Banjarnegara – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan akan pentingnya peran dari kepala desa dan perangkat desa dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan dan kasus stunting di Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo juga mengingatkan agar perangkat dan kepala desa bisa menjalankan pemerintahan di desa secara akuntable dan bebas korupsi.
“Kami memberikan pesankepada Kades dan Perangkat Desa agar ada target penurunan angka stunting, dan kemiskinan ekstrem cepat terselesaikan. Apalagi dengan masa jabatan saya yang akan berakhir tanggal 5 September, maka kita harus kebut untuk menyelesaikan permasalahan itu,” kata Ganjar saat menghadiri acara Silaturahmi Akbar Forum Kepala dan Perangkat Desa (FKPD) Dipayudha Kabupaten Banjarnegara, di Hotel Fox Harris, Banjarnegara, Selasa (30/5/2023).
Ganjar menambahkan, selama ini, Ia menerima banyak masukan dari para kades terkait infrastruktur desa, terutama yang berkaitan dengan anggaran.
“Kemarin kami coba koordinasikan agar cakupan anggaran yang kurang-kurang ini bisa masuk program inpres dari infrastruktur desa,” lanjutnya
Ganjar juga mengingatkan agar anggaran dan pengelolaan keuangan diperhatikan dengan baik. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga telah memberikan catatan karena ada keterlambatan dalam laporan.
“Alhamdulillah di Banjarnegara sama Pak Bupati dicek langsung. ‘Pak Gub, Banjarnegara sudah selesai 100 persen’ Ini hebat kita ringgal mengingatkan daerah-daerah yang lain,” tambahnya
Ganjar juga mengapresiasi kepada kepala desa karena selama dua periode memimpin, ada banyak desa yang berinovasi tidak hanya dari segi tata kelola, namun banyak desa berinovasi pada usaha desa termasuk BUMDes, kerja sama antardesa, bahkan saat ini sudah banyak desa yang membuat aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini pengalaman-pengalaman bagus yang mesti kita kawal. Tentu penghormatan-penghormatan kita berikan kepada keseriusan para kades dalam menyelesaikan persoalan di tingkat desa,” Ujarnya
Ganjar juga meminta agar target-target nasional di bereskan pada level pemerintahan yang terkecil yaitu desa. Sehingga nanti kalau semua itu beres, akan mengerucut ke atas. Dan performanya akan sangat bagus.
“Saya hanya ingin mengingatkan agar kepada ara kades dan perangkat agar jangan ada korupsi,” katanya.
PJ Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto pada kesemparan tersebut melaporkan bahwasan pelaksanaan desentralisasi di Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa di Banjarnegara selalu berkomitmenb mendukung apa yang menjadi arah kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, mitigasi kebencanaan, pengembangan BUMDes/BUMDesma.
“Kami akan selaras melaksanakan apa yang menjadi target pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kita siap untuk saling membahu, dengan intervensi bersama antara APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan juga CSR, ,” kata Tri Harso.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa lanjut Tri Harso, kebersamaan antara Kepala Desa dan Perangkat Desa harus terjalin dengan baik, karena untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera, terlebih dahulu harus tercipta sinergitas antara Kepala Desa dan Perangkat Desa.
“Yang tidak kalah penting adalah juga sambung sinergitas yang mantap dengan para stakeholder pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan desa, karena semuanya itu merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.,” lanjutnya. (**)