SEMARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara siap untuk melakukan percepatan guna menangani kemiskinan ekstrem. Plh. Bupati Banjarnegara H. Syamsudin M.Pd, bersama Plt. Kepala Baperlibang Yusuf Agung Prabowo, SH, M.Si, Kamis (7/10/2021) mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernuran Jawa Tengah, Semarang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Yang juga diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hadir di lingkungan Pemprov Jawa Tengah yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto. Sementara dari daerah, hadir lima kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Yaitu Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, Kebumen, dan Banjarnegara. Dari Banjarnegara hadir Plh. Bupati H. Syamsudin M.Pd, dan Kepala OPD terkait.

Plh. Bupati Banjarnegara H. Syamsudin M.Pd, menjelaskan bahwa Kabupaten Banjarnegara dengan total jumlah penduduk 1.017.767 jiwa, jumlah warga desa miskin ekstrem mencapai 237.894 jiwa. Untuk jumlah keluarga ada sekitar 67.010 keluarga, atau sekitar 7,23% jumlah penduduk miskin ekstrem.

“Langkah cepat yang harus segera diambil dalam 3 bulan terakhir, yakni diperlukan upaya percepatan untuk penanganan kongkrit dan cepat berupa tindak lanjut dukungan dari pemerintah yang akan memberikan tambahan Bantuan Sosial Tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di masing-masing provinsi, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia,” katanya.

Kabupaten Banjarnegara bersama dengan Kabupaten Kebumen, Pemalang, Banyumas, dan Brebes mendapat perhatian ini khusus, sejalan dengan arahan wapres. Pemkab Banjarnegara sendiri akan segera menggelar Rapat Koordinasi pada tanggal 8 Oktober 2021.

“Wapres mengatakan selama sisa beberapa bulan kedepan di tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan BLT-Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Jawa Tengah ini,” imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, Wapers menjelaskan bahwa program kebijakan Presiden Jokowi bahwa Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Merujuk pengukuran global oleh bank dunia miskin ektrem ialah mereka yang penghasilan dibawah parity purchasing power (PPP) US$ 1,99/perkapita/hari (=Rp.12.000/kapita/hari) yang nilainya setara dengan penghasilan dibawah 80% garis kemiskinan perdesaan di masing-masing kabupaten /kota di Indonesia.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa. Namun ke depan, ia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.

“Kami minta juga agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menjelaskan bahwa skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2021. Mulai tahun depan, pemerintah akan menekankan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem.

Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan. Ia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.

Usai rakor, Wapres memberikan support untuk Banjarnegara dengan meninjau Booth / stand dari lima kabupaten yang merupakan sajian produk UMKM hasil dari upaya meningkatkan penghasilan warga masyarakat dan dukungan dan stake holder lain yang peduli dalam program pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah. (bws