Mon09162019

Last updateMon, 16 Sep 2019 9am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online wacana Kartu Tani Akan Dijadikan Alat Kontrol Pemasaran Pupuk Bersubsidi

Kartu Tani Akan Dijadikan Alat Kontrol Pemasaran Pupuk Bersubsidi

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mengusulkan penerapan sistem pemasaran tertutup untuk mengatasi kekacauan pemasaran pupuk bersubsidi di wilayah Batur. Gagasan ini disampaikan oleh Sekretaris KP3 Drs. Teguh Handoko saat digelar dialog antara Wakil Bupati, KP3, Dintankannak, Produsen Pupuk, Pengecer Pupuk, dan Asosiasi Petani Kentang Dataran tinggi Dieng, Kamis (12/02) di aula Balai Desa Batur, Kecamatan Batur. “Jika disetujui, Kartu tani ini nantinya akan dipegang oleh semua petani anggota kelompok tani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Pada setiap kartu tani ini nantinya akan ditulis masing-masing nama petani dan usulan kebutuhan pupuknya sesuai yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK yang disampaikan kelompoknya” katanya. 

Setiap kali melakukan pembelian pupuk bersubsidi, lanjutnya, masing-masing petani harus membawa kartu ini ke pengecer pupuk yang memegang RDKK kelompok tani dimaksud. Di luar pengecer yang telah ditunjuk, petani tidak dapat melakukan pembelian pupuk di tempat lain.

“Opsi pemasaran pupuk dengan kartu tani ini diajukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keruwetan pemasaran pupuk yang terjadi di lapangan. Namun tetap syarat pengisian RDKK harus dilakukan terlebih dahulu oleh petani. Sebab tanpa itu, produsen sulit mengeluarkan pupuk sesuai kebutuhan suatu wilayah” katanya.

Sedangkan soal kelangkaan pupuk, sambungnya, para petani tidak perlu khawatir. Untuk tahun 2015 ini, lanjutnya, aturan tentang penyaluran pupuk sudah diterbitkan berdasarkan Perbup Bupati Nomor 72 Tahun 2014. Di dalam pasal 7 Perbup, lanjutnya, sudah diatur mengenai realokasi pupuk. Aturan ini memungkinkan jika suatu wilayah mengalami kekurangan pupuk, katanya, dapat dipenuhi melalui mekanisme realokasi antar wilayah, waktu, dan sub sektor melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan.

Apabila alokasi pupuk di suatu kecamatan pada tahun berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk di wilayahnya dapat menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi pupuk selama satu tahun. Alokasi pupuk untuk Kabupaten Banjarnegara, khususnya untuk NPK selama satu tahun dipatok sebesar 10.501 ton per tahunnya.

“Jadi bila satu daerah kekurangan, bisa mengambil sisa bulan sebelumnya yang mungkin tidak habis penggunaannya atau mengambil alokasi bulan berikutnya. Bila ini tidak mencukupi bisa mengambil alokasi di wilayah lain yang masih tersisa banyak. Yang pentingnya, jumlahnya tidak melampaui alokasi total 10.501 ton” katanya.

Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M. Si., menambahkan gagasan adanya Kartu Tani ini sejalan dengan ide dari Gubernur Ganjar Pranowo yang tengah mengkaji kemungkinannya menerapkan Kartu Tani di Jawa Tengah. Bila Banjarnegara dapat menerapkannya di lapangan, maka akan mendahului rencana Gubernur tersebut dan dapat dijadikan pilot proyek dengan studi kasus di Kecamatan Batur.

Masalah kelangkaan pupuk di Batur ini, lanjutnya, memang menjadi pertanyaan besar sebab berdasar data dari produsen pada tahun 2014 kemarin telah menyiapkan 1.034 ton pupuk untuk wilayah kecamatan Batur. Namun dari catatan produsen, dari jumlah tersebut hanya terserap 731 ton. Di sisi lain, lanjutnya, para petani kentang di Batur mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk.

“Fakta ini melahirkan pertanyaan, mengapa bisa terjadi hal seperti ini. Dimana letak kesalahannya. Sebab apabila petani mengeluhkan kekurangan pupuk, mengapa jumlah 1.034 ton yang dicadangkan untuk wilayah Batur hanya terserap 731 ton. Apa yang sebenarnya terjadi” katanya retoris. 

Sementara dari sisi petani sendiri disampaikan kalau di wilayah mereka bahwa petani pembeli pupuk bersubsidi ini berasal dari wilayah pejawaran, Wanayasa, dan sebagian dari Kabupaten Batang yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Sebaliknya dari sisi petani Batur sendiri juga disampaikan kalau mereka membeli pupuk bersubsidi di wilayah lain.

“Karena itu untuk kecamatan Batur patut dipertimbangkan usulan pembagian wilayah pupuk ini tidak didasarkan pada wilayah administratif namun pada wilayah pemasaran. Sebab tidak manusiawi jika sebagian wilayah pejawaran seperti Grogol, Condongcampur, dan sebagian wilayah Kecamatan Wanayasa yang lebih dekat ke Batur harus membeli sesuai aturan di pusat kecamatannya. Namun jika dari Kabupaten tetangga tetap harus ditolak. Sebab perbuatan ini jelas ilegal dan ada sanksi hukumnya” katanya.

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan