BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersamaan dengan High Level Meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (HLM TP2DD) tahun di Ruang Bima Fox Harris Hotel And Convention, Kalibenda, Banjarnegara, Selasa (15/10/2024) .

Launching penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2024 di 3 OPD Pilot Project yang dipilih untuk menerima Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yaitu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Baperlitbang dan Inspektorat diharapkan mampu mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Sekretaris Daerah Banjarnegara Indarto  pada kesempatan tersebut mengatakan, Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat menjadi Solusi Percepatan dan Mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Indarto menambahkan, HLM TP2DD yang diluncurkan merupakan kelanjutan kegiatan HLM yang sama tahun 2023 dimana pada saat itu sudah dilakukan Penandatanganan PKS antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (BPPKAD) dengan Bank Jateng tentang Implementasi KKPD pada tanggal  30 November 2023.

Sebelumnya juga sudah dilakukan sosialisasi KKPD pada High Level Meeting Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2023 serta Komitmen penerapan KKPD di 3 OPD percontohan, yakni BPPKAD, Baperlitbang dan Inspektorat.

Sebagai tindak lanjut berikutnya, diharapkan setelah HLM ini ada komitmen bersama  yaitu dengan rencana perluasan cakupan SKPD yang menggunakan KKPD dimana saat ini tersisa  40 SKPD  dengan pentahapan 20 SKPD yang terdiri dari Badan, Dinas atau Kantor pada tahun 2025 pada tahap pertama dan 20 SKPD (Kecamatan) pada tahun 2026 pada tahap kedua.

“Kami laporkan juga bahwa sebagai upaya Tim TP2DD Kabupaten Banjarnegara mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), maka di forum HLM  ini akan diisi juga story sukses penerapan KKPD dari Kepala BPPKAD Kabupaten Wonogiri,” lanjut Indarto.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christoveny dalam sambutannya mengatakan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan suatu upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengatakan, Kehadiran forum Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ini dibentuk untuk memastikan bahwa implementasi ETPD berjalan secara optimal hingga dapat mengakselerasi pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital daerah.

“Elektronifikasi transaksi juga turut mendukung upaya perbaikan dalam pelayanan publik melalui penyediaan beragam alternatif kanal pembayaran nontunai yang dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah,” katanya.

Atas nama BI , Christoveny mengapresiasi dan mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemkab Banjarnegara yang akan dilakukan pada 3 (tiga) OPD sebagai pilot project yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang), Inspektorat dan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Sementara Pj Bupati Banjarnegara, Muhammad MAsrofi mengatakan, Implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah telah menjadi urgensi terutama dalam mendukung Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif dan efisien guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Di Banjarnegara, penguatan teknologi digital  membutuhkan peran aktif TP2DD. Proses digitalisasi dilakukan untuk terus menjaga dan mengawal inovasi digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat berimplikasi positif pada peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD), meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Semua aspek ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan secara holistik di Kabupaten Banjarnegara,” Ujarnya.

Masrofi menambahkan, dari sisi digitalisasi belanja, pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah berkomitmen bahwa penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akan segera ditindaklanjuti dengan aktifitas  penggunaan KKPD atau yang saat ini disebut Kartu Kredit Indonesia (KKI).

“Saya berharap Pengelola Keuangan pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah percontohan KKPD terus meningkatkan kapasitasnya sehingga KKPD berjalan dengan lancar dan mampu menjadi pionir KKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,” katanya.

Kegiatan “High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daeerah (TP2DD) diikuti oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Kepala  OPD di Kabupaten Banjarnegara yang merupakan pilot project penerapan KKD Tahun 2024 dan Kepala OPD anggota TP2DD, Kepala Kantor Pewakilan Bank Indonesia Purwokerto, Pimpinan Cabang Bank Jateng Banjarnegara serta PPK OPD, PPTK, Operator SIPD dan Bendahara Pengeluaran OPD Pilot Project KKPD. (ahr)