BANJARNEGARA – Tenaga kependidikan yang mengabdi di sekolah negeri melakukan audiensi dengan Pj Bupati Banjarnegara, Kamis (30/6) di Pringgitan Rumah Dinas Bupati

Mereka menyampaikan aspirasi guna menyikapi rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.

Ketua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (TPTKNI) Kabupaten Banjarnegara Nanang Panggih Yulianto, SE meminta, agar tenaga kependidikan atau TU di sekolah negeri yang terdata di Dapodik diberi ruang atau formasi menjadi ASN.

“Kita menyadari bahwa segala aturan, kebijakan, regulasi diatur oleh pemerintah pusat. Untuk itulah kami minta diberi ruang untuk ikut seleksi,” katanya dalam audiensi dengan Pj Bupati di rumah dinasnya.

Dia menyebut di Banjarnegara, tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik jumlahnya ada 755 orang. Tenaga kependidikan yang dimaksud yaitu TU atau tenaga administrasi antara lain meliputi operator Dapodik, pustakawan, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, satpam.

“Di SMA dan SMK ada tenaga laborat, untuk SMK ada asisten bengkel,” terangnya.
Untuk saat ini, hanya tenaga kependidikan tertentu saja yang secara regulasi bisa menjadi ASN.

“Tenaga fungsional tertentu misal pustakawan, arsiparis, pranata komputer, belum menyeluruh,” paparnya,” belum ada regulasi khusus yang mengatur pengangkatan tenaga kependidikan menjadi ASN.

Nanang mengatakan aspirasi ini disuarakan karena pada November 2023 tenaga honorer akan dihapus.

“Sebelum dihapus, mohon kami diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK dengan syarat-syarat tertentu,” paparnya.

Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto mengatakan Pemkab Banjarnegara akan mengawal aspirasi tenaga kependidikan. Pengangkatan PNS maupun PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga pihaknya tidak bisa merekomendasikan bahwa tenaga kependidikan pasti jadi ASN.

Kalaupun tenaga kependidikan tidak bisa menjadi PPPK, akan ada upaya-upaya lain. Misalnya kerja sama dengan pihak ketiga melalui outsourcing.
Tri Harso mengatakan akan mengupayakan meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan meningkat setiap tahun. Namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab kemampuan keuangan daerah relatif terbatas. Pihaknya menampung aspirasi para tenaga kependidikan dan akan menjadi PR bagi pemerintah daerah. *