Thu07182019

Last updateWed, 17 Jul 2019 9am

Tupoksi

                  TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Dindukcapil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dindukcapil  menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;

f.

pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dindukcapil.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dindukcapil;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dindukcapil;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dindukcapil;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindukcapil;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dindukcapil;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dindukcapil;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dindukcapil.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dindukcapil.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah unsur pelaksana Dindukcapil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

(2)

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 13

 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk.

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

 

a.

Seksi Identitas Penduduk; dan

 

b.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

 

Pasal 16

 

Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk bidang identitas penduduk.

 

Pasal 17

 

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk bidang pindah datang dan pendataan penduduk.

 

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Dindukcapil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

b.

pengkoordinasian pelayanan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

 

(1)

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

 

a.

Seksi Kelahiran dan Kematian; dan

 

b.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

 

Pasal 22

 

Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pelayanan pencatatan sipil bidang pencatatan kelahiran dan kematian.

 

Pasal 23

 

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pelayanan pencatatan sipil bidang pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

 

 

 

 

 

 

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah unsur pelaksana Dindukcapil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 25

 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan.

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan;

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan;


d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan

 

b.

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Pasal 28

 

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.

 

Pasal 29

 

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan profile kependudukan kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan.

 

Bagian Keenam

UPTD

 

Pasal 30

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dindukcapil  dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dindukcapil.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

 

Pasal 31

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dindukcapil  dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 32

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai  peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 3270 times Last modified on Monday, 06 March 2017 14:51

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan