Sat08242019

Last updateFri, 23 Aug 2019 7am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Berita Umum Masalah Orang Terlantar yang masih menggantung

Masalah Orang Terlantar yang masih menggantung

(BANJARNEGARA) – Penanganan Orang Terlantar yang masuk dalam kategori Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) diakui sampai kini masih belum jelas. Masalah ini kentara muncul, terutama sekali saat ada orang terlantar khususnya orang gila yang mengalami sakit dan kecelakaan. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M. Si., Selasa (11/02) saat Jumpa Pers Bupati Wakil Bupati bersama awak media di RM Sudoroso, Purwonegoro.

“Pihak Dinsosnakertrans semangat mengantar, RSUD siap melayani. Namun giliran membayar tagihan perawatan, Dinsosnakertrans mengalami kesulitan karena ketiadaan anggaran” katanya.

Orang terlantar ini, lanjutnya, adalah salah satu kelemahan yang masih ada dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka belum terkover dalam pelaksanaan dalam system Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sekarang ini. 

“Membebankan itu semua pada Jamkesda saya rasa daerah tidak mampu. Salah satu alasan kita adalah kesulitan dalam penganggaran. Jumlah orang terlantar khususnya orang gila ini senantiasa berubah-ubah karena salah satu pola penanganannya adalah ambil dan buang ke wilayah lain. Sementara hal sama dilakukan oleh Kabupaten lain. Akibatnya jumlah orang gila sulit terdeteksi. Untuk mencari solusinya, butuh diskusi antar wilayah” katanya.

Berkait dengan masalah-masalah lain yang belum terkover oleh BPJS, lanjutnya, maka dirinya  menyarankan sejumlah stakeholder bidang kesehatan untuk membuat laporan masalah ini secara detil dan menyampaikanya kepada Menkes agar dapat dijadikan pertimbangan. Harapannya penyelenggaraan ke depan sudah ada perubahan.

“Harus diakui salah satu kunci dari kebingungan di lapangan adalah minimnya sosialisasi. Kalau pihak BPJS ke depannya penyelenggaraannya ingin berjalan lebih baik lagi maka kuncinya lakukan sosialisasi secara massif. Buat buku saku, baliho, leaflet, dan seterusnya. Jangan lupa, dikantor pelayanan langsung pasang SOP yang jelas terlihat, sehingga masyarakat yang datang jelas diinformasikan kemana arah pelayanan” katanya.

Menurut Kepala Dinsosnakertrans, Dwi Suryanto, S. Sos., pada tahun sebelumnya, penanganan terhadap orang terlantar penderita penyakit jiwa yang mengalami sakit atau kecelakaan relative mudah. Sebab dulu jamkesmas yang memungkinkan untuk pembiayaan hal seperti itu.

“Begitu ada kasus, pihaknya tinggal membuat klaim  dan dari klaim tersebut bisa untuk mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan di Panti-Panti Sosial” katanya.

Sekarang ini, lanjutnya, tidak memungkinkan sebab untuk mendapat layanan sosial kesehatan seseorang harus mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Sementara syarat untuk memperolehnya harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Nah ini bagaimana caranya. Wong ditanya saja enggak nyambung. Namanya siapa, asalnya mana, keluarganya siapa. Syukur jawab, banyak yang ditanya malah senyum-senyum sendiri” katanya.

Kepala RSUD Hj. Anna Lasamah Soemitro Kolopaking, dr. Junita, menyatakan belum lama ada pertemuan antar RSU di RS Karyadi Semarang dengan Menkes Nafsiah Mboi. Sejumlah masalah dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan dibahas dalam kegiatan ini. Salah satunya adalah masalah penanangan Orang Terlantar khususnya orang gila dan para penghuni Lapas.

“Menurut Menkes, sebelum ditemukan solusinya untuk sementara ini, orang gila diupayakan ditangani terlebih dahulu oleh Pemkab melalui Jamkesda. Sedangkan mengenai para penghuni Lapas menurut Menkes mereka harus mendaftar sendiri sebagaimana para anggota BJPS mandiri. Sebab mereka merupakan warga mampu, hanya saja sedang berada dalam masa tahanan” katanya. (**--eko br)

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan