Wed07172019

Last updateWed, 17 Jul 2019 9am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Berita Sosial Budaya Pengawasan Obat dan Makanan Tanggung Jawab Multisektor

Pengawasan Obat dan Makanan Tanggung Jawab Multisektor

 

(BANJARNEGARA) – Pengawasan Obat dan Makanan menjadi tanggung jawab Multisektor, yakni Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Hal ini disampaikan Suliyanto, SH, MH, Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Banyumas pada saat pertemuan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Banjarnegara, Selasa (09/07) di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara.

 

“Multisektor pengawasan obat dan makanan memainkan peran strategis yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional” katanya.

Guna meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

“Multisektor wajib mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, meliputi sediaan farmasi, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang disalahgunakan” katanya.

Dia menjelaskan ada tiga permasalahan dalam pengawasan obat dan makanan, yakni luasnya wilayah yang harus diawasi, pola-pola baru peredaran produk tidak standar/ilegal dan kompleknya spektrum isu pengawasan obat dan makanan.

“Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki tugas menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengkoordinasikan pelaksanaan obat dan makanan dengan instansi terkait” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Drs. Indarto, M.Si pada saat membacakan Sambutan Bupati Banjarnegara mengatakan obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan hak asasi manusia sehingga obat dan makanan harus aman, layak, sesuai keyakinan dan budaya masyarakat.

“Masalah obat dan makanan di sekitar kita sudah semakin kompleks, baik itu obat palsu termasuk vaksin palsu yang seharusnya bisa melindungi balita kita dari beberapa macam penyakit, obat ilegal yang tidak terjamin keasliannya, makanan yang mengandung bahan berbahaya bahkan beracun” katanya.

Menurutnya permasalahan ini tidak lepas dari pemantauan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam upaya untuk optimallisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang diharapkan membawa dampak positif kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah” katanya.

Sekda Indarto berharap dengan terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menanggulangi masalah kesehatan khususnya keamanan obat dan makanan di Kabupaten Banjarnegara. ***** (Sudin)

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan