Banjarnegara – Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali, Lc memulai rangkaian roadshow ke 20 kecamatan dengan mengunjungi Kecamatan Wanadadi, Rabu (9/7/2025). Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi dan mendekatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan

masyarakat di tingkat desa.

Dalam kegiatan bertajuk Gendu-gendu Rasa, Wabup Wakhid berdialog langsung dengan kepala desa, sekdes, ketua BPD, ketua Bumdes, serta ketua koperasi desa se-Kecamatan Wanadadi. Hadir pula narasumber dari Kejaksaan Negeri dan Polres Banjarnegara.

“Kegiatan ini menjadi sarana menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi program-program pemerintah secara langsung. Sekaligus memperkenalkan potensi unggulan masing-masing kecamatan,” ujar Wabup.

Wabup Wakhid menekankan empat fokus pembangunan daerah yang menjadi perhatian pemerintah, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Camat Wanadadi Sapto Aji SH, M.Si dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Wabup dan jajaran Forkopimda. Ia berharap roadshow ini menjadi ajang komunikasi dan koordinasi yang memberi pencerahan bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas di wilayahnya.

“Alhamdulillah kondisi keamanan dan ketertiban di 11 dalam wilayah Kecamatan Wanadadi cukup kondusif. Capaian kinerja pemerintahan juga positif. PBB sudah lunas. Untuk prestasi, Desa Medayu menjadi juara satu lomba desa tingkat kabupaten, dan angka stunting masih di kisaran 10 persen. Selain itu, tiga desa telah masuk dalam program Sekolah Rakyat,” paparnya.

Namun, Camat Sapto Aji juga menyoroti beberapa persoalan infrastruktur yang perlu perhatian, khususnya kerusakan bendung Clangap yang berdampak pada Desa Gumingsir dan Nagasari. Saat ini, kedua desa masih menggunakan saluran darurat sehingga mengganggu produktivitas pertanian.

“Infrastruktur jalan di banyak titik juga mengalami kerusakan. Kami berharap ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten,” tambahnya.

Camat juga meminta bimbingan dan pendampingan agar berbagai program, termasuk koperasi desa, ketahanan pangan, dan bantuan keuangan lainnya dapat dikelola dengan baik sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.*** (tim kominfo_bgs).