Penjabat Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi beserta Forkompimda Banjarnegara  menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di sentul Internasonal Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis, 7 November 2024.

Selain Jajaran Forkompimda Pj Bupati juga menyertakan Ketua KPU, Kepala BPS serta Organisasi pemerintah daerah yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Rakornas digelar dalam rangka untuk menindaklanjuti Visi Presiden RI yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat ,mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Acara Rakornas  yang di gelar secara maraton tersebut  dimulai pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 18.00 WIB dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiyanto dan dihadiri serta sejumlah menteri Koordinator dan Menteri Kabinet  Merah Putih.

Dalam sambutan pembukanya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas inisiatif Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran pemerintahan di akhir tahun 2024 dan sangat menghargai langkah tersebut karena merupakan kesempatan pertama presiden untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik Indonesia.

Presiden menyebut Rakornas bersama kepala daerah seluruh Indonesia merupakan suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan rakornas tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Prabowo.

Rakornas dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024” ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Tito menyebut Rakornas bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan forkopimda serta instansi vertikal di daerah untuk mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan.

Kegiatan rakornas tersebut dihadiri 5.360 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan. Selain perwakilan dari kementerian atau lembaga dan instansi pusat, rakornas juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh daerah di Tanah Air.

“Rakornas ini dihadiri Jajaran Forkopimda dan instansi vertikal di kabupaten kota sebanyak 4.369 orang, 416 bupati, 98 wali kota, dan 38 gubernur,” lanjutnya.

Pelaksaan rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta kesiapan dalam menghadapi tantangan nasional di masa depan.

Sementara Pj Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi mengatakan, Siap mendukung program prioritas pemerintah dengan segera melakukan action di daerah sesuai arahan dari para Menko.

Arahan yang diberikan rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diantaranya adalah bagaimana menumbuhkan kemudahan usaha iklim investasi yang kondusif, pengentasan penanganan kemiskinan, stunting dan permasalahan lainnya yang harus segera  di  implementasikan di daerah.

Masrofi juga mengatakan pada rakornas tersebut juga ada arahan khusus yang penting dari presiden RI kepada kepala daerah yang harus segera di tindak lanjuti.

“Intinya kita diminta untuk  bekerja untuk bangsa dan negara dan melaksanakan pemerintahan di daerah dengan baik, yang  tentu saja akan kita tindak lanjuti kami pelaksanaanya  di daerah,” Ujarnya.

Presiden dan para Menko juga memberikan penekanan untuk tidak melaksanakan kolusi, tidak pungli dalam pekerjaan, jujur, berkarakter, berintegritas dan harus melayani  masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan kemiskinan dan stunting di daerah, para menko juga meminta agar pelaksanaannya tidak hanya seremonial saja, tidak hanya melakukan sosialisasi dan teori saja namun harus ada langkah yang nyata.

“Kalau ada stunting yang segera harus diberikan  bantuan pangan gratis dan bergizi, sehingga harus ada actionnya. Karena masyarakat miskin tidak butuh sosialisasi  atau pengarahan saja namun bagaimana masyarakat miskin dan penderita stunting  bisa segera mendapatkan bantuan pangan atau bantuan keuangan termasuk  rumah rumah yang tidak layak huni,” kata Masrofi.(*Kiki/ahr)