19 Januari 2022 Jam 17:46

Pemprov Jateng Gelar Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan 11 Kabupaten/Kota

BANJARNEGARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Pendapa Dipayudha Adigraha Banjarnegara, Rabu (19/1). Kegiatan ini diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari 11 kabupaten/kota wilayah eks Bakorwil III Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho mengatakan minimal 3 kali dalam setahun provinsi harus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Tujuannya agar provinsi bisa mengetahui harapan dan keinginan dari kabupaten/kota serta masalah apa yang dialami oleh masing-masing daerah.

Lebih lanjut dia menyampaikan saat ini seluruh dokumen bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan desa di Jawa Tengah sudah diterima. Harapannya di triwulan pertama tahun 2022 sudah terlaksana program perekonomian secara masif.

“Selama Covid 19, sudah dua tahun kita tidak berkegiatan. Ini mejadi semangat kita bersama di awal 2022 untuk semakin baik, yang sudah berlalu ya sudah, jadi intriopeksi kita bersama agar kedepan lebih baik,” ungkapnya

Pada saat ini, lanjutnya, selain diperlukan percepatan pada sisi belanja juga dibutuhkan percepatan pada sisi pendapatan. Menurutnya hal itu penting dilakukan agar tidak kesulitan pada realisasi pembayaran.

Dwianto juga meminta pemerintah daerah dan kota untuk mengelola keuangan dengan baik dan disiplin. Dia berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di triwulan ke empat untuk dimajukan ke triwulan pertama .

“Kita belajar dari tahun sebelumnya. Jangan sampai terjadi lagi penumpukan kegiatan di triwulan 4,” ujarnya

Melalui rapat ini, dia menginginkan pengelola keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas. Apabila terjadi kebingungan dan ketidaktahuan dalam pelaksanaan APBD maupun bantuan untuk segera dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi.

“Tanggung jawab provinsi untuk membantu jika ada daerah yang mengalami kesukitan. Kami ingin langkah gerak yang sama dalam pengelolaan keuangan antara kabupaten/kota dengan provinsi,” paparnya

Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah provinsi Jawa tengah yang telah menggelar rakor di Kabupaten Banjarnegara. Dia berharap kegiatan tersebut akan memantapkan kinerja aparatur pemerintah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Melalui rakor ini akan terjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan dengan baik,” katanya.

Artikel Terkait…

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.