Sun08182019

Last updateFri, 16 Aug 2019 8am

Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

Bagian Kesatu

Kepala Satpol PP

 

Pasal 4

 

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP.

 

 

 

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

 

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

(2)

BidangKetertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 13

 

BidangKetertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat. 

 

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat; dan

 

 

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

 

b.

Seksi Perlindungan Masyarakat.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

 

Pasal 16

 

Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah serta pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah.

 

Pasal 17

 

Seksi Perlindungan Masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

 

 

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

(2)

BidangPenegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

BidangPenegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidangpenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari

 

a.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan

 

b.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPenegakan Perundang-undangan Daerah.

 

 

Pasal 22

 

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

 

Pasal 23

 

Seksi Penyelidikan dan Penyidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

         

 

 

 

 

Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakaran

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

(2)

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 25

 

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran.

 

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran; dan

g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

 

a.

Seksi Operasional dan Personalia; dan

 

b.

Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

 

Pasal 28

 

Seksi Operasional dan Personaliasebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

 

Pasal 29

 

Seksi Kebakaran dan Sarana Prasaranasebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran.

 

Bagian Keenam

UPTD

 

Pasal 30

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkunganSatpol PP dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Read 2285 times Last modified on Monday, 06 March 2017 10:56

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan