BANJARNEGARA  – Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto menyampaikan, progres belanja APBD melalui OPD di Pemkab Banjarnegara sampai akhir bulan November 2023 mencapai Rp.1,953 Triliun atau sebesar 86,31 persen dari total pagu belanja Rp.2,263 Triliun.

“Kinerja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,85 persen,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan IV APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 di Sasana Bhakti Praja Setda, Rabu (13/12/2023).

Tri Harso menyampaikan terima kasih kepada OPD yang kinerja belanjanya cukup baik. Dia pun mengingatkan OPD yang progres belanjanya masih di bawah rata-rata agar melakukan percepatan progres fisik dan keuangannya.

Ia berharap, disisa waktu yang ada, semua OPD agar terus melakukan upaya pengendalian terhadap belanja OPD untuk memastikan penyerapan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

“Lebih baik lagi jika realisasi sampai akhir tahun 2023 ini bisa melampai kinerja tahun 2022 sebesar 94,5 persen dari pagu anggaran,” ungkapnya

Tri Harso menambahkan, sambil menyelesaikan belanja tahun 2023, untuk APBD tahun anggaran 2024 agar mulai dipersiapkan dari sekarang sehingga pelaksanaan belanjanya bisa dimulai sedini mungkin dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya bisa lebih awal di rasakan oleh masyarakat.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjarnegara, Dedi Restioko melaporkan, dari 174 pengelola kegiatan di 44 OPD, sebanyak 159 pengelola kegiatan telah mengirimkankan laporan tepat waktu dan 15 lainnya kurang tepat waktu.

“Untuk kinerja belanja tahun anggaran 2023 per 30 November 2023 realisasi keuangan sudah mencapai 86,31 % dari target 91,67 %, sedangkan progres belanja fisik sudah 92,46% dari target 95,60%,” terangnya

Terkait Rakor POK ini, kata Dedi, bertujuan untuk melakukan evaluasi belanja APBD Kabupaten Banjarnegara agar dapat dilaksanakan dengan tepat volume, waktu, mutu, sasaran dan administrasi.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab seluruh perangkat daerah agar melaksanakan proses belanja APBD yang lebih berkualitas dan akuntabel,” imbuhnya. (amr)