Thu07182019

Last updateWed, 17 Jul 2019 9am

Tupoksi

                                TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Disnaker mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Disnaker menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disnaker.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disnaker;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Disnaker;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disnaker;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disnaker;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Disnaker;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disnaker;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Disnaker.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Disnaker.

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah unsur pelaksana Disnaker, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangHubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

 

BidangHubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan.

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :

 

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :

 

a.

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan; dan

 

b.

Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

 

Pasal 16

 

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal.

 

Pasal 17

 

Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja dan pendataan wajib lapor ketenagakerjaan.

 

 

 

 

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Disnaker, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari

 

a.

Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;

 

b.

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan

 

c.

Seksi Transmigrasi.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

 

Pasal 22

 

Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah.

 

Pasal 23

 

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas di Daerah.

 

 

 

 

 

Pasal 24

 

Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran.

 

Bagian Kelima

UPTD

 

Pasal 25

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Disnaker dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

         

 

 

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

 

Pasal 26

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Disnaker dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 27

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 1280 times Last modified on Monday, 06 March 2017 11:04
More in this category: Profil »

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan