Banjarnegara – Pemkab Banjarnegara menunjukkan keseriusannya dalam mengantisipasi bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Kalibening. Upaya ini dilakukan melalui percepatan proses normalisasi sungai yang melintasi kawasan tersebut.

Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, mengungkapkan bahwa langkah cepat telah diambil bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Menurutnya, proses normalisasi kini sudah berjalan dan diharapkan mampu mengurangi risiko banjir yang setiap tahun merendam area persawahan saat musim hujan.

“Ini sudah mendapat tanggapan cepat dari BBWSSO. Saat ini proses normalisasi sedang berjalan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan setelah normalisasi selesai, harapannya banjir tidak lagi terjadi di Kecamatan Kalibening,” ujar Bupati Amalia, saat mengecek lokasi yang kerap banjir di Kecamatan Kalibening, Kamis (6/11/2025).

Bupati menambahkan, proses pengerjaan normalisasi sungai saat ini telah mencapai sekitar separuh. Meski sempat terkendala, pihaknya kini berupaya melakukan pendekatan dan edukasi kepada warga agar alat berat dapat melintas di lahan yang terdampak untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

“Kemarin memang ada sedikit kendala di lapangan, tapi hari ini kami sudah menemui warga untuk memberikan pemahaman bahwa ini demi kepentingan bersama. Dan Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, jadi normalisasi sungai terus bisa dilanjutkan,” imbuh Bupati Amel.

Sementara itu, Camat Kalibening, Chasanudin, menjelaskan bahwa banjir di wilayahnya bersumber dari Sungai Sindu yang bertemu dengan aliran Sungai Tersana dan Brukah. Kondisi pendangkalan di titik pertemuan tiga sungai itu menyebabkan aliran air tidak lancar, sehingga saat curah hujan tinggi, air meluap dan menggenangi lahan pertanian hingga permukiman.

“Setiap tahun banjir ini menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Sawah tergenang air, kadang perkebunan teh juga. Sehingga petani kehilangan satu kali masa panen. Selain itu, kadang air juga mulai masuk ke permukiman,” jelas Chasanudin.

Ia menuturkan, wilayah yang terdampak banjir meliputi Desa Sirukun, Sidokangen, Mojotengah, Kalibening, dan Sikumpul. Melihat kondisi tersebut, pihaknya menilai normalisasi menjadi langkah mendesak agar aliran air bisa kembali lancar.

Meski sebenarnya program normalisasi besar baru dijadwalkan pada 2026, pelaksanaannya dipercepat dengan menggunakan anggaran kedaruratan dari BBWSSO, mengingat dampak banjir telah menimbulkan kerugian ekonomi dan risiko kesehatan bagi masyarakat.

“Karena kondisinya sangat darurat, maka anggaran darurat digunakan agar penanganan bisa dilakukan sejak pertengahan September kemarin,” kata Chasanudin.

Ke depan, selain normalisasi sungai, pemerintah juga akan melakukan penguatan tanggul dengan ‘bronjong’ untuk memperkuat upaya pengendalian banjir di Kalibening. Dengan percepatan ini, Pemkab Banjarnegara berharap upaya normalisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi warga dan menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah banjir.

“Kemudian ada beberapa tempat yang harus dibronjong. Itu kan penyebab juga karena ada erosi longsor itu masuk sehingga itu menjadi pendangkalan sehingga harus ada yang dibronjong,” tambahnya.*** (tim_kominfo)