Sun08182019

Last updateFri, 16 Aug 2019 8am

Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretaris DPRD

Pasal 4

Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Setwan menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan  administrasi  kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penyelenggaraan  administrasi  kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

c.

pelaksanaan kebijakandi bidang penyelenggaraan  administrasi  kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penyelenggaraan  administrasi  kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penyelenggaraan  administrasi  kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan

f.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Bagian Umum

Pasal 6

(1)

Bagian Umum adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 7

(1)  Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)

Bagian Umum, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Tata Usaha;

 

b.

Sub Bagian Rumah Tangga; dan

 

c.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang administrasi umum, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, kearsipan serta pelayanan administrasi kegiatan DPRD dan Setwan.

Pasal 11

Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan aset, perlengkapan, keamanan dan ketertiban DPRD dan Setwan.

 

Pasal 12

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang kehumasan, pendokumentasian dan publikasi, serta keprotokolan DPRD dan Setwan.

Bagian Ketiga

Bagian Keuangan

Pasal 13

(1)

Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 14

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1)

Bagian Keuangan, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; dan

 

b.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 17

Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan anggaran, perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran, serta penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Setwan.

 

Pasal 18

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan DPRD dan Setwan.

Bagian Keempat

Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Pasal 19

(1)

Bagian Rapat dan Perundang-undangan adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)

Bagian Rapat dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 20

Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang rapat dan risalah, perundang-undangan dan pengkajian.

 

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Rapat dan Perundang-undangan menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1)

Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan

 

b.

Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian.

 

 

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan.

Pasal 23

Sub Bagian Rapat dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan rapat DPRD dan penyusunan risalah rapat DPRD.

 

 

Pasal 24

Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan dan fasilitasi pengkajian perundang-undangan, penyusunan produk hukum (legal drafting) dan pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD,  fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak/instansi terkait lainnya, pelayanan pengkajian aspirasi publik serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Read 2671 times Last modified on Monday, 06 March 2017 09:35

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan