Fri09202019

Last updateFri, 20 Sep 2019 8am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas BKD Tupoksi

Tupoksi

                        TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

 

Bagian Kesatu

Kepala Badan

 

Pasal 4

 

BKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

 

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BKD menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pengembangan, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan BKD.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BKD;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BKD;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan BKD;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BKD;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BKD;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKD;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

 

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan BKD.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan BKD.

 

 

 

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Pengembangan adalah unsur pelaksana BKD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Bidang Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 13

 

Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan data dan informasi kepagawaian, penyusunan formasipegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan calon aparatur sipil Negara, pengadaan calon aparatur sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas, pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test, penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberian izin belajar, tugas belajardan bantuan stimulan tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan data dan informasi kepagawaian, penyusunan formasi pegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan calon aparatur sipil Negara, pengadaan calon aparatur sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas, pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test, pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer, penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberian izin belajar, tugas belajar dan bantuan stimulan tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan informasi kepagawaian, penyusunan formasi pegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan calon aparatur sipil Negara, pengadaan calon aparatur sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas, pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test, pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer, penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberian izin belajar, tugas belajar dan bantuan stimulan tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

 

 

 

 

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan bidang pengelolaan data dan informasi kepagawaian, penyusunan formasi pegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan calon aparatur sipil Negara, pengadaan calon aparatur sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas, pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test, pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer, penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberian izin belajar, tugas belajar dan bantuan stimulan tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan data dan informasi kepagawaian, penyusunan formasi pegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan calon aparatur sipil Negara, pengadaan calon aparatur sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas, pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test, pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer, penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberian izin belajar, tugas belajar dan bantuan stimulan tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpengelolaan data dan informasi kepagawaian, penyusunan formasi pegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan calon aparatur sipil Negara, pengadaan calon aparatur sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas, pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test, pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer, penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberian izin belajar, tugas belajar dan bantuan stimulan tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Pengembangan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Data dan Formasi; dan

 

b.

Seksi Pendidikan dan Pelatihan;

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

 

Pasal 16

 

Seksi Data dan Formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan data dan informasi kepagawaian, penyusunan formasi pegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan calon aparatur sipil Negara, pengadaan calon aparatur sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas, serta pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test.

 

Pasal 17

 

Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberian izin belajar, tugas belajar dan bantuan stimulan tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Bagian Keempat

Bidang Mutasi dan Kepangkatan

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Mutasi dan Kepangkatan adalah unsur pelaksana BKD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Bidang Mutasi dan Kepangkatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

Bidang Mutasi dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, pengangkatan dan penempatan calon aparatur sipil Negara, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil serta penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, pengangkatan dan penempatan calon aparatur sipil Negara, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil serta penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, pengangkatan dan penempatan calon aparatur sipil Negara, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil serta penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, pengangkatan dan penempatan calon aparatur sipil Negara, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil serta penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas;

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, pengangkatan dan penempatan calon aparatur sipil Negara, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil serta penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, pengangkatan dan penempatan calon aparatur sipil Negara, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil serta penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri dari

 

a.

Seksi Mutasi; dan

 

b.

Seksi Pengangkatan dan Kepangkatan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan.

 

 

 

Pasal 22

 

Seksi Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, serta penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas.

 

Pasal 23

 

Seksi Pengangkatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengangkatan dan penempatan calon aparatur sipil Negara, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil.

 

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai adalah unsur pelaksana BKD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 25

 

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasiserta pelaporan kebijakan bidang pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai, pemberian bimbingan dan konseling, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/isteri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

 

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidangpembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai, pemberian bimbingan dan konseling, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/isteri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai, pemberian bimbingan dan konseling, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/isteri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai, pemberian bimbingan dan konseling, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/isteri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai, pemberian bimbingan dan konseling, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/isteri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai, pemberian bimbingan dan konseling, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/isteri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pembinaan; dan

 

b.

Seksi Kesejahteraan.

 

 

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

 

Pasal 28

 

Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangpembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai serta pemberian bimbingan dan konseling.

 

Pasal 29

 

Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/isteri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

 

Bagian Keenam

UPTB

 

Pasal 30

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BKD dapat dibentuk UPTB.

(2)

UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

 

Pasal 31

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BKD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 32

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang  jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 2694 times Last modified on Tuesday, 07 March 2017 08:52

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan