BANJARNEGARA – Angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, Persentase penduduk miskin tahun 2024 mengalami penuruna sebesar 0,19 persen. Pada tahun 2023 diangka 14,9 %. menjadi 14,71 % pada tahun 2024.

Hal tersebut di sampaikan Pj. Bupati Banjarnegara Mohamad Masrofi, S.Sos., M.Si., saat membuka acara Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara di Aula Sasana Bhakti Praja, Setda, Rabu (13/11/24).

Jumlah penduduk miskin di Banjarnegara menurun sebanyak 1.310 jiwa, bila dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 138.990 jiwa menjadi  137.680 jiwa pada tahun 2024.

Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem, lanjutnya, Kabupaten Banjarnegara  turun dari 1,50 % pada tahun 2023 menjadi 1,09 % di tahun 2024, bila dengan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 14.010  jiwa menjadi 10,180 jiwa.

Masrofi mengakui bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan itu susah, tidak mudah dan memerlukan kerja keras serta kolaborasi dalam penanganannya. “Maka ini perlu menjadi perhatian utama dalam penanganan serta perlu dikeroyok bersama-sama oleh stake holder terkait agar angka penurunannya lebih meningkat lagi”, katanya.

Dia juga menyampaikan  upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Selain itu sambungnya, Banjarnegara terus berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan delapan pelayanan dasar untuk masyarakat. “pemenuhan itu melalui kolaborasi dan intervensi dari berbagai pihak antara lain dengan Dana APBD, APBD Provinsi, DAK, APBD Desa, BAZNAS dan CSR”, ungkapnya.

Masrofi mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan berdasarkan analisis hasil survey dan rekomendasi dari BPS Kabupaten Banjarnegara, Masrofi meminta upaya intervensi yang telah dan akan di laksanakan harus tepat sasaran serta ketersediaan data yang tepat. “Data yang tepat menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan”, ujarnya.

Pj. Bupati menekankan pada OPD pengampu penanganan kemiskinan dalam penyusunan program kegiatan dapat berfokus menyasar upaya pengentasan kemiskinan termasuk desa lokus kemiskinan ekstrem. “Program harus jelas sasaran dan targetnya serta pastikan efektifitas dan keberlanjutannya”, tegasnya.

Kepada Camat, lanjutnya, untuk melakukan pendampingan dan memantau perkembangan verval data Kemiskinan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2024 di desa. “Pastikan data akurat sehingga upaya yang dilakukan nantinya tepat sasaran”, katanya.

Sebelumnya Drs. Yusuf Agung Prabowo, S.H., M.Si., rapat kooordinasi yang dilakukan sebagai upaya bersama membangun komitmen stakeholder dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara.

Selain itu, Yusuf Agung menambahkan, untuk meningkatkan pemahaman bersama penyebab utama kemiskinan dan menyatukan persepsi dan langkah semua pihak dalam percepatan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem  di Kabupaten Banjarnegara.

Sementara itu, Drs Indarto, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara dalam paparannya menjelaskan terkait proses verifikasi dan validasi data P3KE yang telah dilakukan.

”Dan untuk tahap pendistribusian data, verval lapangan, musyawarah desa/kelurahan dan pengumpulan data ke TPKP, dilaksanakan mulai minggu kedua bulan november sampai dengan minggu ketiga bulan Desember 2024”, jelasnya.

Hadir sebagai narasumber Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, Kepala Inspektorat Kab. Banjarnegara, Kepala BPS Kab. Banjarnegara.*** (kominfo_eko).