Fri09202019

Last updateFri, 20 Sep 2019 8am

Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Dindikpora mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dindikpora menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dindikpora.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dindikpora;

 

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dindikpora;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dindikpora;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindikpora;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dindikpora;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dindikpora;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

 

b.

Sub Bagian Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Dindikpora.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Dindikpora.

 

Pasal 12

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dindikpora.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

 

Pasal 13

 

(1)

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 14

 

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

 

Pasal 15

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

 

 

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 16

 

(1)

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Mutasi;

 

b.

Seksi Pengembangan; dan

 

c.

Seksi Pembinaan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

 

Pasal 17

 

Seksi Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan.

 

Pasal 18

 

Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

 

Pasal 19

 

Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

 

Bagian Keempat

Bidang Sekolah Dasar

 

Pasal 20

 

(1)

Bidang Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

 

Pasal 21

 

Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

 

Pasal 22

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;

 

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 23

 

(1)

Bidang Sekolah Dasar, terdiri dari :

 

a.

Seksi Kurikulum;

 

b.

Seksi Kesiswaan; dan

 

c.

Seksi Sarana dan Prasarana.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar.

 

Pasal 24

 

Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

         

 

 

 

Pasal 25

 

 

 

 

 

Seksi Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pembinaan kesiswaan sekolah dasar.

 

 

 

 

 

Pasal 26

 

 

 

 

 

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

 

 

 

 

 

Bagian Keempat

Bidang Sekolah Menengah

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Sekolah Menengah adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Sekolah Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 28

 

Bidang Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

 

Pasal 29

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sekolah Menengah menyelenggarakan fungsi :

 

 

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

 

 

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan

 

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Pasal 30

 

 

 

(1)

Bidang Sekolah Menengah, terdiri dari :

 

 

a.

Seksi Kurikulum;

 

 

b.

Seksi Kesiswaan; dan

 

 

c.

Seksi Sarana dan Prasarana.

 

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah.

 

Pasal 31

 

 

 

Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

 

 

 

Pasal 32

 

 

 

Seksi Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama.

 

 

 

Pasal 33

 

 

 

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

 

Pasal 34

 

(1)

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 35

 

BidangPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat.

 

 

 

 

 

Pasal 36

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 37

 

(1)

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat, terdiri dari

 

a.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan

 

b.

Seksi Pendidikan Masyarakat.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat.

 

 

Pasal 38

 

SeksiPendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.

 

Pasal 39

 

Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan pendidikan masyarakat, penerbitan izin pendirian pendidikan masyarakat serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat.

 

 

 

 

Bagian Ketujuh

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

 

Pasal 40

 

(1)

Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangKepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

 

BidangKepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

 

Pasal 42

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

 

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 43

 

(1)

Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari

 

a.

Seksi Kepemudaan; dan

 

b.

Seksi Olahraga.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangKepemudaan dan Olahraga.

 

Pasal 44

 

Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

 

Pasal 45

 

Seksi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, dan olahraga rekreasi.

 

 

 

Bagian Kelima

UPTD

 

Pasal 46

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dindikpora dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

 

 

 

 

 

Read 3743 times Last modified on Monday, 06 March 2017 10:29

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan