18 September 2020 Jam 15:57

Dewan Beri Apresiasi Banjarnegara Masuk 10 Besar Penyerapan Anggaran Nasional

BANJARNEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan atas Raperda ini tercermin dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara hari ini, Jumat (18/9/2020), dengan agenda Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020. Rapat dipimpin Ketua Dewan, Ismawan Setya Handoko, dihadiri kepala OPD dan jajaran DPRD.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi sebelum penyerahan Raperda, semua fraksi menyatakan setuju dan menerima. Dengan melihat kinerja Pemkab Banjarnegara dalam masa tahun anggaran 2020, Fraksi Golkar dengan juru bicara Bawono menyatakan apresiasinya atas prestasi Kabupaten Banjarnegara yang masuk 10 besar penyerapan anggaran tingkat Nasional.

“Kami mengapresiasi kinerja eksekutif bahwa di masa pandemi ini pembangunan terus berjalan, bahkan Kabupaten Banjarnegara yang masuk 10 besar penyerapan anggaran tingkat Nasional,” katanya.

Senada dengan Golkar, Fraksi PDIP juga menyetujui Rancangan Raperda ini. Dalam pandangan umum yang dibacakan Sri Haryati (sekretaris fraksi), fraksi Golkar memberi masukan agar anggaran bisa dilaksanakan secara efefktif, efisien dan akuntabel.

“Kami juga menyoroti penanganan bagi korban PHK dan pelaku usaha kecil, serta pengelolaan Bumdes biar lebih spesifik lagi di bidang usahanya,” kata Sri Haryati.

Adapun pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, mengingatkan pentingnya ketersediaan hotspot internet untuk rumah tangga miskin yang memiliki anak sekolah.

“Kami juga berharap adanya pelatihan UMKM kepada anak-anak sekolah, dan remaja karang taruna agar bisa mandiri,” kata Siti Komariah mewakili fraksinya.

Sementara itu Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jubir, Lilis Ujianti, mengapresiasi penyelenggaraan DCF virtual serta penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga disorot fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Slamet.

Penyelenggaraan DCF Virtual juga didukung oleh Fraksi PKS. Fraksi ini berharap DCF lebih bagus dan inovatif. Juru bicara Fraksi PKS, Muhamad Nurin juga berpendapat bahwa di masa pandemi ini semuanya harus bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Banjarnegara.
“Kami menghimbau agar razia masker diintensifkan, dan agar website yang memuat data perkembangan penanganan Covid-19 bisa lebih update ” ujarnya.

Sedangkan Fraksi PAN Indonesia Raya, lebih banyak menyoroti tentang Inovasi-inovasi Kabupaten agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sumber pendapatan bisa dari pajak reklame, penggalian fiber optik, parkir, atau Rumah Pemotongan Hewan.

Fraksi Nasdem menyoroti tentang pendataan ulang pelaku UMKM dan gaji guru honorer yang sangat kecil.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menyampaikan bahwa situasi Pandemi Covid-19 mendesak Pemkab untuk melakukan perubahan-perubahan atas APBD tahun anggaran 2020. Selain itu, kondisi saat ini juga telah mengubah asumsi-asumsi makro yang mendasari penyusunan APBD sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini diproyeksikan penurunan pendapatan sebesar 6,89% atau sebesar Rp.149.322.783.046. Jumlah tersebut dari sebelumnya Rp.2.168.786.068.000 menjadi Rp.2.019.463.284.954. Dana perimbangan juga mengalami penurunan karena turunnya alokasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil dari pemerintah pusat.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2020 serta serahterima antara bupati dan ketua DPRD. ***(mjp)

Artikel Terkait…

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eryaman escort