEGARA – Tim dari Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan Rapat Koordinasi dan Monitoring Centre of Preventation (MCP) dengan Pemkab Banjarnegara, Kamis (30/9).

Kasatgas Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin meyampaikan, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Kabupaten Banjarnegara.

“Ada 8 area intervensi atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada Pemkab Banjarnegara,” katanya di Ruang Rapat Bupati Banjarnegara

Dia menjelaskan area intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi di pemerintah daerah antara lain, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapibilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, manajemen aset dan tata kelola keuangan desa.

Dari hasil verifikasi data MCP KPK terhadap Kabupaten Banjarnegara, di tahun 2021 sampai bulan September ini capaiannya adalah sebesar 54,12. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Banjarnegara di urutan ke 12 se Provinsi Jawa Tengah dan urutan 64 di tingkat nasional.

“Capaian tersebut harus ditingkatkan lagi. Indikator-indikator yang masih kurang harap untuk segera diperbaiki,” ungkapnya

Udin juga menekankan kepada seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Banjarnegara untuk saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP. Hal tersebut diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“intinya dari monitoring ini adalah bagaimana agar pemerintahan itu tansparan, akuntabel dan bebas korupsi,” ujarnya

Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin berkomitmen akan melakukan upaya-upaya perbaikan agar indikator-indikator dalam area intervensi yang disampaikan tim dari KPK dapat terpenuhi dan mencapai hasil maksimal.

Syamsudin juga meminta seluruh jajarannya untuk bersinergi melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan hal tersebut.

“Kepada semua OPD pengampu area intervensi segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk bisa merealisasikan capaian seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (amar)

[supsystic-social-sharing id='1']

Artikel Terkait…

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *