Sun07212019

Last updateWed, 17 Jul 2019 9am

Tupoksi

                                        TUGAS DAN FUNGSI DPPKBP3A

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPPKBP3A menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan di bidangpengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

 

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidangpengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

 

pelaksanaan kebijakan di bidangpengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

 

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidangpengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

 

pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas;

 

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

 

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

Sekretariatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKBP3A.

 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPPKBP3A.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPPKBP3A;

 

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPPKBP3A;

 

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPPKBP3A;

 

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPPKBP3A;

 

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPPKBP3A;

 

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

 

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPKBP3A;

 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 


Pasal 9

 

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan DPPKBP3A.

 

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPPKBP3A.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana DPPKBP3A, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 13

 

Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal.

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;

 

 

 

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi; dan

 

b.

Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

 

 

 

Pasal 16

 

Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Daerah, pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal.

 

Pasal 17

 

Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal.

 

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana DPPKBP3A, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sertapelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keluarga Berencana menyelengarakan fungsi :

 

 

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

 

a.

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan

 

b.

Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

 

Pasal 22

 

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Pasal 23

 

Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

 

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana DPPKBP3A, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 25

 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkatDaerah.

 

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah,  dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah,anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah,  dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah,anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah,  dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

 

 

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah,  dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengarusutamaan Gender;

 

b.

Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan

 

c.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

 

Pasal 28

 

Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, dan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

 


Pasal 29

 

Seksi Pengarusutamaan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.

 

 

 

Pasal 30

 

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

 

Bagian Keenam

UPTD

 

Pasal 31

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DPPKBP3A dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKBP3A .

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

 

 

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

 

Pasal 32

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DPPKBP3A dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 33

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlahjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 2866 times Last modified on Monday, 06 March 2017 15:26
More in this category: « Program Kegiatan Profil »

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan