betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri 1xbet ligobet polobet verabet
lordcasino aresbet

Profil

Beberapa kali diskusi digelar untuk mengkaji, meninjau dan meneliti tentang hari jadi yang lebih tepat. Paling tidak Pemkab Banjarnegara telah 2 kali menggelar Sarasehan Hari Jadi, pada bulan Agustus tahun 2015 dan tahun 2017. Akhirnya DPRD Kabupaten Banjarnegara berinisiatif untuk mengajukan Raperda Hari Jadi pada tahun 2018. Pembahasan dalam Pansus tidaklah mudah, karena minimnya sumber referensi. Bahkan ketika kemudian naskah akademik mencoba disusun oleh Universitas Semarang, hasilnya justru tidak seperti yang diharapkan karena mengacu pada hari jadi Kabupaten Banyumas, yang bahkan di Banyumas sendiri telah diubah pula tanggal tersebut.

Setelah diadakan penelitian dan kajian akademis berkali-kali di Pansus DPRD, dengan melalui perdebatan di Panusus DPRD, terutama setelah menghadirkan Profesor Sugeng Priyadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak tiga kali, barulah pada akhirnya Pansus mendapatkan pencerahan yang meyakinkan, dan pada akhirnya menetapkan hari jadi Banjarnegara yang baru, yaitu pada tanggal 26 Februari 1571. Hal itu kemudian ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019.

Tanggal 26 Februari 1571 menjadi patokan, atas peristiwa diangkatnya Jaka Kaiman pada 22 Februari 1571 (hari jadi Banyumas) oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wirasaba setelah peristiwa terbunuhnya Wargohutomo akibat fitnah Demang Toyareka pada tragedi Sabtu Pahing. Saat itu, Jaka Kaiman tidak menyangka diangkat menjadi Bupati Wirasaba menggantikan mertuanya pada 27 Ramadhan 978 H atau 22 Februari 1571. Ia bahkan berangkat ke Pajang dalam rangka mewakili ipar-iparnya yang takut menghadap Sultan Pajang, takut dibunuh sebagaimana Wargo Hutomo. Maka wajar dan sadar diri bahwa ia hanya anak menantu, pada saat pertemuan kedua dengan Sultan Pajang pada saat Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 978 H, tepatnya pada Senin Pon 26 Februari 1571, Jaka Kaiman mengusulkan untuk membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4, yaitu Wirasaba, Kejawar, Merden (Pamerden) dan Banjar Petambakan, dan hal itu disetujui oleh Sultan Hadiwijaya, sehingga begitu pulang dan sampai di Wirasaba, ia langsung membagi Wirasaba menjadi empat.

Ini adalah sebuah fakta pikiran, yang bersumber dari Babad Kalibening dan Babad Banyumas yang sebelumnya telah dijadikan sebagai rujukan penetapan hari jadi Banyumas 22 Februari 1571 atau hanya berselang tiga hari. Tanggal itulah yang dirasa paling tepat dijadikan titi mangsa berdirinya Kabupaten Banjarnegara.

Penetapan tersebut selain lebih berdasar sumber sejarah lokal, juga mengakomodir peran para bupati sebelum tahun 1831 yang pada hari jadi sebelumnya sama sekali tidak diakomodir. Lihatlah prosesi hari jadi dengan parade gambar bupati Banjarnegara. Hanya Dipayudha IV ke atas saja yang diarak gambarnya. Sementara itu, jelas bahwa sebelum 1831 sudah ada bupati-bupati sebelumnya.

Adapun bupati yang menjabat dari era Banjar Petambakan, hingga Banjarnegara saat ini, berturut-turut dipimpin oleh:

  1. Kyai Ngabei Wirayudha/ Wargadirana (1571-?). Agaknya sesudahnya kabupaten ini tidak begitu lestari atau eksis serta minimnya sumber yang ada, sehingga tidak diketahui nama-nama bupati yang menjabat hingga tahun 1650.
  2. Raden Ngabei Banyak Wide (1650-1707).
  3. Raden Ngabei Mangunyudha I / ”Sedaloji” (1707-1742). Bupati ini terkenal dengan heroismenya melawan penjajah VOC pada masa geger Perang Pracina.
  4. Raden Ngabei Kenthol Kertoyudho / Mangunyudho II (RT Kertonegoro III/ Mangunyuda Mukti) (1742-?). Pada masa ini pusat pemerintahan dipindah ke Banjar Watu Lembu (Banjar Selo Lembu).
  5. Mangunyudha III/ Mangunbroto (?-1816)
  6. Ngabehi Mangunsubroto serta Ngabehi Ranudireja (1816-1830). Pada era ini, karena Banjar Watulembu sangat anti Belanda, maka diturunkan statusnya menjadi Distrik.
  7. KRT Dipayudha IV (1831-1846), pada masa ini pusat kekuasaan kembali dipindah ke selatan sungai Serayu, atas ijin Pakubuwana VII. Nama kabupaten pun diubah menjadi Banjarnegara, dengan maksud “Banjar” adalah sawah, telah berubah menjadi kota atau “Negara”.
  8. KRT Dipodiningrat (1846-1878), pada eranya terjadi banjir besar di Banyumas atau yang dikenal dengan Blabur Banyumas, dan Beliau sempat membantu Banyumas dengan bantuan tenaga dan beras,
  9. KRT Joyonegoro I (1878-1896)
  10. KRT Joyonegoro II (1896-1927)
  11. Kanjeng Raden Adipati Ario Sumitro Kolopaking Purbonegoro (1927-1957), ia merupakan Bupati tiga zaman: Belanda, Jepang dan Republik Indonesia. Ia juga berperan dalam lahirnya Pancasila dan kemerdekaan Indonesia karena menjadi anggota Badan penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritzu Cunbi Coosakai.
  12. Raden Sumarto (1949-1959)
  13. Mas Soejirno (1960-1967)
  14. Raden Soedibjo (1967-1973)
  15. Soewardji (1973-1980)
  16. Winarno Surya Adi Subrata (1980-1986)
  17. H Endro Suwaryo (1986-1991)
  18. H Nurachmad (1991-1996, dan 1996-2001)
  19. Ir. H Djasri, MM. MT. (2001-2006 dan 2006-2011)
  20. Sutedjo Slamet Utomo, SH. M.Hum (2011-2016)
  21. Prijo Anggoro Budi Raharjo, SH. M.Si. (Pejabat Bupati 2016-2017)
  22. Budhi Sarwono (2017-2021),
  23. Syamsudin, S.Pd. M.Pd. (Plh. Bupati, 2021-sekarang).

Ketika kini tanggal 26 Februari 1571 telah ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi, maka Pemkab Banjarnegara telah mengakomodir bupati-bupati Banjarnegara sebelum 1831. Hal itu tentu saja sangat memuaskan bagi seluruh warga Banjarnegara, terutama warga Banjar Kulon maupun Petambakan yang merasa akar sejarahnya diakui oleh Pemda Banjarnegara.