BANJARNEGARA- Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto bersama Pj Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara daring di Command Center pada Jumat (17/11/2023).

Arahan tersebut terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi tahun politik 2024. Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari partai politik serta tidak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden maupun wakil presiden, calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, DPRD dengan cara ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye atau menggunakan atribut partai.

Dikatakan, PJ sebagai birokrat non-politis harus berhati-hati dalam bersikap maupun mengambil Langkah, karena bisa jadi diterjemahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

“Jadi kita harus hati-hati juga sampai terjebak, dan jangan sampai terframing , membuat pernyataan juga hati-hati betul , memilih kata, memilih narasi, diksi. Jangan sampai nanti misalnya kesannya yang lain,” jelas Tito.

Lebih jauh Tito mengatakan bahwa  pemilu merupakan momentum simbol demokrasi terpenting di dalam perjalanan demokrasi, karena satu-satunya momentum dimana semua rakyat mengambil bagian menggunakan haknya sebagai pemilik negara untuk memilih pemimpin atau wakilnya.

“Dari sisi keamanan, pemilu adalah power struggle, pemilu adalah pertarungan perebutan kekuasaan, Ketika terjadi pertarungan perebutan kekuasaan yang dilegalisir dengan cara-cara yang baik, maka tetap akan  ada risiko, potensi-potensi konflik. Konflik tidak bisa dihindarkan, konflik kepentingan, kekuasaan, pasti akan sangat terjadi, yang kita lakukan adalah bagaimana me-manage konflik itu supaya baik, tidak pecah menjadi saling menghancurkan,” jelas Tito.

Pada kegiatan tersebut, Pj Bupati didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Drs. Sila Satriana, M.Si dan Asisten Administrasi Umum, Dalmini, S.Sos.,M.Si.* (fzr)