Thu07182019

Last updateWed, 17 Jul 2019 9am

Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

 

Pasal 10

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama, serta pemerintahan desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;

c.

pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama serta pemerintahan desa; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Pemerintahan Umum;

 

b.

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan

 

c.

Sub Bagian Pemerintahan Desa.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pasal 13

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan, dekonsentrasi atau tugas pembantuan, fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan kecamatan, penyusunan kebijakan daerah yang bersifat strategis, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), memori jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta pengembangan wilayah perbatasan dan kapasitas Daerah.

Pasal 14

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan, pengkajian dan pengelolaan data base penataan daerah, pemetaan potensi wilayah, desk atau monitoring penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, penyusunan pedoman kerja sama daerah serta penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan dan atau antar kabupaten.

Pasal 15

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan regulasi pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum tingkat desa, serta penyelesaian konflik antar desa.

Read 1243 times Last modified on Monday, 06 March 2017 08:48
More in this category: « Jenis Layanan Profil »

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan