Penjabat Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi S.Sos, M.Si menjadi pembina upacara pada pelaksanaan Hari Amal Bakti di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banjarnegara, di Alun Alun Banjarnegara, Jumat (3/1/2025)
Pj Bupati dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA., mengatakan mengawali tahun baru 2025, Saat ini, kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. Tujuh puluh sembilan tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946 Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Sjahrir I dengan Menteri Agama Pertama H.M. Rasjidi Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti (HAB).
Penamaan “Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama,†katanya
Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Asta Cita Pemerintahan Prabowo- Gibran, antara lain: memperkokoh ideologi Pancasila. demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Lebih lanjut Masrofi mengatakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas.” Ini merupakan wujud nyata dari misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis.
“Indonesia bukanlah negara agama, dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, Negara memberi tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad juga dikenal religius. Peran negara dalam menjaga religiusitas masyarakat, kebebasan beribadah meningkatkan kualitas kehidupan intern dan antarumat beragama adalah tugas penting yang dijalankan Kementerian Agama,†katanya.
Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktik seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang- wenangan, namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan.
“Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolok ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil,†terangnya.
Dijelaskan Indonesia, negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama, bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam zamrud khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi.
Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspons secara serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan.
Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sejalan dengan Asta Cita Presiden. Suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Fforum Conference of the Parties (COP) ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan, secara khusus membuka Paviliun Iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama.
Selain itu, Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024, juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusian, dan penanggulangan perubahan lingkungan
Secara geopolitik krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia, yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tak tertakar nilainya yakni kerukunan umat beragama. Katanya
Salah satu tugas terpenting Kementerian Agama, di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan, ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Tuturnya
Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Anak- anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Pendukung program prioritas Pemerintahan Prabowo- Gibran, makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada embaga pendidikan binaan Kementerian Agama.
Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita- cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga, laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapat layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan
Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. ni dilakukan dalam upaya mewujdukan asta cita pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Hal itu antara lain dilakukan Kementerian Agama melalui program Kemandirian Pesantren pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dana punia, dan gerakan filantropi lainnya.
Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama.
Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih. Sedikit noda pun terpercik, akan nampak jelas terlihat. Seluruh
Unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi almarhum Baharuddin Lopa mengatakan, “Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama- sama salah. Beranilah menjadi benar, meski pun sendirian.
Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintah kita. Katanya
Kita juga patut bersukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2024 dan UPP terbaik atas penyelenggaraan pelayanan publik inkulsif dan ramah kelompok rentan tahun 2024.
Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing- masing. (bgs).





0 Komentar