Sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provisi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menginstruksikan para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Banjarnegara dan Wonsosobo untuk mendata kembali warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan belum terintervensi.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo di Aula Kantor Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Rabu, (1/2).

Ganjar menilai para Kades merupakan pihak yang dianggap paling tahu akan kondisi dan persoalan di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu dia meminta para Kades untuk mendata ulang warganya sehingga menghasilkan data serta informasi yang benar dan valid.

“Tolong untuk dicek, mana warga yang tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber air, tidak memiliki listrik, rumah kategori tidak layak huni, individu beresiko stunting dan anak tidak sekolah,” tuturnya

Selain itu, lanjutnya, warga yang masuk kategori miskin ekstrem yang sakit-sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapatkan intervensi untuk dilaporkan.

“Nantinya data dari Kades tersebut dikirimkan ke Camat kemudian diverifikasi oleh Bupati dan kemudian dilaporkan ke saya setiap minggu supaya kita tahu perkembangannya,” terangnya

Dikatakan, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 923 desa di 17 Kabupaten masuk kategori kemiskinan ekstrem. Di Kabupaten Banjarnegara ada 44 desa di 14 kecamatan yang menjadi prioritas penanganan sedangkan di Wonosobo 53 desa di 12 kecamatan.

“Harapannya dengan dengan berbagai intervensi yang kita lakukan, target tahun 2024 kemiskinan ekstrem habis,” tandasnya

Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto melaporkan kondisi dan perkembangan kemiskinan yang ada di Banjarnegara.

Tri Harso menyampaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 masih relatif tinggi, yaitu 15,20%. Namun terjadi penurunan 1,03% dari 16,23% di tahun 2021.

“Begitupula terkait dengan kemiskinan ekstrem juga menurun dari 3,95% di tahun 2021 menjadi 1.53 pada tahun 2022,” jelasnya

Menurutnya, penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten.

Tri Harso juga memaparkan, di tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 11 miliar rupiah untuk rehab 608 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu dari APBD juga dialokasi anggaran 3,2 miliar rupiah untuk 193 unit rumah.

“Kita juga mendorong Baznas untuk turut serta menangani persolan RTLH ini, bahkan di tahun 2023 ini Baznas Banjarnegara mengalokasikan 9,5 miliar rupiah untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting,” ungkapnya

Disamping itu, dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Banjarnegara juga melakukan pendampingan satu Organisai Perangkat Daerah (OPD) satu desa, replika dari program pemerintah provinsi.

“Upaya ini cukup berhasil, ini terbukti Desa tertinggal di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan, dari 13 desa di tahun 2021 menjadi 1 desa di tahun 2022. Harapan kami tidak ada lagi desa tertinggal di tahun 2023,” pungkasnya. (amar/bagas)